manadoterkini.com, SULUT – Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum/Kapuspen Kemendagri Dr. Drs. Bahtiar M.Si dalam rapat konsolidasi pelaksanaan sosialisasi PiIkada serentak tahun 2020 mengatakan tidak ada opsi lain, keputusan sudah diambil Pilkada dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020.

“Tahapan pelaksanaannya dimulai tanggal 15 juni 2020 dan setiap tahapan wajib menerapkan protokol standar COVID-19,” katanya melalui zoom meeting 10 Juni 2020 lalu.

Bahtiar berharap dukungan dan peran Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam menjamin ketersediaan Anggaran, menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan, menjaga netralitas ASN, serta memberikan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) kepada KPU dan mendukung penyelenggara Pemilu dalam setiap Tahapan pilkada 2020 dengan menggunakan Protokol COVID-19.

Harapan juga disampaikan agar mengoptimalkan Forkopimda, mendorong sinergitas aparat dan stakholder terkait, mengoptimalkan peran Forum Kemitraan serta mendorong peran Toga, Tomas, Todat dalam menjaga kondusifitas.

Sementara itu Wakil Gubernur Steven Kandouw dalam pengatar Diskusi Webinar yang di gelar AIPI Cabang Manado bekerjasama dengan JADI mengatakan Optimis Sulawesi Utara sudah Siap melaksanakan Pilkada Damai dan Demokratis.

Kandouw berharap dukungan peran masyarakat untuk mampu bekerjasama dengan Pemerintah dan penyelenggara serta menaati semua aturan Pilkada dan aturan protokol kesehatan pada saat pelaksanaan Pilkada di setiap tahapannya.

Bahkan lebih dari pada itu, di tengah pandemi ini diharapkan ada peningkatan partisipasi pemilih, sehingga sukses Pilkada bisa tercapai, harap Kandouw. (*/Rizath)

Astaga, Baru 2 Ormas Minsel Terdaftar di Kemendagri

manadomanadoterkini.com, AMURANG – Dari 44 Organisasi Masyarakat (Ormas) yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), ternyata baru 28 yang telah memiliki surat keterangan terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Minsel. Parahnya lagi dari 28 Ormas yang terdaftar di Kesbangpol Minsel, baru dua ormas yang sah bahkan telah mendapatkan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Minsel Drs Benny Lumingkewas kepada sejumlah wartawan.

Lumingkewas mengakui bahwa, memang baru dua yang terdaftar resmi sesuai Permendagri 57 tentang Pendaftaran Ormas yang harus memiliki SK Kemendagri.

“Yang terakhir kita saring itu ada 28 ormas yang terdaftar disini. Tapi baru dua ormas yang telah mendapat pengakuan dan terdaftar berdasarkan Permendagri no 57 thn 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi Ormas,” ujarnya.

Terkait itu, pihaknya mengaku telah melakukan upaya untuk mengingatkan para ormas agar segera melakukan pendaftaran dengan mengurus dokumen-dokumen register.

“Kita sudah ingatkan dengan cara menyurat ke setiap ormas yang terdaftar pada kami. Namun belum ada yang melakukan pendaftaran kembali. Ini yang perlu disampaikan kepada para pemimpin ormas untuk melakukan pendaftaran tersebut. Karena melalui peraturan baru itu, pemerintah pusat yang saat ini mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), sementara Kesbangpol hanya sebatas melakukan verifikasi berkas dan dokumen saja,” tandasnya.(dav)

Dirjen Otda Kemendagri Buka Musrenbang RKPD Provinsi Sulut 2018

manadoterkini.com, SULUT – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dibuka Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) DR Soni Sumarsono MDM, di Convention Hall Grand Kawanua International City (GKIC) Kairagi, Kecamatan Mapanget, Rabu (18/04) pagi tadi.Sulut

Kegiatan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov Sulut itu dihadiri Bapenas, Wakil Gubernur Sulut Drs Steven O.E Kandouw Bupati dan Walikota serta kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Dalam sambutannya, Dirjen Otda Sumarsono mengatakan Musrenbang sangat penting untuk mensinkronisasikan program pemerintah daerah sampai pemerintah pusat.

“Perencanaan pembangunan yang baik akan menentukan keberhasilan pembangunan di Sulawesi Utara sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan sebaik mungkin di setiap aspeknya,” kata Dirjen yang kini dipercayakan menjadi Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan.

