Hutan Lindung Dirusak, Mewengkang Cs Akan Konsulatasi ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Mewengkang
Ferdinan Mewengkang

manadoterkini.com, MANADO – Terkait adanya pengrusakan Hutan Lindung yang ada di Kota Tomohon dan beberapa daerah lainnya, hingga rentan terjadinya banjir. Komisi I dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Ferdinand Mewengkang akan melakukan konsultasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kepada wartawan, Mewengkang menyatakan, sebelum melakukan konsultasi, Komisi I sudah melakukan peninjauan lapangan di beberapa lokasi pengrusakan alam, seperti di Tomohon tepatnya di Tinoor dan di Sangtongbolang.

Mewengkang mengakui banyak menerima laporan bahkan juga berdasarkan kunjungan kerja pihaknya mendapati adanya sengketa antara perusahan, maupun pribadi dan masyarakat. Bahkan tegasnya akibat sengketa yang tak kunjung tuntas, berimbas kepada terganggunya stabilitas di wilayah tersebut.

“Kami akan memaparkannya di dua Kementerian tersebut, terkait pengrusakan alam di Sulut,”kata Mewengkang.(*/red)

Kualitas Udara Sulut Masih Sangat Baik

manadomanadoterkini.com, SULUT – Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang terus bartamba menjadi sumber polusi udara di semua tempat di Sulawesi Utara (Sulut). Namun, berdasarkan penilaian yang dilakukan tim dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulut, udara di berbagai tempat di daerah ini masih sangat baik.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulut Marly Gumalag melalui Sekretaris Grace Londok.

“Alat pendeteksi logam telah dipasangkan di 16 kota yang ada di Indonesia, Manado salah satunya. Dan hasil pemeriksaan, kota Manado relatif lebih rendah dibandingkan dengan 15 kota lainnya, ” ungkapnya.

Dia mengatakan evaluasi untuk udara bersih dilakukan setiap bulan. “Ini merupakan kerjasama antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P3KKL-KLHK) dengan Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir (SATN)-BATAN dalam melakukan kajian kualitas udara, khususnya parameter PM2.5 dan PM10 di beberapa kota di Indonesia,” jelas Londok.

Kajian tersebut tertuang dalam kerjasama Deputi SATN-BATAN dan Kepala P3KLL-KLHK tentang Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan Hidup melalui aplikasi teknik nuklir untuk karakterisasi dan identifikasi sumber pencemaran udara.(alfa)

Soleman : Abaikan Dokumen UKL-UPL, Sanksi Menanti

Timmy Soleman
Tommy Soleman

manadoterkini.com, RATAHAN – Soal dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) yang seharusnya setiap pekerjaan harus dilengkapi dengan dokumen ini,oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengaku kewalahan mengawal dokumen UKL-UPL ini.

Hal ini dikarenakan DLH sendiri kerap kebobolan untuk melakukan pengawasan, terutama pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang seharusnya dilengkapi UKL-UPL.

“Contohnya ada pekerjaan yang sudah selesai tapi setelah dicek ternyata tidak ada dokumen UPL-UKL,” ujar Kadis Lingkungan Hidup Mitra Tommy Soleman, Rabu (25/1/2017).

Sementara menurut Soleman, dalam pengurusan dokumen tersebut tidak dipunggut biaya alias gratis.
Dijelaskan Soleman, kewajiban yang diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 itu sering terabaikan oleh pelaksana pekerjaan dan pemilik-pemilik usaha yang berpotensi terhadap pencemaran lingkungan.

Dia mengingatkan, agar semua pihak yang dimaksud agar janganlah mengacuhkan pengurusan dokumen UKL-UPL tersebut.

“Ingat sangsi menanti sangat berat. Pemerintah bisa mengeluarkan rekomendasi untuk memberhentikan usaha atau pekerjaan yang sedang dilaksanakan karena terbukti tidak dilengkapi dokumen tinjauan lingkungan,” tegasnya.(Jay)

Galian C dan Ilegal Logging Biang Keladi Bencana di Minsel

minselmanadoterkini.com, AMURANG-Pemerintah tuntut agar serius mengatasi galian C dan ileggal logging yang masih marah terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel). Pasalnya, aktivitas galian C dan ilegal logging diyakini menjadi biang keladi di Minsel.

