DPRD Minsel – Manado Terkini

Indeks in "DPRD Minsel"

DPRD Minsel Gelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati Minsel 2019 Melalui Vicon

manadoterkini.com, AMURANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) menggelar Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Minsel Tahun 2019 pada Kamis (30/4/2020). Rapat yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Minsel tersebut di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Minsel Jenny Johana Tumbuan SE, dan Wakil ketua DPRD Minsel Stefanus Lumowa SE dan Paulman Runtuwene melalui Vicon.

Dalam Rapat tersebut Ketua DPRD menyampaikan jika ada beberapa point yang disampaikan Bupati Minsel guna jadi bahan acuan dan catatan penting untuk menjadikan program pembangunan dimasa mendatang.

“Dengan didengar oleh semua anggota DPRD yang hadir di rapat ini maka selanjutnya akan dibentuklah Pansus guna menindaklanjut apa yang telah disampaikan oleh Bupati Minsel,” ujarnya.

Tumbuan juga mengungkapkan apa yang telah dibacakan oleh Bupati dalam LKPJ-nya, dirinya mengaku akan mengkaji ulang dengan Pansus dan semua pihak terkait untuk memahami apa yang terkandung dalam dokumen tersebut.

“Setelah nanti kami memahami isi daripada LKPJ itu, maka kami akan merekomendasika perbaikan program-program yang telah terkonsep selanjutnya,” imbuhnya.

Sementara ditempat terpisah melalui teleconference dari rumah dinas bupati mengantisipasi merebaknya Covid 19 atau disebut Corona Virus, Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE mengatakan, penyampaian LKPJ merupakan perintah Undand-undang yang tercantum dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Kepala Daerah yang harus menyampaikan LKPJ-nya kepada DPRD setempat.

Bupati berharap, apa yang disampaikan oleh pihaknya akan di evaluasi DPRD demi perbaikan peningkatan kinerja Birokrasi yang dipimpinnya demi kemajuan Minsel Hebat dan Terdepan.

Bupati menambahkan, jika program pencapaian sudah sesuai target sesuai dengan RPJMD, meskipun ada beberapa catatan yang belum mencapai maksimal. Ia mengaku apa yang menjadi rekomendasi dari legislatif akan dijadikan rujukan untuk dijadikan pembenahan.

“Apa yang menjadi keberhasilan saat ini adalah bentuk kerjasama dan mari kita syukuri bersama atas keberhasilan ini dan ini juga merupakan adanya partisipasi elemen masyarakat Minsel,” tambahnya.(dav)

by David Masengi — 30 April, 2020 in Minahasa Selatan 0

Cegah Covid-19, DPRD Minsel minta Pemkab Tegas

manadoterkini.com, AMURANG – Kebijakan pemerintah soal Social Distancing harus dipatuhi masyarakat agar penyebaran Virus Corona tidak semakin parah. Berbagai tempat hiburan dan toko-toko harus ditutup sementara sampai kondisi darurat dinyatakan selesai.

Di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) berdiri puluhan toko – toko seperti toko jual beli barang atau kredit, toko yang memakai jasa seles dan toko yang tidak menjual bahan pokok. Dalam situasi darurat sekarang ini Pemkab Minsel harus tegas menutup sementara tempat tersebut.

“Ini situasi darurat, saya minta Bupati tegas menutup toko-toko yang memakai jasa seles, apalagi mereka sering keluar masuk rumah warga,” ungkap anggota DPRD Minsel Verke Pomantow kepada manadoterkini.com, Rabu (1/4/2020).

Politisi PDI-P ini juga mengatakan, penutupan ini harus dilakukan sebagai tindaklanjut atas penerapan situasi darurat Covid-19 sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

“Presiden menyatakan darurat Corona sampai tanggal 29 Mei mendatang, Ini harus dipatuhi semua masyarakat, termasuk para pengusaha dibidang kredit barang,” bebernya.

Penutupan toko – toko ini disadari akan menurunkan pendapatan asli daerah, terkait hal tersebut politisi yang pernah menjabat anggota DPRD Minsel selama Dua periode ini mengatakan, penurunan PAD menjadi konsekwensi yang harus dihadapi.

