manadoterkini.com, SULUT – Masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) khususnya dan Indonesia pada umumnya sempat dihebohkan dengan pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa pekan lalu yang mengatakan kekuatirannya bahwa akan adanya kecurangan pada Pemilu 2024 nanti.
Menanggapi hal itu, Kasrem 131 Santiago Kol Inf Hengki Yuda Setiawan menanggapi bijak soal pernyataan SBY yang telah beredar luas di masyarakat melalui media sosial.
“(Baiknya kita semua) Harus bijak dalam menghadapi media sosial, termasuk dalam menghadapi segala sesuatu penjelasan atau keterangan maupun pernyataan.”
“Namun lebih dari itu kembali ke pribadi (kita masing-masing) sebisa mungkin membuat keadaan kondusif. Kita harus bijak dalam menanggapi (berbagai pernyataan),” tegas Hengki Yuda Setiawan pada Rapat Koordinasi Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Bersama Stakeholder, NGO dan Media yang dibuka langsung Plt Ketua KPU Meidy Tinangon, S.SI., K.SI di Hotel Luwansa Manado yang dilaksanakan oleh KPU Sulut.
Namun bagi Hengki Setiawan TNI tetap bersikap netral dan ini berlaku bagi semua anggota TNI. Namun lanjut Hengki, pihaknya akan mengambil langkah tegas bila ada anggota yang tidak bersikap netral.
“TNI siap mengambil langkah (memberikan sanksi) bila ada anggota yang tidak netral,” tegas Hengki Setiawan.
Karena lanjut Hengki, bagi TNI keamanan adalah jaminan.
Seperti diketahui, dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat beberapa pekan lalu di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpidato dan viral di media sosial.
Dalam pidatonya SBY menyatakan bahwa dirinya mendapat informasi akan adanya kecurangan pada Pemilu 2024. Dia pun menyatakan ada upaya untuk membuat Partai Demokrat tak bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.
Berikut pidato lengkap SBY:
“Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil.”
“Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti hanya diinginkan oleh mereka hanya dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikendaki oleh mereka.”
“Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri. Bersama koalisi tentunya. Jahat bukan, menginjak-injak hak rakyat bukan.”
“Pikiran seperti itu bathil, itu bukan hak mereka, Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan dipilih, yang berdaulat juga rakyat.”
“Dan, ingat selama 10 tahun dulu. Kita di pemerintahan. Dua kali menyelenggarakan pemilu termasuk pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebathilan seperti itu.” (Rizath)
