Olly Dondokambey Penuhi Undangan KPK

SULUT hEBATmanadoterkini.com, JAKARTA – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (6/6/2018). Olly Dondokambey memenuhi undangan KPK dalam kapasitas sebagai saksi terkait dugaan kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik (KTP-el) dengan tersangka Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung.

Bendahara Umum PDIP itu datang pada pukul 09.45 WIB dengan mengenakan kemeja batik serta celana bahan berwarna hitam. Sebelum masuk ke lobby gedung KPK, Olly mengatakan bahwa dirinya hadir hanya sebagai saksi. “Ya kan sudah dijelaskan, Irvanto ya (sama Made Oka)” ujar Olly sambil berjalan masuk Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Hanya berselang kurang dari 2 jam, tepat pukul 11.55 WIB Olly Dondokambey di dampingi Staff Pribadinya Victor Rarung meninggalkan gedung KPK. Olly Dondokambey tampak sumringah sambil tersenyum sejak tiba hingga meninggalkan gedung yang banyak ditakuti para pejabat negara tersebut.

Saat dicegat para awak media di depan pintu gedung KPK, Olly Dondokambey menyebut materi pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan untuk kasus e-KTP sebelumnya. Namun menurut Olly, kali ini ada pertanyaan soal hubungannya dengan Irvanto dan Made Oka. Dalam kesempatan tersebut pula dirinya mengaku tidak kenal dengan penadah duit korupsi ke Novanto itu.

Sedangkan soal pembahasan anggaran e-KTP, eks pimpinan Banggar ini mengarahkan kepada Menteri Keuangan.

“Nggak ada (atensi pimpinan Komisi II). Tanya aja pemerintah, kok tanya saya. Wong nota keuangan ada. Nggak ada kontribusi itu (Banggar). Tanya di Menteri Keuangan, itu diusulkan nota keuangan apa tidak, gitu aja,” jelas Olly. (*/Rizath)

2 Ribuan Blangko e-KTP Masih Tersedia di Dukcapil Minsel

Mononimbarmanadoterkini.com, AMURANG – Masih ada sekira 2000-an blangko e-KTP yang tersisa di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).

Karena itu masyarakat yang belum merekam supaya segera melakukan perekaman di Dukcapil. Begitu pula yang telah melakukan perekaman tapi belum mengambil kartu. “Di kantor masih ada 2.000 lebih blangko. Untuk print ready juga banyak,” ujar Kepala Dukcapil Minsel Drs Corneles Mononimbar.

Dia mengatakan, telah memerintahkan staf agar e-KTP bisa di-print jika yang bersangkutan hadir.  “Seperti sekarang ini, e-KTP sudah ada di Dukcapil. Tapi ada saja masyarakat yang belum mengambil,” ujarnya lagi.

Menurutnya, kebijakan itu diambil mengantisipasi ketersediaan blangko. Sebab kebiasaan warga nanti akan mengambil e-KTP jika betul-betul diperlukan. Dan kalau semua print ready langsung dikeluarkan, tentu blangko langsung habis. Sementara, masih banyak e-KTP yang ada di Dinas Dukcapil belum diambil warga.

“Makanya saya ambil kebijakan yang e-KTP-nya akan di-print, kalau yang bersangkutan ada. Jangan sampai sudah di-print, terus orangnya tak kunjung tiba. Padahal ada orang yang membutuhkan segera. Kalaupun blangko e-KTP habis, bisa langsung diminta,” tandasnya.(dav)

Kesadaran Merekam e-KTP di Minsel Masih Minim

Cor Mononimbarmanadoterkini.com, AMURANG – Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) masih terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel). Hal ini terlihat dari jumlah warga yang mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Minsel masih sedikit.

Menurut Kepala Dukcapil Drs Cornelly Mononimbar mengatakan, sebagian yang datang melakukan perekaman, hanya di saat ada keperluan mendesak. “Kebanyakan yang datang, kalau dalam keadaan darurat. Contohnya, warga yang baru mulai bekerja di luar daerah. Serta mereka yang akan melanjutkan pendidikan ke luar kota,” ujar Mononimbar.

Ditanya mengenai jumlah perekaman setiap hari, Dia mengatakan jumlahnya berbeda-beda. “Terkadang bisa mencapai 100 warga. Padahal, sudah ada sosialisasi ke desa dan kelurahan,” tuturnya.