“Yang kita pikirkan pertama adalah keselamatan masyarakat karena penularan Virus Corona sangat cepat dan pasien positiv di Indonesia terus mengalami peningkatan,” tandasnya sembari mengingatkan agar Pemkab harus tegas untuk menutup toko – toko tersebut.(dav)

by David Masengi — 1 April, 2020 in Minahasa Selatan 0

Sepakat bentuk AKD, DPRD Minsel Gelar Paripurna

manadoterkini.com, AMURANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) menggelar rapat paripurna pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Pada Rabu (26/2/2020).

Rapat Paripurna yang di hadiri 30 Anggota DPRD tersebut di pimpin langsung Ketua DPRD Minsel Jenny Johana Tumbuan SE didampingi Wakil Ketua DPRD Stefanus Lumowa dan Paulman Runtuwene.

AKD yang di yang di tetapkan DPRD Minsel antara lain, Badan Kehormatan Dewan (BKD), Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dan komisi.

Dalam paripurna itu ketua DPRD membacakan nama nama utusan seluruh Lima fraksi yang akan mengisi jabatan dalam AKD terdiri Tiga komisi, BKD, Banggar, Baperda, Bamus.

Adapun nama-nama dan ketua AKD DPRD Minsel :

Komisi I :

Ketua : Royke Kaloh.

Wakil Ketua : Orwin Tengor

Sekretaris : Kumaat Alex

Anggota : Julian Mandey,

Ridle Merentek,

Djen Lamia,

Jonly Ombeng,

Verke Pomantow,

Jerry Pangkey.

Komisi II :

Ketua : Meydi Singal

Wakil Ketua : Meyvi Karuh.

Sekretaris : Jacklyn Koloay.

Anggota : Rommy Poli,

Robby Sangkoy,

Rommy Pondaag,

Frangky Lengkey,

Michael Sengkey,

Andries Rumondor.

Komisi III :

Ketua : Frangky Lelengboti.

Wakil Ketua : Lady Langie.

Sekretaris : Wulany Wungow.

Anggota : Harly Kaseger,

Olfiane Timbuleng,

Benny Merentek,

Elsje Sumual,

Rita Lolowang,

Abdul Saman Katili.

Badan Musyawarah :

Ketua merangkap anggota : Jenny Tumbuan, SE

Wakil Ketua merangkap anggota : Stevanus D. N. Lumowa, SE

Wakil Ketua merangkap anggota : Paulman Runtuwene ST

Sekretaris Bukan Anggota : Joins Langkun (Sekwan)

Anggota :Olfiane K. Timbuleng, D. Pd, Benny O. Marentek, SE, Meidy Dj. Singal, SH, MH, Jhonly A. Ombeng, SE, Meyfy M. Karuh, SH, Verke B, J. Pomantow, Elsje Sumual, Lady Monalisa Langie, SE,

Wulany Y. A. Wungow, S. Pd, Orwin Tengor, dan Jaclyn I. Koloay.

Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kab. Minsel :

Ketua : Jhonly A. Ombeng, SE

Wakil Ketua : Ritha Lolowang

Sekretaris DPRD : Joins Langkun

Anggota : Djen P. Lamia, Ridle Marentek, Benny O. Marentek, SE, Franky J. F. Lelengboto, ST, Meyfy Karuh, SH, Rommy D. Pondaag, SH, MH, Kumaat Alex, Andries J. Rumondor, ST, Jaclyn Koloay, SH, dan Frangky M. M. Lengkey.

Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kab. Minsel :

Ketua merangkap anggota : Jenny Tumbuan, SE

Wakil Ketua merangkap anggota : Stevanus D. N. Lumowa, SE

Wakil Ketua merangkap anggota : Paulman Runtuwene ST

Sekretaris Bukan Anggota : Joins Langkun (Sekwan)

Anggota : Drs. Roby Sangkoy, MPd, Yulian Mandey, STh, Rommy W. Poli, SH, MH, Harly Y. Kaseger, Meyfy M. Karuh, SH, Rommy Pondaag, SH, MH, Frangky J.F. Lelengboto, ST, Elsje R. Sumual, Michael Sengkey, SE, Royke W. Kaloh, SE. MSi, Andries Rumondor,ST, dan Abdul Saman Katili.

Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Minsel :

Ketua : Abdul Saman Katili, ST

Wakil Ketua : Jerie W. Pangkey

Anggota : Andries J. Rumondor.

