Pomkot Tomohon Gelar Rakor Dengan Pertamina

Rapat penyaluran LPG di TomohonTOMOHON, (manadoterkini.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon melalui Bagian Perekonomian Pemkot Tomohon bekerjasama dengan PT Pertamina Manado, Rabu (2/12), mengelar rapat kordinasi (Rakor) Efektifitas Penyaluran Lpg 3 kg.

Rakor yang dilaksanakan di Aula Lantai III Kantor Walikota Tomohon ini dibuka langsung oleh Staf Ahli Walikota Tomohon Ir Royke Roeroe ini menghadirkan narasumber dari PT Pertamina Manado Alvian Onibala, Agen PT Lita Prima Gas Debby Limbad, Agen PT Guna Alam Sulawesi Boy Polii Dan Unsur Instansi Terkait.

Roeroe mewakili Walikota Jemmy Feide Eman SE Ak mengatakan, penyaluran LPG 3 Kg merupakan program nasional dan sangat Strategis yang memberikan subsidi terhadap harga yang akan disalurkan bagi masyarakat umum secara luas sangat berperan dalam mendorong peningkatan efektifitas yang sesuai rencana dan tepat sasaran.

“Pemerintah pusat berperan membuat kebijakan sedangkan pelaksanaannya adalah pemerintah daerah, dalam mendorong peningkatan efektifitas mengawasi dan mengevaluasi penyaluran LPG 3 Kg tersebut agar sesuai dengan rencana dan sasaran yang ditetapkan,” ujarnya.

Dia menambahkan melalui Rakot ini diharapkan peran segenap stakeholder, seperti agen dan pangkalan, Penyaluran LPG. “Saya berharap bisa dilakukan secara bersama, agar dalam proses mekanisme penyalurannya, benar-benar terlaksana dengan baik terarah,” harapnya.

Sementara itu, Kabag Perekonomian Setda Kota Tomohon Jeef Anes SP selaku penyelenggara mengatakan, maksud kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penghematan energi nasional dan anggaran negara akibat beban subsidi yang telalu tinggi hingga merumuskan berbagai permasalahan yang muncul dilapangan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.(efd)

AMURANG, (manadoterkini.com)- Menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Elpiji 3 Kg, yang naik turun dan sering kali kosong, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) membentuk tim kerja pengawasan dan penertiban. Tim kerja ini dibentuk berdasarkan SK Bupati Minsel.

Kabag Ekonomi Pemkab Minsel Adrian Sumuweng kepada manadoterkini.com, Kamis (11/10) siang tadi, tim kerja ini melibatkan Polres Minsel, Satpol PP, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Minsel, Dinas Pasar, Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop), Bagian Hukum dan Bagian Perekonomian serta Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Minsel.

“Nantinya tim yang akan dibentuk ini, pada setiap 3 bulan akan digelar Rakorev dengan Pemkab Minsel, Pertamina, Agen Elpiji dan Pemilik SPBU terkait ketersediaan BBM dan Elpiji 3 Kg di Kabupaten Minsel,” katanya.

Lanjut Sumuweng, Pemkab Minsel telah melaksanakan pengawasan Elpiji 3 kilogram menyangkut ketersediaan dan harga di masyarakat, serta BBM terkait stock premium dan solar di SPBU. “Tentunya Elpiji 3 Kg setiap pangkalan memiliki kontrak kerja dengan agen dan akan dilakukan evaluasi sewaktu-waktu, termasuk Sidak untuk mencari komitmen yang telah dibicarakan dalam Rakorev antara Pemkab Minsel, Pertamina, Agen, Penyalur, dan Sub penyalur,” ujarnya, sembari menambahkan, sesuai amanat Menteri ESDM ada sanksi bagi yang melanggar berupa pemutusan kontrak kerja.(dav)

AMURANG, (manadoterkini.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) melalui Tim Pengawas Inflasi Daerah (TPID) dalam waktu dekat ini akan segera lakukan Insepeksi di sejumlah SPBU dan Agen LPG. Hal ini disampaikan langsung Kabag Ekonomi Pemkab Minsel Adrian Sumuweng kepada manadoterkini.com Rabu (22/4) siang tadi diruang kerjanya.

Menurut Sumuweng, saat ini BBM dan stok LPG disejumlah agen sering mrnghilang walaupun ada harganya di atas HET. “Untuk itu, kami yang tergabung dalam Tim Pengawas Inflasi Daerah (TPID) akan segera turun lapangan untuk lakukan Sidak , sekaligus pengawasan harga LPG,” ungkap mantan Camat Sinonsayang ini.

