LAKIP Predikat B, Performance Birokrasi Mitra Tersistem Akurat

Bupati James Sumendap Terima Hasil LAKIP Kemenpan-RB

Mitra

TOREHAN manis kembali diukir bupati James Sumendap, dalam tata kelola pemerintahan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) selang tahun 2017. Hal ini ditandai dengan diraihnya predikat Baik (B) dalam laporan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah tahun 2017 dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Hasil ini diberikan MenPAN-RB Abnan Abnur dan diterima langsung Bupati James Sumendap di Jogjakarta, Selasa (13/2/2018), sekaligus menjadi kado manis bagi jajaran pemerintahan kabupaten Mitra, termasuk bagi Bupati James Sumendap yang akan memasuki masa cuti yang tinggal menghitung hari. Keberhasilan ini tak lepas dari komitmen pemerintah Kabupaten Mitra pada percepatan implementasi reformasi birokrasi dengan memberi perhatian terhadap terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik . Pelayanan publik yang profesional hingga pencapaian progran kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bupati James Sumendap dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, hasil ini merupakan evaluasi tim SAKIP terhadap akuntabilitas intansi pemerintah. Untuk Kabupaten Mitra hasil kali ini adalah B dan menunjukan perbaikan dari tahun sebelumnya yang hanya menempati CC. “Ini adalah bagian dari kedisiplinan hingga kerja keras dan dukungan semua jajaran pemerintah Kabupaten Mitra termasuk dukungan masyarakat hingga stake holder dan wajib untuk kita syukuri. Saya persembahkan ini untuk seluruh masyarakat kabupaten Mitra,” ujar Sumendap.

Dia ikut berharap hasil ini akan terus menjadi pelecut semangat bagi jajarannya untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memaksimalkan pelayanan publik. “Kita tidak akan berpuas. Tapi ini momentum bagi kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tata kelola pemerintahan yang baik, dampaknya juga bagi kesejahtraan masyarakat,” pungkasnya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, menyampaikan apresiasinya kepada Pemda yang telah melakukan upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi. “Saya berterima kasih kepada Bupati, Walikota, dan Sekretaris Daerah yang telah fokus dan lebih serius lagi dalam memberikan perhatian guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil,” ujarnya. Lanjutnya dikatakan, saat ini efisiensi dalam birokrasi juga menjadi salah satu kriteria. Hal tersebut hanya dapat terjadi apabila akuntabilitas dapat diwujudkan oleh birokrasi itu sendiri. “Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil/kinerja hanya akan tercapai apabila birokrasi dapat menerapkan manajemen berbasis kinerja dengan baik atau SAKIP,” jelasnya. (Advetorial)

Dijadwalkan Batas Pemasukan Lakip SKPD Pertanggal 31 Januari

kotambunanmanadoterkini.com, SULUT – Batas pemasukan Laporan Kinerja (Lakip) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2016, ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2017. Hal ini disampaikan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian (Orpeg) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Farly R Kotambunan SE, Rabu (11/1/2016).

“Kami saat ini sedang menunggu pemasukan laporan kinerja pemerintah di masing-masing SKPD sampai dengan 31 Januari, diharapkan semua sudah masuk dan setelah itu kami akan melakukan rapat Tim bersama Inspektorat, ” ujar Kotambunan.

Dia menambakan, Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini juga dimaksud, untuk mengevaluasi kinerja SKPD kurun waktu satu tahun anggaran.

Disinggung soal reword and ponismen jika ada SKPD yang tidak memenuhi target capaian, Kotambunan mengatakan bahwa hal itu harus dirapatkan bersama Tim yang telah dibentuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

“Hal ini akan kita lihat, karena masing-masing pejabat telah menandatangani perjanjian kinerja dan target kinerja dan kalau ada yang tidak terlaksana, apa sumber masalahnya ? Namun itu harus dirapatkan bersama Tim terkait, ” ujar Kotambunan.