Pantuan wartawan, setelah AKD di tetapkan pimpinan DPRD melalui rapat Paripurna, komisi di DPRD Minsel melaksanakan rapat internal di komisi masing-masing. (dav/advetorial)

by David Masengi — 27 Februari, 2020 in Liputan Khusus 0

‘Drama’ pembentukan AKD berakhir, PDI-P Cs serahkan Ketua Komisi II DPRD Minsel ke Fraksi Golkar

manadoterkini.com, AMURANG -Tak ingin berpolemik panjang, tiga fraksi di DPRD Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) yakni PDI-P, Demokrat dan Primanas yang sempat membentuk susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) akhirnya menyerah Ketua Komisi II kepada Fraksi Golkar.

Dimana koalisi PDIP Cs yang berjumlah 16 anggota legislator sepakat menyerahkan kursi Ketua Komisi II kepada Partai Golkar, setelah melalui rapat tertutup.

Hal tersebut dibenarkan oleh Wakil ketua DPRD Minsel Stefanus Lumowa SE dan Wakil ketua DPRD Paulman Runtuwene.

“Ya, kami sudah melakukan rapat tertutup, dan kami sepakat untuk ketua komisi II akan diisi oleh Fraksi Golkar, dan masalah ini sudah kami sampaikan ke Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE melalui Sekwan Joins Langkung,” ujar keduanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Minsel Jenny Johana Tumbuan SE mengatakan, dirinya selaku pimpinan menyambut baik niat tiga fraksi ini untuk mengirimkan nama anggota fraksinya untuk dimasukkan ke dalam AKD.

Politisi Golkar ini memastikan tidak ada deal-deal apapun di sini, semuanya demi kebaikan DPRD Minsel yang harus menjalankan amanah rakyat dalam tiga tugas, yakni Legislasi, penganggaran dan controlling.

“Setiap anggota dewan kan wajib masuk AKD, itu diatur Tatib dan Peraturan Pemerintah (PP), saya cuma ketok palu saja, tidak ada deal-deal apapun,” katanya.

Dengan bergabungnya dua fraksi ini, Tumbuan optimis DPRD Minsel bisa menyelesaikan tugas mereka.

Kendati kekuatan koalisi 16 cukup besar untuk mempertahankan komposisi awal, namun Lumowa mengaku harus legowo. “Ini demi kepentingan warga Minsel,” tukasnya.

Sementara, masih menurut koalisi 16, Fraksi Nasdem mendapatkan jatah di Komisi 1, yakni sebagai wakil ketua. Sedangkan Ketua Komisi 1 masih kokoh diduduki Royke Kaloh dari Fraksi Demokrat, Ketua Komisi 3 Jhonly Ombeng dari Fraksi PDIP dan Ketua Badan Kehormatan Abdul Saman Katili dari Fraksi Primanas.

Jika tidak ada aral melintang, Rapat Paripurna Pembentukan dan Pengesahan AKD di DPRD Minsel, segera dilaksanakan hari ini, Rabu (26/2/2020).

“Sesuai hasil rapat, Rapat Paripurna penetapan AKD akan dilaksanakan hari ini,” kata Jacklin Koloay ketua Fraksi Primanas.(dav)

by David Masengi — 26 Februari, 2020 in Berita Pilihan 0

Pesta Rakyat Meriahkan HUT Minsel ke 17

HUT Minsel 17 — Pesta rakyat akhiri kemeriahan HUT Kabupaten Minsel ke 17

manadoterkini.com, AMURANG – Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) menjadi daerah otonom pada tanggal 27 Januari 2003, Kabupaten Minsel terus menunjukan akselerasi diberbagai bidang. Kurun waktu 17 tahun, Minsel yang lahir berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 ini terus mendapat pengakuan masyarakat nasional maupun internasional.

Pemasangan Lilin HUT Minsel ke 17 pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Minsel

Popularitas yang menjulang bukan semata-mata hanya keberuntungan saja. Namun karena komitmen kuat segenap stakeholder masyarakat di Minsel melakukan kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas.

Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE mengakui, sinergitas Pemkab Minsel dengan Pemprov Sulut serta pemerintah pusat menjadi salah satu aspek krusial dalam kemajuan Kabupaten Minsel.

Kerjasama ini telah memicu kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial.

Bupati juga mengatakan Pemerintah dan masyarakat Minsel meraih banyak capaian dan prestasi yang mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat melalui pemberian penghargaan. serta mendapat apresiasi dari berbagai komponen masyarakat, dukungan seluruh komponen masyarakat yang membuat Kabupaten Minsel semakin maju.