Termasuk dengan sistem pemerintahan presidentil negara Indonesia yang tegak lurus dari bawah ke atas. “Sistem presidentil di negara kita merupakan satu kesatuan pemerintahan yang tegak lurus, mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sampai pemerintahan di desa dan kelurahan,” ujar mantan Penjabat Gubernur Sulut itu.sulut

Dikatakan, meski berbeda-beda warna partai, pemerintahan di Indonesia tidak boleh jalan sendiri-sendiri. “Jangan sampai Presiden jalan ke utara, Gubernur jalan ke Selatan atau Bupati/Walikota jalan ke barat. Sistem pemerintahan presidentil harus sinkron dari atas ke bawah tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Meskipun beda warna partai sekalipun kepala daerah dari oposisi tetapi pemerintahannya harus tegak lurus sampai ke presiden,” tandas Sumarsono.

Dalam Musrenbang tersebut mantan Penjabat Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan perpaduan bottom-up planning dan top down policy.

“Bottom up planning digunakan ketika menghadapi berbagai aspirasi masyarakat dari bawah. Sedangkan top down policy digunakan untuk menampung aspirasi pemerintah secara nasional,” tandasnya.(*/mlz)

Ikut Rakor Kemendagri, Ini Penjelasan dr Bahagia Mokoagow

bahagia
dr Bahagia Mokoagow bersama sejumlah Sekretaris Daerah

manadoterkini.com, SULUT – Rapat Kordinasi guna membahas tentang urgensi pedoman kerjasama dalam negeri yang digelar Kementerian Dalam Negeri selama tiga hari, yakni 22 hingga 24 Maret 2017 di Hotel Golden Palace, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB turut dihadiri Kapala Biro Protokol Kerjasama Komunikasi Publik (P-KKP) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr Bahagia R Mokoagow.

“Adapun maksud dan tujuan rakor tersebut, Pertama terciptanya kesamaan pemahaman dan langka paguyuban (stakeholder) kerjasama dalam negeri terhadap pedoman kerjasama dalam negeri. Kedua Tujuan yang ingin dicapai yakni, tersusunnya pedoman kerjasama dalam negeri yang terencana, terintegrasi dan berkesinambungan, ” terang Mokoagow kepada manadoterkini.com, Kamis (23/3/2017).

Dikatakan Mokoagow kegiatan tersebut diikuti Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia dibuka Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kemendagri DR Nelson Simanjuntak SH MSi. Karo dr Bahagia sendiri mewakili Sekretaris Provinsi Sulut, Edwin Silangen SE MS.(alfa)

Olly Tepati Janji, Mokodongan Dapat Jabatan Penting di Kemendagri

 

sulutmanadoterkini.com, SULUT – Kesabaran dan komitmen, itulah dua kata yang tepat yang mempunyai hubungan erat dengan dilantiknya Ir Siswa Rachmat Mokodongan, dan janji seorang Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey.

Lebih diperjelas. Dengan jabatan penting yang didapatkan Mokodongan di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) sekarang, mempunyai keterkaitan dengan Gubernur Olly Dondokambey, yang sebelumnya merupakan atasan Mokodongan, kala menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulut.

Mengapa demikian, setelah beberapa bulan dengan sabar mengabdi di Kementerian Dalam Negeri, pada Senin (27/02/2017) kemarin, Mokodongan dilantik oleh Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai Plt Deputi Bidang Pengelolaan Infrastuktur Kawasan Perbatasan, di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Jabatan Mokodongan tersebut, tentu berkaitan dengan pengaruh Olly Dondokambey pada kebijakan pemerintah pusat.

Seperti dikutip pada pernyataan Gubernur Olly, (26/06/2016) bahwa posisi yang akan didapat Mokodongan akan sesuai pangkat dan golongannya.

“Iya dong, itu pasti pak Sekprov akan ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri) nanti. Tentu, ada jabatannya bukan tidak ada, ” ujar Olly.

Olly menyampaikan hal tersebut, saat Mokodongan masih menjabat Sekprov, dan Pemprov Sulut dalam prosedur persiapan Sekprov baru. Sementara Mokodongan sendiri menjabat Sekprov Sulut, selama 6 tahun 4 bulan.

Pernyataan Gubernur selanjutnya, usai upacara HUT Provinsi Sulut ke-52 di halaman kantor Gubernur, Jumat (23/09/2016).

“Posisi Mokodongan tetap aman dan sudah ada tempat di pusat, ” tutur Dondokambey.

Dan seperti pernyataan Gubernur Olly Dondokambey tersebut diatas, jaminan terhadap posisi Mokodongan sudah terbukti sekarang, status yang melekat pada seorang Mokodongan adalah Pejabat Eselon I A di Kemendagri.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat ditemui wartawan, di Kantor Gubernur, Senin (27/02/2017) menyatakan bahwa janjinya kepada Siswa R Mokodongan, untuk memperjuangkannya di Pemerintah Pusat sudah dibuktikan.