“Kalau memang hal itu karena efisiensi pengurangan anggaran hal itu tidak terlaksana tentu itu tidak masalah karena tidak bisa berbuat apa-apa, karena seperti yang anda tahu sendiri untuk masalah pemotongan anggaran sedang Instansi Pemerintah yang ada di pusat saja dilakukan pengurangan anggaran, ” pungkasnya.(alfa)

GSVL: Dana Tambahan KPU dan Panwaslu Sedang Diproses

manado
Walikota Manado GS Vicky Lumentut

manadoterkini.com, MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Manado agar secepatnya mencairkan dana tambahan Pilwako Manado 17 Februari 2016 lalu. Menurut Ketua KPU Manado Jusuf Wowor sampai saat ini perangkat penyelenggara yang Ia pimpin selalu menanyakan dana honor tersebut. “Tiap hari masuk SMS dan telp menanyakan kapan pencairan dana tambahan ini sehingga kami bisa mencairkan sampai petugas tingkat KPPS,” ujar Wowor.

Wowor berharap Pemkot Manado segera mencairkan dana tersebut secepatnya. “Lebih bagus kalau sebelum hari raya Idul Fitri, supaya penyelenggara yang beragama Muslim bisa memakainya untuk kebutuhan lebaran nanti,” kata Wowor.

Ketika dikonfirmasi kepada Walikota Manado Dr Vicky Lumentut, Ia mengatakan Dana tambahan untuk Pilwako Manado 17 Februari 2016 sedang diproses dan sementara menunggu laporan hasil pemeriksaan BPK. “Sedang di proses,” kata GSVL saat rapat paripurna di DPRD Kota Manado belum lama ini.

Menurut GSVL setelah diterimanya laporan dari BPK, Pemkot Manado akan segera tindaklanjuti. “Pasti setelah hasil BPK kami terima langsung ditindak lanjuti bersama DPRD Kota Manado,” kata GSVL singkat. (chris)

Penjabat Walikota, Sekda dan Bappeda Manado Konsultasi ke Kemendagri

Pemkot Manado Berupaya Tingkatkan Penilaian LAKIP

 

PEMKOT Manado terus berupaya melakukan perubahan dan perbaikan pelayanan kinerja. Dimana sebelumnya telah melakukan sosialisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan IKK. Menindaklanjuti hal tersebut Pemkot Manado melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Nageri yang dipimpin langsung Penjabat Walikota Manado Royke Roring.

Konsultasi penilaian Lakip
Konsulatasi peningkatan Penilaian LAKIP di Kementerian Dalam Negari dipimpin langsung Penjabat Walikota Manado Royke Roring

“Rapat Konsultasi ke Bina Bangda Kemendagri dipimpin langsung Pj Walikota Ir. Royke Roring, dan Sekda Haefrey Sendoh. Untuk konsultasi bagaimana meningkatkan peringkat hasil penilaian LAKIP dari B menjadi BB atau A ke Kemenpan,” kata Kepala Bappeda Manado Bartje Assa yang turut mendampingi Pj Walikota di Kemendagri.

Tim Pemkot yang dipimpin Pj Walikota ini diterima oleh Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB, bapak Didit Nurdiatmoko.

ROR
Konsultasi ke Kemendagri untuk menaikan penilaian Lakip

Dalam penjelasan Didit, Penghargaan Akuntabilitas Kinerja tahun 2015 dengan predikat nilai B (Baik) dengan angka 68,61, sudah baik. Bahkan kota Manado menjadi terbaik sebJatim dan Sulawesi. “Tinggal sedikit lagi atau terpaut angka sekitar 1,40 untuk bisa mencapai predikat BB. Kekurangan nilai ini sedikit banyak dipengaruhi oleh masih belum baiknya kesadaran aparat Pemkot Manado untuk berkinerja lebih baik (belum memiliki budaya kinerja baik),” kata Didit.

Selain itu, Didit mengatakan perlu ada penjelasan tambahan terkait beberapa Indikator Kinerja yang belum dapat diukur atau pengukuran kinerja sulit diukur berkenan dengan statement Indikator yang sangat kualitatif dan terlalu umum.