“Selamat Hari Jadi Ke -17 Tahun 2020, dihari jadi ke-17 ini semoga Kabupaten Minsel semakin diberkati Tuhan dan tetap eksis sebagai daerah otonom dalam dinamika pembangunan nasional,” ujar Bupati.

Bupati berharap HUT ini akan semakin menambah semangat meneguhkan tekad seluruh komponen masyarakat Minsel untuk senantiasa bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja tuntas demi pembangunan Minsel menuju Kabupaten Hebat dan Terdepan di tahun Kemenangan ini.(dav/adv)

by David Masengi — 28 Januari, 2020 in Berita Pilihan 0

DPRD Minsel Gelar Paripurna HUT Minsel ke -17

manadoterkini.com, AMURANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) pada Senin (27/1/2020) mengelar rapat paripurna istimewa memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Minsel ke-17 tahun 2020 di gedung DPRD Minsel Desa Teep Kecamatan Amurang Barat.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Minsel Jenny Johana Tumbuan SE didampingi wakil Ketua Steven Lumowa dan Wakil Ketua Paulman Runtuwene.

Ketua DPRD dalam sambutannya mengatakan bahwa, hari ini menjadi hari yang istimewa dan berbahagia bagi Kabupaten Minsel. Di mana pada waktu yang sama pada 17 tahun lalu Kabupaten Minsel dimekarkan dari kabupaten induk Kabupaten Minahasa.

Tidak lupa Ketua DPRD menyampaikan terimakasihnya kepada pemrakarsa yang telah memperjuangkan pemekaran Minsel, dengan perjuangan mereka maka masyarakat dapat merasakan dampak positifnya setelah Minahasa bagian selatan ini menjadi kabupaten.

Sementara itu Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu SE dalam sambutanya juga menyampaikan terima kasih kepada pemrakarsa dan seluruh elemen yang telah ikut berjuang dalam pemekaran Kabupaten Minsel.

“Pembentukan Kabupaten Minsel adalah untuk mensejahterakan masyarakat Minsel, maka hari ini menjadi hari yang bersejarah dan betapa pentingnya bagi kita yang telah merasakan kebahagiaan dengan peringatan hari jadi Minsel yang ke-17 ini,” kata Bupati.

Pada peringatan ini juga sekaligus mengevaluasi perjalanan Kabupaten Minsel selama 17 tahun. Apa yang sudah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang akan dilakukan untuk kemajuan Kabupaten Minsel dan masyarakatnya.

“Untuk itu marilah kita kerja sama dan sama sama bekerja untuk Kabupaten Minsel,” ajak Bupati.

Paripurna tersebut dihadiri oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang diwakili oleh staf ahli Ferry Jones Sangian, Wakil Bupati (Wabup) Minsel Franky Donny Wongkar SH, unsur Forkopimda Minsel, semua anggota DPRD Minsel, tokoh agama, tokoh masyarakat dan para undangan lainnya.(dav/adv)

by David Masengi — 28 Januari, 2020 in Berita Pilihan 0

Terkait AKD DPRD Minsel, “Hanya Beda Pandangan, Bukan Perpecahan”

Oleh : DR Fanley Pangemanan MSi

(Dosen Fisip Unsrat Manado)

Proses pembentukan AKD seolah sangat menguras energi wakil rakyat Minsel. Baru saja dilepas dari garis start, para atlit berlari dengan tidak mengindahkan lintasan. Lain halnya jika mereka berdiri dalam satu paduan suara, walau suaranya berbeda namun merdu dan padu kedengarannya.

Melihat kemelut pembentukan Alat Kelengkapan Dewan di DPRD Minsel telah mendatangkan beragam tanya. Kepada masyarakat, masing-masing fraksi menyuguhkan varian argumentasi. Dalam konteks ini, kesimpulan sementara saya sebenarnya disana terjadi perbedaan pandangan tapi bukanlah suatu perpecahan.

Lantas, Apa sebenarnya akar dari perbedaan itu? Rumah Rakyat di Teep ditempati oleh 30 orang yang memiliki kesamaan visi namun membawa misi yang berbeda.

Belajar dari aspek teoritis, Misi pembedanya muncul ke permukaan, ketika Fraksi diperhadapkan pada fase esensi politik yakni para wakil rakyat kita berupaya mencari-cari posisi, mendapatkan keinginan dan mempertahankan powernya.

Oleh kalangan tertentu, AKD di Dewan merupakan alat supremasi untuk menunjukkan kepiawaian berkomunikasi politik dan tentu meng-input kepentingan di dalamnya.