Dia juga mengungkap, ada warga yang mengeluh dengan jam pelayanan Dukcapil yang dihentikan sejenak saat jam istirahat. Padahal katanya, itu sudah sesuai jadwal. “Mereka protes. Jadi, kami terus melayani dengan ketentuan, jika sudah pukul 16:00 WITA, sudah langsung dihentikan dan dilanjutkan besok harinya,” tandasnya.(dav)

Olly: E-KTP Proyek Usulan Pemerintah, Bukan DPR

manadoterkini.com, SULUT – Mantan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI yang saat ini menjabat Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE memberikan keterangan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (04/07/2017) kemarin.

sulutKehadiran Olly dalam kapasitasnya sebagai mantan Wakil Ketua Banggar DPR-RI, untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP)‎ tahun anggaran 2011-2012, dengan tersangka Andi Narogong.

Usai memberikan keterangan di KPK, Olly yang mengenakan kemeja putih celana hitam itu, tampak tersenyum santai saat keluar. Dia pun spontan menjawab suguhan pertanyaan para wartawan.

minsel“Itu usulan pemerintah, Enggak ada usulan DPR untuk membuat E-KTP, semua itu program prioritas pemerintah,” ujar Olly.

Begitu juga saat dihubungi wartawan media lokal, wartawan pos Pemprov Sulut, lewat sambungan telepon selular melalui Jubir Gubernur Sulut Bidang Media Victor Rarung, Olly juga langsung melayani.

“Sama seperti yang saya sampaikan pada wartawan di KPK tadi (Kemarin petang, red), enggak ada yang janggal, karena itu usulan pemerintah. Enggak ada usulan DPR untuk buat (anggaran proyek) e-KTP. Itu semua program prioritas pemerintah,” tegas Olly.

sulutDia juga mengatakan bahwa hal ini sudah disampaikan di pengadilan.
“Kan saya sudah jawab di pengadilan tidak pernah ada penawaran uang pada Badan Anggaran (Banggar). Apaan lagi ?” tandasnya.

Jubir Gubernur, Victor Rarung juga menambakan bahwa sebelum ataupun sesudah memberikan keterangan, Olly selalu tenang dan santai.

“Bapak biasa-biasa saja, saat akan memberikan keterangan atau sesudahnya. Dan seperti yang kita ketahui bersama, bapak sangat kooperatif memberikan keterangan di KPK,” ungkap pria yang juga Ketua IWO Sulut ini.(*/alfa)

7 Jam Menunggu, Akhirnya Olly Dondokambey Bersaksi Di Sidang lanjutan Kasus E-KTP

Olly
Olly Dondokambey saat memberikan kesaksian di sidang kasus E-KTP

manadoterkini.com, JAKARTA-Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey SE, yang berstatus sebagai saksi pada kasus Kartu Tanda Penduduk-Elektronik atau yang dikenal dengan E-KTP, Kamis (27/4/2017), kembali hadir memberikan kesaksian di sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menariknya, Olly Dondokambey SE yang sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sekira pukul 09.00 WIB, langsung diambil sumpah, dan kemudian harus rela menunggu selama 7 jam, untuk mengikuti sidang tersebut, yang digelar sekira pukul 16.00 WIB.

Olly Dondokambey SE pada sidang tersebut, mendapat kesempatan pertama dari 5 saksi yang hadir, untuk dimintai keterangan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Antara lain, JPU menanyakan kepada saksi Olly Dondokambey SE, yang pada saat itu berstatus sebagai pimpinan badan anggaran (Banggar) DPR RI, apakah tahu pembahasan soal E-KTP dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dengan tegas Olly menyatakan tidak pernah.

“Saya tidak pernah tahu soal pembahasan belanja E-KTP di Kemendagri, dan kenapa ada di APBD, itu urusan Pemerintah,” tegasnya, menjawab pertanyaan JPU.

Lebih lanjut, ketika ditanya JPU apakah pembahasan anggaran 2010 untuk 2011 ada pembahasan anggaran optimalisasi, Olly menjawab tidak tahu. Begitu juga terkait belanja E-KTP, menurutnya tidak ada. JPU juga menanyakan apakah ada orang yang mendekatinya untuk proyek tertentu dan apakah mengenal Muhamad Nazarudin, tegasnya tidak ada dan tidak mengenalnya.

