manadoterkini.com, SULUT – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menerima penghargaan Kartika Pamong Praja Madya dan Lencana Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Penganugerahan tersebut disematkan langsung dalam upacara kehormatan yang berlangsung di Lapangan Parade Abdi Praja, Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Senin (12/10/2026).
Turut hadir dalam prosesi penganugerahan tersebut Rektor IPDN Dr. Halilul Khairi, M.Si., jajaran civitas akademika, serta ribuan praja IPDN.
Dalam amanatnya, Gubernur Yulius menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan sebatas tanda kehormatan pribadi, melainkan sebuah amanah moral dan tanggung jawab besar untuk memimpin pemerintahan yang efektif serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Penganugerahan ini bukanlah sekadar tanda kehormatan pribadi. Lebih dari itu, ini adalah panggilan tanggung jawab, amanah, dan tantangan moral untuk terus berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara,” ujar Gubernur Yulius di hadapan para praja.
Mantan perwira tinggi TNI ini menyoroti pentingnya penataan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup birokrasi. Menurutnya, pembenahan karakter, integritas, dan kompetensi aparatur menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Gubernur Sulut juga mengingatkan tantangan era digitalisasi yang menuntut birokrasi bergerak cepat. Aparatur sipil negara (ASN) diminta tidak lagi bekerja secara monoton, melainkan harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan pengelolaan big data.
“Birokrasi tidak boleh terjebak pada pola kerja administratif yang monoton. Aparatur harus mampu membaca kebutuhan publik, mengidentifikasi persoalan, serta menghadirkan solusi yang tepat dan terukur,” ia menekankan.
Selain masalah internal aparatur, Yulius menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan yang tegas dan kolaboratif. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dipastikan tidak akan berjalan optimal tanpa adanya sinergi yang solid antara pemerintah, masyarakat, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan.
Menutup sambutannya, Gubernur menantang para praja IPDN untuk mengambil peran aktif sebagai agen perubahan (agent of change) dan penyelesai masalah (problem solver) di tengah masyarakat.
“Jangan pernah mau hanya menjadi penumpang yang duduk manis di dalam kendaraan. Jadilah pengemudi dan penggerak perubahan!” tegas Yulius. (Advetorial Diskomifo Sulut)