ROR

Intinya bahwa, untuk mengantisipasi masalah beberapa Indikator Kinerja dalam RPJMD 2019-2015, tidak perlu merubah statement Indikator Kinerjanya secara substansial, karena hal tersebut nantinya berkonsekuensi terhadap perubahan RPJMD.

“Sedangkan RPJMD 2010-2015 sudah berakhir. Tetapi perlu ditambahkan penjelasan tentang mekanisme pengukuran terhadap Indikator Kinerja dimaksud, agar nantinya dalam penilaian untuk mendapatkan penghargaan akuntabilitas kinerja tahun 2015 tidak ada lagi indikator yang sulit diukur,” terangnya.

Sementara itu, Konsultasi di Ditjen Bina Bangda Kemdagri, Budiono dan Suripto menjelaskan tentang rencana perubahan Permendagri no. 54/2010 dan pokok-pokok perubahannya. “Konsultasi ini menjadi penting karena saat ini Pemkot Manado berada dalam masa transisi pasca RPJMD 2010-2015 yang telah habis masa berlakunya, dan sedang melakukan penyusunan draft rancangan awal RPJMD 2016-2021.

ROR
Konsultasi ke Kemendagri

Agar nanti RPJMD baru yang telah disahkan tidak akan mengalami perobahan. Mengharuskan dilakukan pembahasan kembali di DPRD untuk perubahan Perda akibat pemberlakuan perubahan Permendagri 54/2010 ini.

Dalam konsultasi ini diperoleh informasi-informasi penting tentang hal-hal pokok dan prinsip perubahan yang akan dilakukan terhadap Permendagri 54/2010 tersebut yang akan dipakai sebagai salah satu referensi selain Permendagri 54/2010 yang masih berlaku untuk menyusun draft Rancangan Awal RPJMD 206-2021. Hal-hal pokok dimaksud menyangkut pengurangan jumlah Bab, indikator kinerja, visi-misi SKPD, dan lainnya.(***)

Pemkot Manado Sosialisasikan LPPD dan IKK

Sendoh

SEKRETARIS Daerah Kota Manado, Haerfey Sendoh yang mewakili Penjabat Walikota Manado, Royke roring membuka sosialisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan IKK, Selasa (02/03).

sendoh

Dalam sambutannya Sendoh menegaskan, sosialisasi penyusunan LPPD dan IKK memiliki makna yang sangat strategis, sebab penyusunan LPPD merupakan salah satu fase yang penting dalam siklus mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

“LPPD merupakan dasar evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah sekaligus sebagai bahan pembinaan lebih lanjut, dan menurut peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007, LPPD harus sudah disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” kata Sekda.

Lanjutnya, penyusunan LPPD harus tepat dan akurat, atas dasar prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar selanjutnya dapat digunakan sebagai data valid dan terpercaya yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah di waktu-waktu ke depan.

Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Jerry Lasut dalam laporannya mengatakan, mengatakan faktor yang menjadi penyebab sehingga masih banyaknya kekurangan dari semua LPPD yang disampaikan kepada pemerintah salah satunya adalah faktor belum pahamnya aparatur pemerintah yang menangani LPPD tersebut,baik didalam menyiapkan data atau bahan laporan maupun dalam menyusun LPPD.

sendohSendoh

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Dinas,Badan Sekretariat DPRD,SKPD sekretariat Daerah Kota dan Kecamatan di jajaran pemerintah kota Manado. Hadir juga dalam kegitana ini mendampingi Sekda Assisten Pemerintahan dan kesra Sekretaris Daerah Kota Manado.(aldi/lipsus)

Kaban Assa Pimpin Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi LAKIP Manado

manado
Kaban Bart Assa

manadoterkini.com, MANADO – Tim AKIP Kota Manado yang terdiri dari Bappeda Manado, dan Bagian Organisasi dan Kepegawaian (Orpek) Setda Manado, Pada Rabu (2/3/2016) mengadakan rapat pembahasan hasil evaluasi LAKIP Kota Manado.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Peter Assa, membahas seputar hasil evaluasi AKIP Pemkot Manado yang memperoleh nilai 68,62 beberapa waktu yang lalu.