Ketua Pecinta Alam (KPA)  Lolombulan Vidi Wowor mengungkapkan,  kerusakan lingkungan merupakan penyebab utama terjadinya bencana.

Menurut Dia, seperti bencana tanah longsor yang terjadi di jalan antara Desa Raanan Baru  ke Desa Tondey Kecamatan Motoling Barat, akibat masih maraknya galian C dan ilegal logging.

“Lihat saja, saat hujan ruas jalan antara Desa Raanan Baru ke Desa Tondey dihiasi tanah longsor, hal ini diakibatkan,  dilokasi tersebut adanya aktivitas galian C dan ilegal logging,” ujar Wowor.

Hal senada disampaikan DR Tommy Palapa, akibat adanya galian C dan ilegal logging,  jalur yang ada di bawah kaki gunung lolombulan yang merupakan hutan lindung banyak tertutup longsor.

“Seharusnya, jangan ada aktivitas diwilayah hutan lindung,  seharusnya pemerintah melindunginya,” ujarnya.

Sementara itu,  Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Roy Sumangkut ST yang dikonfirmasi mengaku telah menerima informasi tersebut.  Dia mengaku akan mengirim tim untuk turun ke lokasi yang disinyalir menjadi pengerusakan lingkungan.

“Kita akan turunkan tim untuk melakukan pengecekan ke lokasi, jika ada pengerusakan lingkungan, akan kita tindaki,” tandasnya, sembari mengaku, kalau untuk masalah ilegal logging,  itu ranahnya Dinas Kehutanan Provinsi.(dav)

Minsel Belajar Pengelolaan Sampah di Gorontalo

gorontalomanadoterkini.com, GORONTALO – Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Franky Donny Wongkar SH yang didampingi Kepala Kantor Pengelola Kebersihan dan Pertamanan (KPKP) Minsel Dra Meity Tumbuan Msi dan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Dorkas Singgala yang diwakili Vera Rambe Ssi mengadakan Kegiatan Studi Komparasi Pengelolaan Kebersihan sampah di Kota Gorontalo.

Dalam kegiatan tersebut Wabup bersama Rombongan disambut Oleh Sekot Kota Gorontalo Dr H Darwis Salim diruang kerjanya.
“Kita langsung mengunjungi taman Kota Mongodu dan lokasi Bank Sampah. Ikut dilakukan studi komparasi tata cara pengelolaan kebersihan ini akan diterapkan juga di Kabupaten Minsel,” ujar Wongkar.

minselDi sisi lain John Ukus warga Minsel saat dimintai tanggapannya mengatakan bahwa, hasil studi banding ini harus diterapkan secara maksimal oleh KPKP dan KLH Minsel.

“Saya pikir dari sisi Sumber Daya Manusia Minsel tidaklah kalah dengan Kota Gorontalo. Top leader kita adalah perempuan, jadi sangat identik dengan kebersihan dan keindahan. Dengan demikian hal ini harus dimaksimalkan,” harapnya.(dav)

bitungMTerkini.com, JAKARTA – Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) terhadap rencana PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV cabang Bitung yang akan melakukan pengembangan pelabuhan Bitung, lewat Adendum Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantapan Lingkungan hidup (RPL) mendapat kritikan-kritikan sekaligus masukan baik dari intansi terkait seperti Badan Lingkungan Hidup (BLK), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK), Dinas Pekerjaan umum (PU), Dinas Tata ruang, Tokoh Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Bitung dalam rapat bersama tim Komisi penilai AMDAL Pusat, Selasa (22/03/2016) di Griya Ardya Garini Halim Perdana Kusuma.

Dalam Pertemuan itu baik instansi terkait, tokoh masyarakat bahkan LSM bayak memberikan rekomendasi berupa kritikan terhadap Adendum RKL dan RPL namun juga memberikan masukan.

