manadoterkini.com, SULUT – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Drs Steven Kandouw mengukuhkan pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Provinsi Sulawesi Utara periode 2023-2026, Jumat (20/10/2023), di ruangan CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut.
Steven Kandouw sendiri didampingi Asisten 3 Setdaprov, Fransiskus Manumpil, Kadis Dikda, Femmy J Sulu, serta Kepala BKAD, Clay Dondokambey, Wagub Steven Kandouw mengukuhkan para pengurus yang diketuai Drs. Novrie Sumampouw yang sehari-harinya sebagai Kepala SMKS Kristen 2 Tomohon.
Pada kesempatan itu Steven Kandouw menegaskan para kepala sekolah harus berpikir agar anak didiknya harus bisa berkiprah ditingkat nasional.
“Harus berpikir agar anak didiknya bole jadi kepala daerah. Agar berdiaspora, berkarya, berkiprah dan kuncinya hanya satu, Kepala sekolah yang punya visi,” tegas Steven Kandouw.
“Saya percaya saudara-saudari dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab,” tambah Wagub Kandouw.
Dalam arahannya, Steven Kandouw mengatakan peningkatan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas nomor satu dalam RPJMD Provinsi Sulut.
Untuk itu bidang pendidikan menjadi perhatian penting dari Pemerintah Provinsi Sulut di kepemimpinan Gubernur Prof DR (HC) Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur, Steven Kandouw.
Dia menekankan pentingnya Kepala Sekolah menjaga profesionalisme, didalamnya kejujuran, kompetensi, punya harapan yang tinggi serta visioner.
Wagub mengibaratkan Kepala Sekolah sebagai dua keping mata uang. Satu sisi kebanggaan, kehormatan dan kemakmuran, di sisi lain tanggung jawab.
Dia menegaskan dua sisi ini harus berjalan beriringan.
Dia meminta MKKS menjadi wadah yang benar-benar aktif, saling berinteraksi dan memberi masukan dan rekomendasi guna kemajuan pendidikan di Sulawesi Utara.
Steven Kandouw berharap tidak ada lagi praktik-praktik tidak terpuji di dunia pendidikan. Dia juga menyoroti pengangkatan THL dengan SK Kepala Sekolah yang kemudian anggaran honornya menjadi beban pemerintah.
Dimana dari data yang ada sekitar 1.044 THL yang diangkat dengan SK Kepala Sekolah bukan SK Gubernur.
Lebih lanjut, untuk Kepala Sekolah Wagub meminta selain memiliki kompetensi dan visi yang jelas, juga memiliki nilai jual.
Sebelumnya, Kadis Dikda Sulut, Femmy Sulu dalam laporan kegiatan menyampaikan bahwa pengurus MKKS SMK Provinsk Sulut telah dipilih oleh anggota MKKS pada September 2023 lalu.
Femmy Sulu menjelaskan MKKS sebagai wadah bagi para Kepala Sekolah untuk membahas berbagai isu strategis di bidang pendidikan dan memberi rekomendasi untuk kemajuan pendidikan.
Kadis melanjutkan, total ada 194 SMK di Sulut. Sekolah Negeri 92 sedangkan swasta 102 sekolah. Dan dalam waktu satu sampai dua tahun kedepan sebanyak 20 Kepala Sekolah akan masuk masa purna bakti.(*/Rizath)