“Memang Gubernur pam badusta, ? ” ucap singkat Gubernur OD yang bernada pertanyaan, sekaligus mengandung makna kalimat pembuktian atas kata yang perna disampaikan sebelumnya.(alfa).

Terkait APBD 2017, DPRD Konsultasi ke Kemendagri

 

dewan manado
Konsultasi DPRD Manado di Kemendagri

manadoterkini.com, JAKARTA – Menjelang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2017, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Manado minta petunjuk pusat dalam hal ini melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),di Jakarta, Selasa (27/7/2016).

Selain terkait penyusunan APBD 2017, rombongan yang dipimpin Ketua DPRD Kota Manado Noortje H. Van Bone itu juga hendak berkonsultasi soal Perubahan Organisasi Perangkat Daerah.

Rombongan diterima Staf Ahli di Direktorat Perencanaan Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Murwoto.

Dalam pertemuan, rombongan wakil rakyat Manado ini mendapat uraian penjelasan dari Muwoto tentang mekanisme penyusunan APBD 2017 sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 31 tahun 2016, tentang pedoman penyusunan pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017, yang mana perlu dikonsultasikan ke Kemendagri.(tim)

Mokodongan : Diperintahkan Calon Bupati Pun Saya Siap

IMG-20160628-WA0006manadoterkini.com, SULUT – Sebagai bawahan Siswa Rahmad Mokodogan siap ditempatkan dimana saja. Bahkan diperintakan sebagai calon Bupati pun pejabat Esalon I yang telah 5 tahun lebih menjabat Sekretaris Provinsi Sulut itu siap.

“Diperintahkan sebagai Bupati pun saya siap,” ungkap Mokodongan ketika menanggapi pertanyaan wartawan terkait penyataan Gubernur Sulut Olly Dondokambey bahwa dirinya akan mendapatkan jabatan esalon I di Kementerian Dalam Negeri.

“Intinya saya siap ditempatkan dimana saja. Semua terserah pimpinan, saya hanya bawahan, ” singkat Mokodongan.(alfa/tim)

Kumendong : Berkas GSVL-Mor Telah Dibawa ke Jakarta

KuemndongMTerkini.com, SULUT – Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Dr Jemmy Kumendong, MSi mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah memproses berkas administrasi pelantikan Walikota Manado terpilih GSV Lumentut dan Wakil Wali Kota Mor Bastian.

Kumendong mengakui berkas administrasi pelantikan telah dibawah ke Jakarta. “Saya sekarang (sore ini-red) bersiap ke Jakarta, tapi staf saya tadi sudah lebih dulu berangkat dan saat ini kira-kira masih dalam perjalanan, mungkin sore ini juga sudah tiba di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),”ungkap Kumendong.

Lanjut Kumendong, setelah berkasnya sudah di tangan Kemendagri akan dibuat surat keputusan (SK) pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado oleh Mendagri.

Ketika ditanyai, kapan pelantikan tersebut? Kumendong belum memastikan, yang jelas menurutnya ketika berkas administrasi telah ada di Kemendagri dan ditandatangani Mendagri. “Biasanya dua minggu paling cepat selesai diproses, kita tunggu saja,”beber Kumendong.

Sumber resmi dari Kemendagri menyebutkan, berkas GSVL-MOR sebagai Walikota dan Wawali terpilih diproses bersama-sama dengan berkas hasil Pilkada Kota Gorontalo dan Sulawesi Barat di lantai 15 Kantor Kemendagri.

Menurut informasi, saat diproses sudah ada beberapa staf dari Pemprov Sulut yang menunggu di Kemendagri. “Kayaknya langsung diproses. Dipercepat, karena ada beberapa pegawai dari Pemprov Sulut. Mungkin perintah Gubernur,” tandas sumber.(tim)

Andalangi Buka Sosialisasi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

andalagiMTerkini.com, BITUNG – Sosialisasi dan Diskusi tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah kerjasama Pemkot Bitung dan Kementerian Dalam Nageri (Kemendagri) Kamis (11/02/2016) dibuka asisten Bidang Administrasi Umum Setda Bitung, Drs Malton Andalangi. Sosialisasi perencanaan keuangan daerah tersebut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang aktual.