Rapat ini membahas juga beberapa perbaikan minor dan strategi untuk meningkatkan nilai dan predikat ke yang lebih tinggi dan lebih baik ke depannya.

Kepala Bappeda pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa terkait hasil evaluasi dari Kementerian PAN-RB maka kedepannya penerapan kinerja antara dokumen RPJMD dan dokumen Renstra di Kota Manado haruslah terpadu.

Selain itu Kaban Assa juga mendorong agar supaya kinerja SKPD dan pelaporan kinerja SKPD di Kota Manado harus lebih di tingkatkan sehingga dapat memenuhi standar kualitas dengan baik.

Poin-poin hasil evaluasi Kementerian PAN-RB terhadap AKIP Kota Manado yaitu,

  • Perencanaan kinerja yang diterapkan pada Pemkot Manado belum sepenuhnya terpadu mulai dari RPJMD hingga Renstra SKPD;
  • Rumusan indikator kinerja pada RPJMD belum cukup baik dijabarkan ke dalam berbagai indikator kinerja di Renstra SKPD bahkan hingga para penjabat eselon III dan IV;
  • Aplikasi pemantauan kinerja belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pengumpulan data kinerja dan meningkatkan kualitas laporan kinerja.
  • Laporan kinerja perlu diperbaiki karena belum banyak bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen
  • Evaluasi kinerja ke SKPD belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja di lingkungan Pemkot Manado.(tim/bappeda)
Wagub: SKPD Harus Beri Informasi Benar Dalam LAKIP

kandowMTerkini.com, SULUT – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandow menegaskan kepada setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang ada di lingkup Pemprov Sulut untuk memberikan informasi dan data yang benar serta akurat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penegasan tersebut disampaikan Wagub saat membuka acara fasilitasi penyusunan dan evaluasi Lakip tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Sulut, bertempat di ruang rapat Mapaluse kantor gubernur, Selasa (1/3).

“Lakip harus memberikan data yang rill, serta dapat dipertanggungjawabkan untuk konteks pengawasan pemerintahan. Dengan adanya laporan kinerja instansi pemerintahan yang akurat, maka fungsi pengawasan akan berjalan dengan baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan secara transparan, akuntabilitas sebagaimana ciri good and clean governance yang menjadi tuntutan dewasa ini,” jelas Kandouw.

Untuk itu stakeholders terkait dalam penyusunan Lakip diharapkan mampu memahami setiap aturan terkait penyusunan Lakip, serta mampu merealisasikan komponen yang dibutuhkan dalam penyusunan Lakip.

Kepala Biro Organisasi Farly Kotabunan,SE didampingi kepala bagian tata laksana Judhistira Siwu,SE mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sebagai sarana sharing informasi dan ide serta gagasan sambil mengevaluasi kekurangan dan kelebihan dalam penyusunan lakip. “Dalam penilaian nanti Pemprov Sulut bisa mendapatkan penilaian lebih baik lagi,” tutur Kotambunan.(alfa)

PEMKOT MANADO NILAI B AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015, RORING TERIMA PENGHARGAAN MENPAN-RB

ROR
Penjabat Walikota Manado Royke Roring, menerima langsung penghargaan LAKIP bagi Pemkot Manado oleh Menteri Pendayagunaan Apratur Negara-Reformasi dan Birokrasi

KABAR gembira bagi warga Kota Manado. Berkat kerja keras para aparatur di jajaran Pemkot Manado, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) Republik Indonesia memberikan penghargaan terhadap kinerja akuntabilitas tahun 2015.

Penilaian ini berdasarkan PP No 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan PP No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, termasuk Pemerintah Kota Manado oleh KemenPAN-RB.