“Saya tidak mengenal Nazarudin dan tidak pernah bertemu. Saya baru tahu siapa Nazarudin, saat dia sudah ditangkap,” ujar Dondokambey, dalam persidangan tersebut.

Sementara itu, sidang sempat diskors karena waktunya umat muslim untuk sholat, dan dilanjutkan pukul 19.00 WIB.(Pow)

Dukcapil Minsel Kebagian 10 Ribu Blangko e-KTP

Mononimbar
Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Minsel Drs Cor Mononimbar MSi

manadoterkini.com, AMURANG – Ribuan warga yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) yang sudah melakukan perekaman dalam waktu dekat ini akan segera mendapat Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Dimana Pemkab Minsel dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) telah menerima jata blangko dari Kemendagri sebanyak 10 Ribu.

“Puji Tuhan, meskipun ditengah polemik kasus e-KTP, Minsel justru mendapat jatah 10 ribu blangko,” ujar Kepala Disdukcapil Minsel Drs Cornelius Mononimbar kepada manadoterkini.com.

Saat ini 10.000 keping e-KTP sedang dalam proses perjalanan menuju ke Minsel serta telah mengirimkan staf instasinya untuk mendampingi.

“Saat ini masih sedang dalam proses untuk bisa segera sampai di Minsel, bahkan saya mengirim seorang staf untuk mendampingi, karena 10 ribu blangko ini terdiri dari kurang lebih 20 box,” ujarnya lagi.

Dirinya berharap, dengan adanya 10 ribu blangko e-KTP ini, bisa memenuhi kebutuhan permintaan dilapangan. “Semoga saja ini bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat Minsel terkait pemenuhan identitas dengan e-KTP,” katanya.

Ditempat terpisah Theo Lepar warga Amurang mengaku sangat senang dengan hal ini. “Makaseh jo, sudah lama sejak perekaman saya menunggu e-KTP ini, apalagi kalau saya menonton berita terkait kasus e-KTP, saya langsung pesimis, saya kira, saya tidak akan pernah memiliki e-KTP,” tutupnya.(dav)

Terkait Aliran Dana e-KTP, Olly : Saya Tidak Pernah Terima!

ollymanadoterkini.com, SULUT – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE, menegaskan bahwa dia tidak menerima aliran dana untuk pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012. Hal ini sekaligus membantah nama Olly yang tercantum dalam surat dakwaan perkara dugaan korupsi proyek e-KTP.

“Saya tidak pernah terima. Semua tidak benar. Saya pernah klarifikasi di KPK. Semuanya ada di BAP,” kata Olly di ruang tamu gubernur, Kamis (9/3/2017) sore.

Olly yakin penyebutan namanya dalam dakwaan itu hanya berdasar keterangan pihak-pihak yang tidak dapat dipercaya. Bahkan Olly menyebutkan empat poin alasan untuk membantah semua keterangan itu.

“Pertama, saya tidak kenal Andi Narogong. Bagaimana mungkin orang yang saya tidak kenal menyerahkan uang Rp 1,2 juta dollar kepada saya. Kedua, saya tidak pernah bertemu dengannya (Andi). Ketiga, tidak pernah ada pembahasan di banggar tentang e-KTP dan keempat tidak ada pertemuan dengan pihak lain (perusahaan) tentang itu,” ucap Olly.

Meskipun begitu, sebagai pejabat negara yang taat hukum, Olly tetap menyerahkan semuanya ke penasihat hukum. “Saya serahkan ke tim bantuan hukum PDI-P,” bebernya. (Tim/humas)

Komisi II DPR RI, Siap Kawal Kebutuhan Pemkot Manado di Pusat

 

walikotamanadoterkini.com MANADO – Kunjungan Komisi II DPR RI di Kota Manado, menjadi momentum untuk mengawal kebijakan pemerintah pusat yang menyulitkan, terlebih dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu contoh yang sempat mecuat dalam dialog antara Komisi II dengan Pemkot Manado adalah terkait kelangkaan blangko KTP-El.

“Kami akan membantu pemerintah Kota Manado untuk memfasilitasi apa saja yang menjadi kendala dengan pemerintah pusat seperti e-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik) dengan kementerian dalam negeri, termasuk kebutuhan tenaga Aparatur Sipil Negara,” ujar Ketua Komisi II DPR-RI H Zainudin Amali SE.