Dalam sosialisasi tersebut tim dari Kemendagri RI dibawah pimpinan Mukjizat, S.Sos, M.Si memaparkan tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu kepada UU No.25 Thn 2004, UU No.23 thn 2014, dan Permendagri 13 Thn 2006.

Andalangi yang mewakili Walikota Bitung Hanny Sondakh menuturkan bahwa ide dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah keinginan untuk mengelola keuangan Negara dan Daerah secara terintegrasi, efektif, dan efisien. “Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki tiga pilar utama yaitu transparasi, akuntabilitas, dan partisipatif,” tandasnya.

Andalangi berharap pelaksanaan acara ini tidak hanya menjadi sebuah sarana diskusi dialog, tetapi dapat menjadi bahan penambah wawasan bagi pihak legislatif dan eksekutif. “Agar tercipta pemahaman yang sama antara DPRD dan Pemkot Bitung dalam melihat dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah,” tutupnya.(ref)

Kemendagri Perintahkan Pemkot Manado Geser Anggaran Biayai Pilkada

Pemkot ManadoMTerkini.com, MANADO – Setelah menerima balasan surat dari Kementrian Dalam Negeri untuk berkonsultasi terkait penganggaran Pilkada, Rabu (03/02/2016) Penjabat Walikota Ir. Royke O. Roring, bersama Ketua DPRD,Noortje Van Bone didampingi pimpinan fraksi, unsur KPU Sulut, Bawaslu Sulut, KPU Manado, Akademisi, Sekretaris Daerah Kota Manado, Ir. M.H.F. Sendoh dan pejabat Pemerintah Kota Manado terkait, mengikuti Rapat Konsultasi terkait penganggaran Pilkada Kota Manado yang digelar di Gedung H Kantor Kementrian Dalam Negeri di Jakarta.

Konsultasi dilaksanakan bersama pihak Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dihadiri Drs. Syarifuddin, M.M. (Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah) dan Achyar, SE,M.Si (Kasubdit Pelaksanaan & Pertanggungjawaban Keuangan Daerah).

Dikatakan Roring, hasil pertemuan tadi disampaikan sebenarnya dasar hukum dari pergeseran anggaran dari hal yang mendesak, UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 28 Peraturan Pemerintah, Permendagri. Dari unsur-unsur itu sudah menjelaskan kepada Pemerintah Kota karena Pemilukada tidak ada masalah. Juga soal audit dana yang sudah dihibahkan kepada KPU dengan total hampir 30 Milyar sudah termasuk Panwaslu, Kepolisian, dan TNI. Juga dijelaskannya, ada aturan yang mengatur ketika hibah ini diserahkan, sudah menjadi satu kesatuan dengan hibah APBN dari KPU secara keseluruhan, baik Provinsi maupun Pusat.

Sementara kewenangan untuk memeriksa rupanya harus diposisikan pemeriksaan keseluruhan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU secara berjenjang, tetapi pemeriksaannya keseluruhan. Jadi tidak bisa pemeriksaan secara parsial.

Disampaikan Direktur, apa yang sudah dilakukan KPU sudah dipertimbangkan sebaik-baiknya sehingga pelaksanaan di tanggal 17 dan selanjutnya itu tidak membuka ruang gugatan yang akan mengakibatkan hal ini terganggu.

“Jadi hal-hal itu sudah kami sampaikan tapi tentu itu tanggung jawab KPU dan yang menjadi tanggung jawab kami sudah dijelaskan Pak Direktur, ada payung hokum yang jelas sehingga memberi kepada kami kepercayaan dan keyakinan kepada Pemkot dan Pimpinan DPRD bahwa hal-hal ini dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Proses selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagaimana petunjuk pelaksanaan yang sudah ada misalnya pembahasan lebih lanjut detail kegiatan secara teknis yang akan disiapkan oleh TAPD, dan kami dari Pemkot akan membawa ke Pimpinan DPRD sehingga tidak sepihak dari Pemkot sendiri,” tandasnya.

Pembahasan detailnya sebenarnya sudah jalan. Ditambahkannya, usai pertemuan, Pemkot bersama KPU, Panwaslu, dan DPRD akan membahas lebih teknis. “Dari penjelasan-penjelasan tadi, payung-payung hukum dari Pemilukada sudah jelas, karena semuanya sudah dipayungi aturan,” tambahnya.

Sementara itu soal anggaran Rp2.3 M tinggal masalah teknis. “Itu kan peruntukannya adalah persediaan dari KPU jika ada gugatan. Jika ada perubahan nomenklatur program dan kegiatan, itu nanti dibahas teknis oleh KPU dan TAPD,” pungkasnya. (*/ald)