Pelaksanaan Evaluasi ini berpedoman pada Permen PAN-RB No 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

ROR

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan tingkat efektivias dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemkot Manado sudah menunjukkan hasil yang memadai dan masih memerlukan beberapa perbaikan minor.

Piagam PEnghargaan

Oleh karena itu, Penjabat Walikota Manado Ir Royke O Roring MSi (ROR), Jumat (05/02/2016) di Gedung Grahadi Pemprov Jatim menerima Penghargaan MenPAN-RB atas prestasi Kota Manado dalam Akuntabilitas Kinerja tahun 2015 dengan predikat nilai B.

Dalam penerimaan tersebut Penjabat Walikota didampingi beberapa pejabat teras di jajaran Pemerintah Kota Manado seperti Inspektur, J Andre Hosang MSi, Kepala Bappeda Peter KB Assa PhD, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Innov Walelang SSos, MSi.(***)

KemenPAN: Manado Ada Kenaikkan Nilai

Capaian 68,61%

menpan

DARI penjelasan pihak KemenPAN-RB, penilaian pada tahun 2015 menunjukkan adanya kenaikan nilai capaian 68,61. Dibandingkan tahun 2014 yang meraih 67,89, berarti terjadi peningkatan 0,72 poin, meskipun hanya terdapat dua komponen yang nilainya naik signifikan sementara tiga komponen mengalami penurunan.

mendapan

Komponen yang mengalami kenaikan signifikan yaitu :

– pengukuran kinerja naik 2,67 poin dari nilai 14,34 menjadi 17,01

– capaian kinerja naik 1,25 poin dari nilai 10,85 menjadi 12,10

Komponen mengalami penurunan :

– perencanaan kinerja turun 2,20 poin dari 24,54 menjadi 22,34

– pelaporan kinerja turun 0,50 poin dari 10,71 menjadi 10,21

– evaluasi internal turun 0,50 poin dari 7,45 menjadi 6,95.

Roring: 2016, Perlu Benahi Diri Agar Bisa Raih BB atau A

ROR

PENJABAT Walikota Manado Ir Royke O Roring MSi, usai menerima Penghargaan yang diserahkan oleh MenPAN-RB Prof Dr Yuddy Chrisnandi dan turut dihadiri Gubernur Jawa Timur, Sukarwo, mengemukakan. Inti di sini, bagaimana mempersiapkan pelayanan publik.

“Perangkat yang terkait perlu memperbaiki diri. Dengan berbenah diri di tahun 2016, bukan tidak mungkin hasil di tahun depan akan lebih baik seperti yang kita harapkan, BB atau A,” katanya.

ROR

Tentu sebagian besar akan dilakukan oleh Pemerintahan definitif. Apa yang harus dilakukan saat ini kan sudah pada tahap penyiapan RPJMD. Artinya, RPJMD yang harus disiapkan Bappeda dan instansi terkait adalah RPJMD yang implementatif.

“Perangkat yang terkait perlu memperbaiki diri. Dengan berbenah diri di tahun 2016, bukan tidak mungkin hasil di tahun depan akan lebih baik seperti yang kita harapkan, BB atau A,” katanya.

ROR

Tentu sebagian besar akan dilakukan oleh Pemerintahan definitif. Apa yang harus dilakukan saat ini kan sudah pada tahap penyiapan RPJMD. Artinya, RPJMD yang harus disiapkan Bappeda dan instansi terkait adalah RPJMD yang implementatif.

Tidak perlu muluk-muluk, tetapi yang nantinya dapat dilaksanakan, dapat dievaluasi, serta yang paling penting adalah dapat dirasakan oleh masyarakat manfaatnya, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, yang memotivasi seluruh K/L/D untuk eningkatkan performance dan layanan masyarakat agar tidak banyak keluhan masyarakat.

ROR

“Kesiapan itu harus ditunjukkan lewat penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, serta Renja yang memuat penilaian kinerja, yang kali ini berbasis pada hasil,” ingat ROR.