Diungkapkan Amali, Cerdas Command Center (C3) sebagai salah satu program unggulan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado yang digagas Walikota DR Ir G.S Vicky Lumentut SH MSi DEA dan Wakil Walikota Mor Dominus Bastiaan SE serta model kerukunan umat beragama yang kondusif hingga saat ini menarik perhatian legislator Senayan.

“Saya kira Kota Manado sudah selangkah lebih maju dengan menggabungkan sistem Command Center di empat kota di Indonesia menjadi satu di Cerdas Command Center. Ini tentunya sangat berkesan bagi kami dan luar biasa. Selain itu, model kerukunan antar umat beragama di Manado perlu menjadi contoh bagi daerah lainnya di Indonesia,” ujar alumnus SMA Negeri 4 Manado.

Diketahui acara berlangsung akrab ini dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kota Manado Drs Rum Dj Usulu, para Asisten, pimpinan Perangkat Daerah, staf ahli, staf khusus, Camat dan Lurah se-Kota Manado.Tampak hadir pula Ombudsman Republik Indonesia dan Badan Pertanahan Kota Manado. (ald)

Perekaman KTP-e Tetap Dilakukan Sambil Menunggu Blanko

mitramanadoterkini.com, RATAHAN-Warga Mitra dihimbau terus agar tetap melakukan perekaman KTP-e bagi warga yang belum sempat melakukan perekaman,walaupun saat ini blanko KTP elektronik belum tersedia,ujar Kadis Dukcapil David Lalandos Msi, Senin (13/02).

Menurut Lalandos,pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tetap melakukan perekeman. Terutama bagi para kalangan lanjut usia (lansia) dan penyandang cacat.

“Sebelumnya sudah dilakukan di kecamatan Ratahan beberapa waktu lalu, dan hari ini sudah dimulai di Kecamatan Belang,” ujarnya.

Lalandos mengimbau, supaya pemerintah kecamatan dan desa secepatnya memasukkan data jumlah lansia dan penyandang cacat yang belum punya atau belum melakukan perekaman. “Kami akan turun door to door atau turun langsung ke rumah,” ujarnya.

Hal tersebut penting menurut Lalandos lantaran akan dikaitkan dengan program pemerintah yakni penyaluran dana duka.

“Bantuan tidak bisa diberikan apabila belum tercatat di catatan sipil. Makanya hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah kecamatan dan masyarakat desa,” pungkasnya.(Jay)

manadoterkini.com, AMURANG-Kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), bukan sekedar tanda pengenal identitas pemilik. Lebih dari itu, kartu berukuran 53,98 mm x 85,60 mm ini, ternyata punya segudang fungsi bagi pemegangnya.

Salah satu fungsi dari KTP-el yakni menjadi salah satu syarat kelengkapan berkas untuk berbagai urusan, termasuk untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Ya, kalau ingin dapat bantuan pemerintah, warga harus lebih dulu memiliki KTP-el, karena itu memang salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan,” ungkap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Minahasa Selatan (Minsel) Drs Corneles Mononimbar MM kepada manadoterkini.com.

Menurut Mononimbar, Pemkab Minsel melalui kebijakan Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE dan Wakil Bupati (Wabup) Frangky Donny Wongkar SH, di tahun 2017 akan menganggarkan bantuan bagi warga Minsel.

“Bantuan ini, termasuk bantun lainnya, bisa didapat warga jika yang bersangkutan mengantongi KTP-el. Makanya kami minta warga yang belum lakukan perekaman data kependudukan agar segera lakukan perekaman, karena jika tidak memiliki KTP-el sama dengan menolak bantuan pemerintah,” ungkapnya.

Berkaitan dengan pengurusan KTP-el ini sendiri Diamengatakan, sejumlah kemudahan bisa didapat warga untuk lakukan perekaman.

“Selang beberapa bulan terakhir, Dukcapil Minsel menurunkan Tim ke desa-desa untuk lakukan perekaman data secara mobile serta membuka pelayanan di Kantor Dukcapil di Amurang.

Ini merupakan upaya kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga dengan memberikan dokumen kependudukan yang valid dan tunggal, sehingga warga bisa punya identitas resmi dan tidak kehilangan kesempatan dapatkan bantuan pemerintah,” tandasnya.(dav)