Lasimnya faktor Misi politik ini dibawa oleh yang namanya Fraksi itu sendiri. Tapi kadang mereka lupa bahwa agregasi politik yang dipundaknya butuh cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh fraksi fraksi yang berbeda, dapat digabungkan menjadi alternative-alternatif sebagi kekuatan di DPRD Minsel sendiri.

Akankah rakyat melihat siapa yang tidak sejalan akan ketinggalan iringan, tapi yang beriringan sudah pasti sejalan. Padahal regulasi sebagai alas pembentuk sudah jelas.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota merupakan upaya untuk menguatkan kedudukan DPRD sebagai bagian dari rezim pemerintahan daerah.

PP ini sebenarnya untuk menguatkan DPRD. Meskipun secara umum mungkin tidak terlalu banyak hal yang berbeda antara PP itu sendiri dengan Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Walau di sisi lain tidak dipungkiri bahwa beberapa pasal dalam PP ini menimbulkan banyak tafsir, sehingga tidak sedikit DPRD datang ke DPR RI dan Kemendagri dengan tujuan berkonsultasi.

Prinsipnya rakyat merindukan wakilnya di dewan mempertontonkan bijak berdemokrasi serta menunjukkan sikap negarawan sebagai Anggota Dewan Terhormat.(*)

by David Masengi — 13 November, 2019 in Minahasa Selatan 0

30 Anggota DPRD Minsel Resmi Dilantik

manadoterkini.com, AMURANG – Sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) periode 2019-2024 resmi dilantik.

Pelantikan yang dilaksanakan di Gedung DPRD Minsel itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Minsel Jenny Johana Tumbuan SE dan pengambilan sumpah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang Royke Harold Ingkiriwang SH dengan diikuti oleh seluruh anggota DPRD yang dilantik dengan penuh khidmat.

Acara pelantikan anggota DPRD Minsel ini dihadiri oleh Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE, Wakil Bupati Franky Donny Wongkar SH dan Forkompinda Minsel, kepala OPD, tokoh masyarakat, partai politik, organisasi masyarakat serta para simpatisan para anggota dewan terpilih.

Bupati Minsel dalam sambutannya, mengucapkan selamat atas pelantikan anggota DPRD Minsel. Bupati juga mengajak anggota dewan yang baru untuk bersinergi dengan pemerintah daerah, dan bisa terus terjalin komunikasi dengan baik untuk memulai bekerja, membangun daerah, melanjutkan program pembangunan.

Untuk anggota DPRD yang mengakhiri masa jabatannya, Bupati juga mengucapkan terimakasihnya karena telah melaksanakan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab, sampai akhir masa jabatannya sesuai dengan beban tugasnya.

“Sebagai pemerintah memberikan apresiasi kepada anggota DPRD periode 2014-2019, telah banyak berbuat kepada daerah yang membawa perubahan kemajuan daerah ke arah yang lebih baik,” kata Bupati.

Lanjut Bupati juga mengucapkan selamat kepada anggota DPRD yang terpilih periode 2019-2024. “Selamat menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat di lembaga DPRD Minsel yang terhormat ini, mudah-mudahan hubungan sinergi ini tetap berjalan baik, karena tanpa ada kerjasama yang baik mustahil pembangunan akan berjalan dengan sendirinya,” tuturnya.

Ketua Sementara DPRD Minsel Jenny Johana Tumbuan SE (Golkar) mengatakan, seluruh anggota DPRD Minsel periode 2019-2024 akan menyatukan tekad untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Minsel untuk kelangsungan pembangunan ke arah yang lebih baik.

Pada kesempatan tersebut, Tumbuan menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota DPRD Minsel masa jabatan 2014-2019 yang telah memantapkan pondasi dan kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dan sebagai representasi masyarakat di daerah.

“Tentu kerangka dan pondasi tersebut akan menjadi acuan dan pedoman bagi kita, untuk menjadi anggota DPRD Minsel, lebih baik, lebih profesional dan lebih akuntabel dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewenangannya,” jelasnya.

Dia juga meminta dukungan, kerjasama, sumbang saran dan partisipasi dari pemerintah daerah sebagai mitra strategis, agar pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat menjadi lebih baik dan berkualitas.

Sebelum pengucapan sumpah dan janji Sekretaris Dewan DPRD Minsel Joins Langkun mengatakan, anggota DPRD Minsel periode 2019-2024 telah ditetapkan KPUD Minsel sebanyak 30 orang.