Dalam rapat bersama ini, ‎Ary Sidijanto selaku pimpinan rapat sekaligus Direktur pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkesimpulan bahwa pada dasarnya pemerintah daerah bersama masyarakat mendukung pengembangan ini namun tetap kritis dalam pelaksanaannya.‎

“Bapak/Ibu yang berada di daerah (pemerintah Daerah dan Masyarakat red) selalu Mendukung pengembangan pelabuhan Bitung yang dikelolah oleh PT Pelindo IV, meskipun mendukung Namun tetap kritis menyampaikan pandangan, komplen namun tetap memberikan jalan keluar untuk kendala-kendala yang ada,” ujar Sidijanto

Pengembangan Pelabuhan Bitung sendiri, yang nantinya dilakukan oleh PT Pelindo IV cabang Bitung‎ adalah untuk menunjang International Hub Port (IHP) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang ada di Kota Bitung. (ref)

MTerkini.com, AMURANG-Berkaca dari kegagalan tahun lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) lebih menggiatkan upaya penyebarluasan informasi untuk terus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat.

Selain peran serta masyarakat luas, juga Instansi Teknis terkait yang menangani persiapan Penilaian Adipura terus memantau semua yang menjadi masalah kegagalan waktu lalu sehingga Minsel tidak dapat meraih Piala Adipura dan hanya menerima Piagam Adipura.

Kepala Kantor Pengelola Kebersihan dan Pertamanan (KPKP) Minsel Meyti Adi Tumbuan SE mengatakan, kegagalan waktu lalu akibat naiknya passing grade dari 74 menjadi 75 sehingga Minsel tidak meraih Adipura.

“Padahal kenaikan hanya satu digit, namun kita tidak dapat berbuat apa-apa,” ujar Tumbuan.

Lanjut Dia, hal itu hanya karena tidak dipisahnya sampah basah dan kering serta banyaknya sampah di selokan yang menjadi penyebab berkurangnya nilai yang diperoleh.

“Saat ini terus dipantau kebersihan saluran air disamping kebersihan lingkungan secara umum, demikian pula sungai agar tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah limbah rumah tangga ke sungai,” tukasnya.

Hal senada disampaikan Kepala Kantor Lingkungan Hidup (LHK) Minsel B Polii.

Menurut Dia, sampai saat ini BLH dan KPKP terus berupaya mensosialisasikan ke lurah dan Hukum tua (Kumtua) agar tiba saat Penilaian Tahap I, pemerintah telah siap secara keseluruhan.
“Kegagalan tahun lalu menjadi pengalaman berharga, saat ini Pemkab terus berbenah dan siap meraih Adipura,” tandasnya.(dav)

HLH Sedunia, Komitmen Jaga Lingkungan

HLH sedunia HLH sedunia

SULUT, (manadoterkini.com) – Peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia Tahun 2015 bertujuan untuk menegaskan komitmen dan aksi pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup semua negara di didunia.

“Di Indonesia peringatan dimaksud dapat kita eksplorasi lebih berarti lagi terutama dengan, mengajak dan melibatkan secara aktif masyarakat serta spontanitas, kreativitas dan modal sosial yang dimiliki didaerah-daerah. Sebagai bangsa dalam menjaga sumber kekayaan alam kita yang merupakan salah satu unsure penting dalam membangun dan menjaga ketahanan nasional kita,” jelas Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd.

Kegiatan yang mengangkat Tema World Environmental Day Tahun 2015 yaitu “Seven Billion Dreams, One Planet, Consume With Care”. Untuk peringatan di Indonesia Kementerian LH dan Kehutanan menetapkan Terma “Mimpi dan Aksi Bersama Untuk Keberlanjutan Kehidupan di Bumi”.