Penghargaan meraih Akuntabilitas Kinerja B dari Kemen PAN RB ini merupakan prestasi ketiga kalinya berturut-turut setelah sebelumnya pada tahun 2013 (satu dari 4 kabupaten/kota peraih B) dan 2014 (satu dari 11 kabupaten/kota peraih B), setelah sebelumnya meraih nilai D dan CC pada tahun 2011 dan 2012.

ROR

Dalam pemberian penghargaan kali ini, menariknya, Kota Manado hanya memerlukan 1.39 poin untuk meraih kategori BB dan memberi testimoni.(aldi/lipsus)

Proyek Jalan Sumompo Ternyata Ada, Bukan Fiktif

Masuk Pencemaran Nama Baik, LAKI-P Minta Pemkot Seret ke Ranah Hukum

manado
Tommy Sumelung
manado
Mona Kloer

MANADO, (manadoterkini.com) – Ungkapan personil Dewan Kota Manado, Mona C Kloer lewat media cetak dan online bahwa tidak pernah melihat pembangunan jalan di ruas jalan Sumompo dengan kata lain fiktif, karena dalam LKPJ Walikota Manado teralisasi mencapai 100 persen ditanggapi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Anti Korupsi Indonesia Perjuangan (LAKI-P).

Menurut Ketua LAKI-P Tommy Sumelung SH, dari hasil investigasinya ke lapangan, Kamis (23/4) kemarin, untuk proyek ruas jalan Sumompo seperti yang dinyatakan fiktif oleh anggota Dekot Manado Mona Kloer ternyata pernyataannya itu sangat bertolak belakang. Pasalnya dikatakan Sumelung, proyek jalan tersebut tidak fiktif karena dari kenyataannya di lapangan proyek tersebut memang benar-benar ada.

“ Saya sangat mengapresiasi tugas sebagai DPRD untuk melakukan pengawasan, tetapi kalau mau memberikan pernyataan harus sesuai fakta di lapangan yang akurat dan akuntabel. Karena berdasarkan fakta yang ada di lapangan proyek jalan tersebut ternyata memang benar-benar ada dan tidak fiktif, pernyataan Mona Kloer seperti yang dimuat di beberapa media itu sangat tidak rasional dan diduga mengandung unsure politis,” ungkap Sumelung kepada Wartawan, saat bersama-sama dengan Dinas PU Manado turun langsung ke Lapangan untuk membuktikan apakah proyek jalan Sumompo itu fiktif seperti yang dinyatakan Mona Kloer.

Ditegaskan Sumelung, pernyataan Mona Kloer di beberapa media bahwa dalam Laporan LKPJ Walikota Manado, ada pembohongan public terkait proyek pembuatan jalan Sumompo fiktif itu masuk dalam ranah hukum kategori fitnah.

“Sebagai warga Manado juga Ketua LAKIP, meminta Kabag Hukum Pemkot Manado untuk melaporkan masalah ini dan menuntut Oknum anggota Dekot Manado Mona Kloer agar diseret ke ranah hukum, karena ini adalah fitnah. Walikota Manado adalah seorang pemimpin dan menjadi anutan bagi warga Manado, tidak mungkin melakukan pembohongan public dalam LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2014,” tegas Sumelung.

Ditambahkan Sumelung, sebagai Lembaga Anti korupsi di Sulut kalau pernyataan Mona Kloer benar-benar proyek itu fiktif, pihaknya pasti mendukung dan akan duduki Pemkot Manado untuk menuntut pertanggung jawaban.