Hal senada diungkapkan, Sekertaris Daerah (Sekda) Minahasa Selatan, Danny Rindengan MSi. Menurut Rindengan selaku ketua TPID Pemkab Minsel, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan melakukan sidak disejumlah SPBU dan Agen LPG di Kabupaten Minsel. “Tidak hanya itu, Tim juga akan lakukan pantauan harga komediti lainnya di lapangan,” tandasnya.(dav)

AMURANG, (manadoterkini.com) – Dua Desa dan Kelurahan hingga kini rupanya belum melunasi hutang pembayaran raskin dari tahun 2014, hal ini berdampak Sekira 244 kepala keluarga (KK) miskin yang tinggal di Desa Sondaken Kecamatan Tatapaan dan Kelurahan Uwuran Dua Kecamatan Amurang, terancam tidak akan menikmati beras miskin (raskin) yang disalurkan Bulog.

Kepala Bagian Ekonomi Adrian Sumuweng menjelaskan, konsekuensi jika tidak membayar lunas tunggakan ke pihak Bulog, raskin tersebut tidak akan disalurkan. Penyaluran raskin sekarang ini sudah sedang dilakukan ke beberapa Kecamatan.

“Pihak kami terus menginformasikan ke Kumtua dan Lurah terkait agar secepatnya melakukan pelunasan. Nanti warga miskin yang akan dirugikan jika sampai tunggak bayar raskin ke Bulog tidak segera dilunasi,” ujarnya.

Dia menuturkan, kalau memang tunggakan tersebut tidak dibayarkan, sekira 88 KK di Desa Sondaken dan 156 KK di Kelurahan Uwuran Dua, bakal tidak akan menerima jatah beras miskin tersebut.

“Yah, kecuali kalau sudah ada perjanjian antara pihak desa dan kelurahan tersebut dengan pihak Bulog. Kami menyarankan agar ke dua desa dan kelurahan tersebut segera melunasi kewajibannya agar tidak berdampak pada pemerimah raskin,” pintanya.

Sementara itu, personil DPRD Minsel Jerry Pangkey mengatakan, Desa dan Kelurahan yang menunggak seharusnya memprioritaskan pembayaran utang raksin tersebut karena akan menyulitkan penerima raskin yaitu rumah tangga sasaran (RTS) yang sangat membutuhkan beras tersebut. Apalagi harga beras sekarang melambung tinggi. Penyaluran raskin akan sangat membantu mereka mencukupi kebutuhan hidup setiap hari.

“Ini yang perlu diperhatikan pemerintah Desa dan Keurahan agar secepatnya melunasi tunggakan sebelum jadwal penyaluran di wilayah tersebut,” jelas Pangkey.(dav)

Sumuweng : Dua Pangkalan Ditemukan Menjual LPG Diatas HET

amurang
Adrian Sumuweng SP MSi

AMURANG, (manadoterkini.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) melalui Bagian Ekonomi, Selasa (10/2) kemarin melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di sejumlah pangkalan LPG, khususnya di wilayah Amurang raya. Hal ini dikatakan langsung Kabag Ekonomi Pemkab Minsel Adrian Sumuweng ketika dikonfirmasi manadoterkini.com.

Menurut Sumuweng, sidak yang mereka lakukan, untuk melihat kejelasan ijin.”Karena hingga saat ini masih ada pangkalan yang masih bersifat rekomendasi. Namun bagi yang memiliki ijin dan menaikan harga sepihak akan diberikan sanksi. Karena sesuai SK GUB Nomor 205 Tahun 2012, pangkalan harus menjual LPG sesuai harga HET,” ujar Sumuweng.

Lebih lanjut, Sumuweng mengatakan, saat turun lapangan yang dilakukan, pihaknya mendapat ada dua pangkalan yang nakal, menjual LPG 3 Kg diatas HET. “Kami sudah temui pihak pangkalan dan lakukan pembinaan. Jika kedapatan lagi menjual harga LPG 3 KG diatas HET tentunya akan diberikan sanksi tegas. Tidak tanggung-tanggung lagi ijin pangkalan akan dicabut,” tandas mantan Camat Sinonsayang ini.(dav).

MANADO, (manadoterkini.com) – Koorinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Manado, terbilang masih lema. Padahal Walikota GS Vicky Lumentut, sudah berulang kali menegaskan agar pejabat Pemkot Manado harus mempu melakukan koordinasi baik hal izin-izin usaha muapun izin lainnya.

Pasalnya, ada beberapa rumah makan di Kota Manado yang kini sudah beroprasi namun tak mengantongi izin usaha. Bahkan dari pengakuan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) kota Manado Drs Harke Tulenan, ternyata ada salah satu rumah makan ternama di Manado.“Rumah makan Kawan Baru di kawasan Mega Mas izinya sudah tidak berlaku sejak 2013 lalu. Sedangkan Kawan Baru yang berada di titik lain di wilayah Manado sama sekali tidak ada izin,” ungkap Tulenan yang dikonfirmasi Rabu (5/11) kemarin.

Pelak saja hal ini membuat Pemkot Manado kecolongan. Artinya, hal ini membuktikan koordinasi lintas SKPD tidak jalan sehingga berdampak pada adanya izin maupun tidak lagi diperpanjang izin tersebut.