Merujuk dengan agenda aksi Sustainable Consumtion And Production/SCP yang telah disepakati dalam Konferensi Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20) Bulan Juni 2012. Saat ini bumi berpenghuni sekitar 7,2 Milyar jiwa. “Untuk itu diperlukan SDA yang besar untuk pemenuhan kebutuhan dasar untuk pewujudan kesejahteraan, melalui kegiatan konsumsi dan produksi dalam kehidupan sehari-hari,”ujar Kansil.

Kebutuhan konsumsi dan produksi tersebut menurut Kansil, dapat menimbulkan tekanan yang besar pada keberlanjutan SDA dan kualitas lingkungan hidup kita.

Kansil menyebutkan, sesuai kajian UNEP mengindikasikan saat ini tingkat konsumsi penduduk global telah melebihi tingkat pasokan SDA yang tersedian di bumi, diiringi kualitas LH yang cenderung menurun di banyak negaratermasuk di Indonesia.

Untuk itu aksi global mendesak perlu segera dilakukan perubahan pola konsumsi dan produksi menuju,”Hemat sumberdaya, berkualitas lebih baik dan melindungi LH,” tandas Kansil.

Kepala BLH Sulut Edwin Silangen SE MA mengatakan dalam upacara tersebut Wagub telah menyerahkan pengharggaan dan uang tunai bagi pemenang lomba kebersihan Kantor BLH Kab/Ko se-Provinsi Sulut, pengelolaan lingkungan pasar, pengelolaan lingkungan terminal baik, adiwiyata SD,SMP dan SMA, Kalpataru pemerhati lingkungan, penyerahan sarana persampahan untuk Kantor BLH Kabupaten/Kota.(alfa)

Manado Terbanyak Raih Penghargaan Adiwiyata Nasional 2014

manado
Sembilan Kepala Sekolah di Manado sambut penghargaan Adiwiyata Nasional 2014

MANADO, (manadoterkini.com) –Fokus mengawal Rancangan Anggaran Peraturan Daerah (RAPBD) 2015, membuat Walikota GS Vicky Lumentut, tidak bisa menerima secara langsung penghargaan Adiwiyata Nasional di Jakarta. Padahal, Manado menjadi sekolah terbanyak mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional 2014.

Informasi sebelumnya, jauh hari Walikota GSVL sudah memastikan akan memenuhi undangan tersebut, temasuk penghargaan lainnya yakni PKH Award di Jambi yang diwakili Kadis Sosial Frans Mawitjere.

Tetap komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak, Walikota GSVL belakangan terus mengawal RAPBD serta Penyaluran Bantuan Bencana. Tak ayal, penghargaan Adiwiyata 2014 kepada sejumlah sekolah di Manado oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan Dasar, hanya diwakilkan kepada Wakil Walikota Harley Mangindaan.

Seperti diketahui Adiwiyata yang merupakan satu bentuk kegiatan dalam rangka pengembangan pendidikan di bidang lingkungan hidup. Program Adiwiyata ini dikembangkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi, Nasional dan Mandiri.

Walikota GSVL sendiri saat menerima Adipura 2014, telah menginstruksikan Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Pendidikan (Diknas) bisa mengikutsertakan sejumlah sekolah dalam program Adiwiyata.

Penghargaan Adiwiyata Mandiri merupakan bentuk kepedulian sekolah terhadap lingkungan. “Kita akan terus mendorong agar perhatian pihak sekolah terhadap lingkungan terus diwujudkan. Tidak hanya sekolah yang meraih penghargaan Adiwiyata, namun semua,”kata Walikota GSVL.

Lanjut dikatakan Walikota GSVL, kebersihan lingkungan menjadi tugas bersama seluruh warga. “Jadi bukan hanya tugas pemerintah menjaga kebersihan lingkungan. Untuk itu pola hidup menjaga lingkungan itu harus dimulai sejak dini. Dan itu berada di sekolah dan keluarga,”tutur Lumentut.

Wawali Harley Mangindaan, yang mengutip sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Dasar, masalah lingkungan hidup bukan hanya tugas pemerintah. “Masalah kebersihan dan juga banjir merupakan tanggung jawab kita semua. Bukan hanya pemerintah tapi juga kita sebagai masyarakat yang perduli lingkungan,”ujar Wawali.