Adapun anggota DPRD terpilih terdiri dari partai Golkar mendapatkan 10 kursi, PDI-P 10 kursi, Nasdem 4 kursi, Demokrat 3 Kursi, Perindo 2 kursi dan PAN 1 kursi.(dav/adv)

by David Masengi — 10 September, 2019 in Minahasa Selatan 0

DPRD Minsel Gelar Paripurna Ranperda Tingkat Kesatu Tentang Perubahan APBD 2019

manadoterkini.com, AMURANG -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) mengelar sidang paripurna pembicaraan tingkat kesatu Perubahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) tahun anggaran 2019.

Rapat yang digelar di ruang paripurna kantor DPRD Minsel, Senin (19/8) ini dipimpin Ketua DPRD Jenny J Tumbuan bersama Wakil Ketua Dewan Rommy Pondang yang dihadiri Bupati Christiany Eugenia Paruntu, Wakil Bupati (Wabup) Franky Donny Wongkar SH, para Asisten, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kapolres Minsel AKBP FX Winardi Prabowo SIK, Kajari Minsel, Pabung Minsel, Ketua Pengadilan Amurang, Sekdakab Minsel.

Sebanyak lima Fraksi yang terdiri dari Golkar, PDIP, Gerindra, Demokrat dan Ampera menerima dan menyetujui RAPBD-P menjadi Perda APBD-P 2019 dan menyerahkan dokumen kepada Ketua Dewan dan Bupati Minsel.
Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu mengatakan, Rancangan Ranperda APBD Perubahan merupakan suatu kebutuhan yang perlu diterapkan demi percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada dikabupaten Minsel.

Pembahasan tentang perubahan APBD pada hakekatnya antara jajaran eksekitif dan legislatif mempunyai tanggung jawab yang sama untuk merealisasikan dalam bentuk berbagai program dan kegiatan pembangunan menuju Minsel maju dan hebat.

“Saya mengajak seluruh komponen pemerintahan yang ada untuk bersatu padu bekerja bersama dan bersama-sama mengawal pelaksaan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat agar dapat berjalan secara optimal,” pinta Bupati Tetty.

Bupati berharap Ketua DPRD bersama jajaran dapat menerima Ranperda untuk dibahas ditingkatan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku. “Perubahan APBD Minsel tahun 2019 terjadi karena adanya perkembangan yang tidak sesuai asumsi kebijakan umum anggaran (KUA),” ungkap Bupati. (dav)

by David Masengi — 20 Agustus, 2019 in Minahasa Selatan 0

Nota Kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan APBD Minsel 2019 Ditandatangani

manadoterkini.com, AMURANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Jumat (16/8) menggelar sidang paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan (KUPA) dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) APBD Kabupaten Minsel Tahun Anggaran 2019.

Sidang paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Minsel Jenny Johana Tumbuan SE didampingi Wakil Ketua Rommy Pondaag SH MH serta dihadiri Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE dan Wabup Franky Donny Wongkar SH.

Tumbuan mengatakan penandatanganan nota kesepakatan antara pimpinan DPRD dan kepala daerah diharapkan akan menjadi acuan dalam menentukan program/kegiatan yang akan direncanakan dalam penyususnan RKA RAPBD Perubahan tahun anggaran 2019.

Dia juga meminta Pemkab Minsel hendaknya terus melakukan perbaikan birokrasi, meskipun hasil audit tetap diperoleh Opini WTP, namun banyak ditemukan kelemahan sitem pengendalian internal dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Hal ini mengindikasikan masih perlunya peningkatan kualitas birokrasi dan aparatur pemerintah,” tukasnya.

Sementara itu, Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE mengatakan, laporan Banggar DPRD akan menjadi landasan dalam menyusun rancangan perubahan APBD Minsel tahun 2019 dan acuan untuk menentukan langkah-langkah strategis ke depan sebagai upaya akselerasi pencapaian target-target pembangunan tahun 2019.

“Secara pribadi saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh anggota DPRD, yang direpresentasikan dari hasil kerja Banggar DPRD. Pada dasarnya apa yang menjadi penekanan yang disampaikan, semuanya menunjukan dorongan yang besar untuk pencapaian visi dan misi,” tandasnya.(dav)

by David Masengi — 16 Agustus, 2019 in Minahasa Selatan 0