Sepakat bentuk AKD, DPRD Minsel Gelar Paripurna

manadoterkini.com, AMURANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) menggelar rapat paripurna pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Pada Rabu (26/2/2020).minsel

Rapat Paripurna yang di hadiri 30 Anggota DPRD tersebut di pimpin langsung Ketua DPRD Minsel Jenny Johana Tumbuan SE didampingi Wakil Ketua DPRD Stefanus Lumowa dan Paulman Runtuwene.

AKD yang di yang di tetapkan DPRD Minsel antara lain, Badan Kehormatan Dewan (BKD), Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dan komisi.

Dalam paripurna itu ketua DPRD membacakan nama nama utusan seluruh Lima fraksi yang akan mengisi jabatan dalam AKD terdiri Tiga komisi, BKD, Banggar, Baperda, Bamus.

DPRD Minsel

Adapun nama-nama dan ketua AKD DPRD Minsel :

Komisi I :

Ketua : Royke Kaloh.

Wakil Ketua : Orwin Tengor

Sekretaris : Kumaat Alex

Anggota : Julian Mandey,

Ridle Merentek,

Djen Lamia,

Jonly Ombeng,

Verke Pomantow,

Jerry Pangkey.

DPRD Minsel

Komisi II :

Ketua : Meydi Singal

Wakil Ketua : Meyvi Karuh.

Sekretaris : Jacklyn Koloay.

Anggota : Rommy Poli,

Robby Sangkoy,

Rommy Pondaag,

Frangky Lengkey,

Michael Sengkey,

Andries Rumondor.

DPRD Minsel

Komisi III :

Ketua : Frangky Lelengboti.

Wakil Ketua : Lady Langie.

Sekretaris : Wulany Wungow.

Anggota : Harly Kaseger,

Olfiane Timbuleng,

Benny Merentek,

Elsje Sumual,

Rita Lolowang,

Abdul Saman Katili.

DPRD Minsel

Badan Musyawarah :

Ketua merangkap anggota : Jenny Tumbuan, SE

Wakil Ketua merangkap anggota : Stevanus D. N. Lumowa, SE

Wakil Ketua merangkap anggota : Paulman Runtuwene ST

Sekretaris Bukan Anggota : Joins Langkun (Sekwan)

Anggota :Olfiane K. Timbuleng, D. Pd, Benny O. Marentek, SE, Meidy Dj. Singal,  SH,  MH, Jhonly A. Ombeng, SE, Meyfy M. Karuh, SH, Verke B, J. Pomantow, Elsje Sumual, Lady Monalisa Langie, SE,

Wulany Y. A. Wungow, S. Pd, Orwin Tengor, dan Jaclyn I. Koloay.

DPRD Minsel

Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kab. Minsel :

Ketua : Jhonly A. Ombeng, SE

Wakil Ketua : Ritha Lolowang

Sekretaris DPRD : Joins Langkun

Anggota : Djen P. Lamia, Ridle Marentek, Benny O. Marentek, SE, Franky J. F. Lelengboto, ST,  Meyfy Karuh, SH, Rommy D. Pondaag, SH, MH, Kumaat Alex, Andries J. Rumondor, ST, Jaclyn Koloay, SH, dan Frangky M. M. Lengkey.

DPRD Minsel

Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kab. Minsel :

Ketua merangkap anggota : Jenny Tumbuan, SE

Wakil Ketua merangkap anggota : Stevanus D. N. Lumowa, SE

Wakil Ketua merangkap anggota : Paulman Runtuwene ST

Sekretaris Bukan Anggota : Joins Langkun (Sekwan)

Anggota : Drs. Roby Sangkoy, MPd, Yulian Mandey, STh, Rommy W. Poli, SH, MH, Harly Y. Kaseger, Meyfy M. Karuh, SH, Rommy Pondaag, SH, MH, Frangky J.F. Lelengboto,  ST, Elsje R. Sumual, Michael Sengkey, SE, Royke W. Kaloh, SE. MSi, Andries Rumondor,ST, dan Abdul Saman Katili.

Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Minsel :

Ketua : Abdul Saman Katili, ST

Wakil Ketua : Jerie W. Pangkey

Anggota : Andries J. Rumondor.

Pantuan wartawan, setelah AKD di tetapkan pimpinan DPRD melalui rapat Paripurna, komisi di DPRD Minsel melaksanakan rapat internal di komisi masing-masing. (dav/advetorial)

Terkait AKD DPRD Minsel, “Hanya Beda Pandangan, Bukan Perpecahan”

Oleh : DR Fanley Pangemanan MSi

(Dosen Fisip Unsrat Manado)

pangemanan

Proses pembentukan AKD seolah sangat menguras energi wakil rakyat Minsel. Baru saja dilepas dari garis start, para atlit berlari dengan tidak mengindahkan lintasan. Lain halnya jika mereka berdiri dalam satu paduan suara, walau suaranya berbeda namun merdu dan padu kedengarannya.