Informasi rumah makan ternama tersebut tak memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Gangguan (HO) dari Bagian Perekonomian, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Dinas Perindag, Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dari Dinas Pariwisata, Kajian Lingkungan dari BLH.

Menurut Kabag Perekonomian Pingkan Sinjal SE Msi, sejak dirinya dipercayakan sebagai Kabag Perekonomian, ketat melakukan pengawasan termasuk usaha rumah makan dan restoran di Manado. “Monitoring per kecamatan kita lakukan. Pengawasan juga turun terggantung kondisi, biasa tiap bulan dan itu biasanya bersama BP2T, yang artinya secara terpadu. Jadi tidak ada perlakuan khusus bagi siapa pun,” kata Sinjal.

Dilain pihak kata Sinjal, untuk menindaklanjuti izin usaha bukan hanya bagian perekonomian namun lintas SKPD. Pasalnya, perlu proses kemudian bisa keluar izin usaha. “Untuk mendapatkan SIUP dan HO, persyaratan pelaku usaha harus miliki fiscal, kajian lingkungan hidup, IMB, Amdal Lalim,”ungkapnya. (ald)

BITUNG, (manadoterkini.com) – Himpunan Pengusaha Kecil Nelayan (HIPKEN) Kota Bitung, meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar menyetujui usulan penambahan jatah Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dayung bersambut personil DPRD Kota Bitung, Maurits Mantiri, menyetujui akan usulan yang disampaikan Himpunan Pengusaha Kecil Nelayan (HIPKEN).”Saya rasa usulan penambahan jatah BBM untuk nelayan harus diperhatikan, mengingat mereka hanya bergantung pada hasil laut untuk menghidupi keluarga,” kata Mantiri.

Mantiri pun meminta Pemkot Bitung dalam hal ini Bagian Perekonomian, segera membuat usulan kepada pertamina agar kuota BBM bagi nelayan mendapat tambahan. Karena jatah yang diberikan saat ini sudah tak mencukupi yang berimbas pada tak melautnya para nelayan karena tak kebagian BBM.

”Bagian Perekonomian juga harus kembali melakukan pengaturan pendistribusian BBM agar merata, jangan sampai hanya nelayan tertentu yang selalu mendapatkan jatah,” ujarnya.(tr1)

Terkait Raskin, Kelurahan Teling Atas dan Tingkulu Jadi Perhatian

manado
Kabag Perekonomian Manado, Pingkan Sinjal SE MSi

MANADO, (manadoterkini.com) – Kepala Bagian Administrasi Perekonomian, Pingkan Sinjal SE Msi, menuturkan pihaknya harus memberikan perhatian ekstra kepada Kelurahan Teling Atas dan Kelurahan Tingkulu, karena diduga uang raskin digunakan oknum tertentu.”Sudah ditanggulangi dengan setiap bulannya dilakukan pemotongan TPP untuk membayar tunggakan itu,”kata Sinjal.

Dilain pihak, Sinjal yang ditanya soal utang beras miskin senilai Rp 661 juta yang terungkap dalam rapat koordiansi dan evaluasi (rakorev) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Manado, yang tersebar di 11 Kecamatan. Diakuinya, utang tersebut merupakan sisa utang di tahun 2013 lalu. “Itu tunggakan perkecamatan pertanggal 15 September 2014,” ujarnya.

Dijelaskannya, masalah utang raskin berasal dari tahun 2013 senilai kurang lebih Rp1,2 miliar, dan baru bisa dibayar Mei 2014 lalu. “Kami sudah berkali-kali melakukan rekonsiliasi sehingga optimis bisa terbayar, meski raskin untuk November hingga Desember sudah disalurkan sesuai petunjuk,” katanya.

Dia menambahkan, masalah lain yang muncul adalah data yang dinilai tidak akurat dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). “Ada yang layak tapi tak terima dan ada juga yang tak layak tapi justru menerima raskin,” terangnya.

Sementara itu, Perwakilan Bulog Sulut Buluk Ismail mengatakan, pihaknya lebih menginginkan cash and carry diterapkan di Manado. “Otomatis membuat Bulog lebih aman,” ujarnya.

Namun saat ini dia mengaku, prinsip tersebut belum bisa dijalankan di Manado. “Pembayaran masih mengacu, ada beras baru bisa ditebus. Sehingga yang berutang rata-rata berasnya sudah habis lebih dulu,” jelasnya.

Prinsip cash and carry belum bisa diterapkan karena adanya penilaian terkait kepercayaan warga Manado terhadap pimpinan (pemerintah). “Untuk Manado, kepercayaan terhadap pimpinan kurang, sehingga prinsip yang sebenarnya masih sulit terlaksana,” ungkapnya.

Dia menambahkan, kemungkinan utang raskin pemkot itu sudah berkurang. “Jika dihitung jumlahnya Rp661 juta, itu hitungan pertanggal 15. Jadi mungkin saja sudah berkurang utangnya,” terangnya.(*/ald)