“Tetapi karena proyek benar-benar ada dan bertolak belakang dengan pernyataan dari anggota Dekot Manado Mona Kloer, maka kami akan mendukung dan meminta Kabag hukum Pemkot Manado. Untuk menyeret masalah ini ke ranah hukum, karena pernyataan Mona Kloer tersebut merupakan fitnah kepada seorang Kepala Daerah yang telah melaporkan LKPJ. Karena proyek pembuatan jalan Sumompo itu pada kenyataan di lapangan benar-benar ada dan tidak fiktif,” beber Sumelung.(tim)

LAKIP, Pemprov Sulut Dapat Nilai B

Sulut
Wagub Sulut Djouhari Kansil

SULUT, (manadoterkini.com) – Keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulut terbaik dalam bidang akuntabilitas, dengan meraih predikat “B” selama dua tahun berturut-turut atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menjadi salah satu motivasi untuk terus meningkatkan kinerja aparatur pemerintah di daerah ini. Demikian disampaikan Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil MPd saat membuka sosialisasi Paraturan Menpan-RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara Reviu atas LAKIP, di Ruang Mapaluse Kantor Gubernur, Selasa (24/2) kemarin,

“Peran LAKIP ini sangat penting dalam menunjang sistem pengawasan lain, khususnya terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja, sehingga dapat mendukung upaya Pemerintah Provinsi Sulut dalam mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan tanpa catatan atas pengelolaan keuangan daerah dari BPK-RI,”ujarnya.

Mengingat pentinya kegiatan ini Wagub minta agar setelah selesai pelaksanaan sosialisasi ini kalian segera melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di SKPD agar nantinya mereka semua menjadi tahu membuat dokumen laporan kinerja intansi pemerintah dan dokumen perjanjian kinerja.

Sementara Karo Organisasi Setda Provinsi Sulut Jemmy Ringkuangan AP MSi mengatakan, berlakunya Peraturan Menpan-RB 53 Tahun 2014, sebagai penganti Paraturan Menpan-RB N0. 29 Tahun 2010 Tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntansi kinerja instansi pemerintah.

“Maksud dan tujuan sosialisasi ini selain untuk meyamakanpersepsi dari penyelenggaran Lakip tapi juga untuk meningkatkanpengetahuan serta pemahaman kepada Kepala SKPD dan tim pengelola Lakip dan penyusunan dokumen yang benar, untuk taat asas dan taat waktu,” tambah mantan Kabag Tata Usaha Pimpinan (TUP).

Hadir Kabid Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi reformasi biro krasi akuntabilitas dan pengawasan Kemenpan-RB RI Dra Endang Purwaningsig MAP sekaligus menjadi pemateri materi.(c-11)

TONDANO, (manadoterkini.com) – Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow M.Si, melalui Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Bidang Administrasi Umum Hetty Rumagit SH, menyampaiakn bahwa Penyusunan LAKIP adalah tuntutan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagai informasi dan bahan evaluasi peningkatan kinerja pemerintah selanjutnya.

“Seperti halnya menyusun langkah-langkah strategis ke depan dan perbandingan pencapaian kegiatan pemerintahan yang bertanggungjawab,”ujar Rumagit mengutip sambutan Bupati JWS saat membuka pelaksanaan kegiatan fasilitasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam lingkup Pemkab Minahasa yang digelar oleh Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setdakab Minahasa pada Selasa (10/2) kemarin di Ruang Sidang Kantor Bupati, Tondano.

Untuk itu, Bupati berharap para peserta dapat memahami fungsi, penyusunan mekanisme dan menganalisi indikator-indikator LAKIP.”Dengan memahami penyusunan LAKIP sehingga kita memiliki tolak ukur yang jelas dalam pelaksanaannya,”katanya.

Kegiatan yang akan berlansung hingga hari ini diikuti oleh para peserta perwakilan SKPD Pemkab Minahasa, yakni Sekretaris SKPD dan penyusun LAKIP pada Inspektorat, DPRD, Dinas, Badan, Sekcam, Kabag TU RSUD, Kasubag TU Kantor, Satuan dan Sekretariat KORPRI serta Sekretariat KPU di Minahasa, diawali dengan laporan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setdakab Minahasa Zeth F Kaunang SH.

Adapun Nara Sumber kegiatan ini diantaranya Kasubag Akuntabilitas pada Biro Organisasi Setda Provinsi Sulut Novita Lumintang SSTP MSi.(tim)