manadoterkini.com, SULUT – Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum (FH) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Indonesia menggelar Rapat Nasional di Sulawesi Utara.
Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) sendiri bertindak sebagai Panitia Pelaksana sesuai dengan Rapat Nasional terakhir tanggal 20-22 Juli 2018 di Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya Palembang (Sumatera Selatan).
Dekan Fakultas Hukum Unsrat, Dr. Flora Pricilla Kalalo SH MH menyampaikan, dasar pelaksanaan Rapat Nasional kali ini yang mengangkat tema, Revitalisasi Kurikulum Pendidikan Tinggi
Hukum Menuju Revolusi Industri 4.0″ dengan agenda utama Peninjauan Kurikulum
Pendidikan Tinggi Hukum”.
“Pertemuan ini bertujuan untuk merespon dan mengantisipasi perkembangan masyarakat yang kian pesat khususnya memasuki revolusi industri 4.0. Dimana pendidikan tinggi hukum juga perlu menyesuaikan diri dengan mempersiapakan lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan dan ketrampilan tertentu sesuai kebutuhan. Dalam kesempatan yang baik ini pula,” jelas Kalalo, pada pembukaan Rapat Nasional, Jumat (15/3/2019), di Hotel Mercure, Minahasa.
Pada kesempatan itu Kalalo berharap, rapat tersebut dapat menghasilkan masukkan pokok-pokok pikiran dari para
stakeholders, narasumber dan kita sekalian yang akan menjadi bahan evaluasi kurikulum pendidikan tinggi hukum.
Lanjut Kalalo, untuk menunjang keberhasilan tujuan ini dibahas pula penguatan jaringan kerjasama luar negeri guna meningkatkan tensi keilmuan bagi mahasiswa, lulusan serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kata Kalalo.
Sementara itu Ketua Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, Farida Patitinggi menuturkan, intinya adalah revitalisasi kurikulum menyesuaikan dengan era revolusi industri karena kita tentu harus merespon perkembangan masyarakat.
“Sehingga kita harus mempersiapkan lulusan Fakultas Hukum Indonesia yang bisa berdaya saing dan bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dunia kerja,”lanjutnya lagi,” ujar Farida Patitinggi.
Diketahui, Rapat Nasional Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, berlangsung dari tanggal 15 hinggga 17 Maret 2019. Nara sumber yang dihadirkan dalam rapat ini adalah nara sumber yang kompeten di bidangnya, yaitu, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Wali Kota Manado, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset.
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Ketua Dewan Pimpinan Nasional PERADI, Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)
Dengan jumlah peserta 110 orang yang terdiri dari Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia. Wakil Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia. Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia. Pimpinan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia.
Peserta berasal dari 38 PTN yaitu: Universitas Airlangga, Universitas Andalas, Universitas Bengkulu, Universitas Brawijaya, Universitas Brawijaya, Universitas Cenderawasih, Universitas Diponegoro, Universitas Halu Oleo, Universitas Hasanuddin, Universitas Jambi, Universitas Jember, Universitas Jenderal Soedirman.
Selanjutnya, Universitas Khairun Temate, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Lampung, Universitas Malikussaleh, Universitas Mataram, Universitas Mulawarman, Universitas Musamus, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Negeri Semarang, Universitas Nusa Cendana, Universitas Padjadjaran, Universitas Pattimura, Universitas Riau, Universitas Samudra Langsa, Universitas Sebelas Maret, Universitas Singaperbangsar, Universitas Sriwijaya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Sumatera Utara, Universitas Syiah Kuala, Universitas Tadulako, Universitas Tanjungpura, Universitas Terbuka, Universitas Udayana, UPN Veteran Jakarta, UPN Veteran Jawa Timur. (*/Rizath)