Diketahui hadir juga menerima penghargaan Adiwiyata tersebut, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Manado Heri Saptono serta 9 kepala sekolah penerima Adiwiyata Nasional, SDN 48 Manado, SMPN 7 Manado, SMA 2 Manado, SMA 3 Manado, SMA N 9 Manado, SMA N 8 Manado, SMK N1 Manado, SMKN 4 Manado, SMK N5 Manado.

Kegiatan ini telah diikuti oleh 6.400 sekolah yang telah mengikuti program Adiwiyata dan 1.161 telah mencapai kriteria Adiwiyata Nasional, dan 290 sekolah telah mencapai kriteria Adiwiyata Mandiri. Untuk Kota Manado ada 9 sekolah yang masuk dalam Adiwiyata Nasinal 2014 dari 498 sekolah se indonesia.

Anis Basweden Ph.D selaku Menteri pendidikan dan kebudayaan mengatakan sangat bersyukur bisa hadir bersama dengan para guru dan sekolah yang giat membangun lingkungn hidup. “Institusi pendidikan harus berada digaris depan untuk membangun lingkungan hidup,”ujar Anis.

Sementera Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.M.Sc mengatakan pendidikan lingkungan merupakan salah satu strategi utama dalam mengatasi lingkunganhidup sekitar. “Pemahaman tentang lingkungan hidup perlu dibangun agar masyarakat dapat memahami potensi ,tata cara pengelolaan serta antisipasi dampak lingkungan,”pungkasnya.(ald)

AMURANG, (manadoterkini.com)-Bongkar muat aspal curah oleh PT Maesa Nugraha (MN) di pelabuhan pangkalan pendaratan ikan (PPI) Mobongo Kecamatan Amurang terus mendapat sorotan dari sejumlah elemen masyarakat dan pemerhati lingkungan hidup.”Kami minta pemerintah untuk segera menghentikan kegiatan bongkar muat aspal curah di kawasan pelabuhan perikanan Mobongo,” ujar Sonny V Najoan SH tokoh masyarakat Minsel.

Najoan menambahkan selain melanggar aturan dalam hal ini undang-undang perikanan yang dijabarkan melalui Perbub Nomor 4 Tahun 2011. Keberadaan aspal curah di kawasan pelabuhan ikan mempengaruhi kualitas dan harga hasil perikanan di wilayah Minsel. Apalagi sesuai aturan dijelaskan pelabuhan perikanan khusus untuk aktivitas perikanan tidak boleh dicampur dengan kegiatan lain apalagi yang mengancam kerusakan lingkungan hidup.”Kegiatan ini jelas-jelas melanggar aturan dan harus segera dihentikan atau dipindahkan ke tempat lain,” ujarnya.

Sebelumnya memang kegiatan bongkar muat aspal curah di PPI Mobongo sempat dilarang oleh instansi terkait. Ditambahkan Undang-Undang (UU) Perikanan tegas mengatur, dermaga PPI khusus untuk aktivitas bongkar muat yang berkaitan dengan aktivitas perikanan dan kapal aspal curah dilarang berlabuh di PPI Mobongo, apalagi bobot kapal itu sangat berat tidak sebanding dengan kapasitas pelabuhan perikanan.

Ditempat terpisah Karel Lakoy tokoh masyarakat Minsel menjelaskan, persoalan ini harus diselesaikan secara bersama dalam hal ini pemerintah, pihak perusahaan dan LSM lingkungan hidup serta anggota DPRD.”Perlu penyelesaian bersama agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” ujar mantan anggota DPRD Minsel ini.

Sementara itu direktur PT MN Ferdy Liuw, beberapa waktu lalu mengatakan kalau kegiatan yang dilakukan pihaknya di wilayah PPI Mobongo tidak ada pencemaran lingkungan. dan Perusahaan sudah melakukan proses pengurusan administrasi sesuai aturan yang berlaku.(dav)