Melihat kemelut pembentukan Alat Kelengkapan Dewan di DPRD Minsel telah mendatangkan beragam tanya. Kepada masyarakat, masing-masing fraksi menyuguhkan varian argumentasi. Dalam konteks ini, kesimpulan sementara saya sebenarnya disana terjadi perbedaan pandangan tapi bukanlah suatu perpecahan.

Lantas, Apa sebenarnya akar dari perbedaan itu? Rumah Rakyat di Teep ditempati oleh 30 orang yang memiliki kesamaan visi namun membawa misi yang berbeda.

Belajar dari aspek teoritis, Misi pembedanya muncul ke permukaan, ketika Fraksi diperhadapkan pada fase esensi politik yakni para wakil rakyat kita berupaya mencari-cari posisi, mendapatkan keinginan dan mempertahankan powernya.

Oleh kalangan tertentu, AKD di Dewan merupakan alat supremasi untuk menunjukkan kepiawaian berkomunikasi politik dan tentu meng-input kepentingan di dalamnya.

Lasimnya faktor Misi politik ini dibawa oleh yang namanya Fraksi itu sendiri. Tapi kadang mereka lupa bahwa agregasi politik yang dipundaknya butuh cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh fraksi fraksi yang berbeda, dapat digabungkan menjadi alternative-alternatif sebagi kekuatan di DPRD Minsel sendiri.

Akankah rakyat melihat siapa yang tidak sejalan akan ketinggalan iringan, tapi yang beriringan sudah pasti sejalan. Padahal regulasi sebagai alas pembentuk sudah jelas.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota merupakan upaya untuk menguatkan kedudukan DPRD sebagai bagian dari rezim pemerintahan daerah.

PP ini sebenarnya untuk menguatkan DPRD. Meskipun secara umum mungkin tidak terlalu banyak hal yang berbeda antara PP itu sendiri dengan Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Walau di sisi lain tidak dipungkiri bahwa beberapa pasal dalam PP ini menimbulkan banyak tafsir, sehingga tidak sedikit DPRD datang ke DPR RI dan Kemendagri dengan tujuan berkonsultasi.

Prinsipnya rakyat merindukan wakilnya di dewan mempertontonkan bijak berdemokrasi serta menunjukkan sikap negarawan sebagai Anggota Dewan Terhormat.(*)

Pemilihan AKD DPRD Manado Abaikan Azas Kebersamaan

manadomanadoterkini.com, MANADO – Pemilihan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Manado sudah diketuk lewat paripurna yang dipimpin Ketua Atje Dondokambey. Hanya saja, aksi banting meja yang dilakukan Ketua Fraksi NasDem Frederik Tangkau masih menjadi pembicaraan warga Nyiur Melambai.

“Sebenarnya saya akan sampaikan terima kasih Pak Wali atas kerjasama antara eksekutif dan legislatif selama ini, namun sayang selalu dikebiri anggota lainnya. Anehnya, dan membuat saya emasi interupsi saya diabaikan Ketua lebih mengistimewakan teman lainnya. Harusnya Ibu Ketua lebih bijak,” kata Tangkau kepada sejumlah media di salah satu tempat di jalan Sudirman, Rabu (09/10/2019).

Aksi protes wakil rakyat tersebut manuai pro dan kontra di media sosial. Makanya menarik untuk diikuti, bahkan mengundang banyak Tanya bagi warga untuk penghuni gedung tikala.

“Selain berterima kasih, pak wali juga menyampaikan melalui WA ke saya soal peraturan walikota atau perwal yang tidak bisa menabrak aturan. Perwal dimaksud soal kenaikan beberapa item tunjangan anggota dewan,” ungkapnya.

“Pak wali tidak bisa menaikan apa yang dikehendaki karena akan bertabrakan dengan aturan. Kalau dinaikan kemudian TGR bagaimana? Soal perubahan perwal ini juga sudah dikaji oleh tim pemerintah dan dikonsultasikan. Hasilnya, memang tidak bisa dinaikan,” jelasnya.

Bahkan Tangkau mengakui kepiawaian fraksi PDIP memainkan isu sehingga dalam pemilihan AKD, fraksi NasDem tak kebagian satupun.

“Jago dorang mainkan itu isu Perwako yang sudah ditanda tangani Walikota tak sesuai dengan sejumlah oknum anggota Dewan. Harus diakui karena kebanyakan di Dewan baru jadi terpengaru,” ujar Tangkau.

Dia pun menyayangkan komintmen yang telah terbangun dan disetujui Ketua DPRD tak seperti yang diharapkan. Jatah ketua komisi II yang sesuai komitmen awal milik Nasdem, karena peringkat tiga di lembaga.

“Padahal waktu ketemu dengan Pak Gubernur lalu. mengedepankan musyawarah dan mufakat dan mengutamakan kebersamaan agar terus tercipta sinergitas antara sesama anggota dewan dan eksekutif. Sampai ada sempat nyeluntuk, agar pesan pak Gubernur saat itu di dengar baik-baik. Justru yang terjadi di dewan Manado terbalik,” terang Tangkau.(aldi)