Masuk Kategori Penyerapan Anggaran Terendah,Ini Penjelasan Kadis PUPR Bart Assa

manadoterkini.com, MANADO – Penyerapan anggaran yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Manado yang masuk kategori peringkat terendah tahun 2017 ini, mendapat tanggapan dari kepala Dinas PUPR Kota Manado  Peter K.B. Assa. menurutnya hal itu merupakan hal yang biasa terjadi,sebab pada triwulan pertama,pihaknya belum sepenuhnya melakukan realisasi anggaran di karenakan penyerapannya masih sangat kecil.

Bart Assa
Kadis PUPR Manado Peter KB Assa ST MSc PhD

“Penyerapan anggaran yang rendah di triwulan pertama itu merupakan hal yang biasa terjadi, mengingat pada sekarang ini pihak kami masih berada pada tahap perencanaan, dan itu tidak banyak menggunakan anggaran. Tapi nanti pada tahap pelaksanaan barulah dana yang ada akan terserap. Apalagi beberapa kegiatan seperti pembangunan rumah sakit, itu akan jalan, dan sudah pasti akan perlu dana,” ungkap Assa.

Di jelaskan mantan kepala Bappeda Kota Manado ini, keterlambatan anggaran ini juga di pengaruhi oleh beberapa hal terutama penyesuaian,apalagi  di tahun ini ada perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).terenda

“Dengan adanya OPD baru tentunya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sebelumnya di laksanakan bulan Januari 2017 tertunda penerbitannya sampai akhir Pebruari 2017,” jelas Assa.

Sebelumnya,dalam laporan Evaluasi dan Pengawasan Anggaran (LEPRA),Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang di gelar Rabu (19/04/2017) lalu mendapat sorotan. Pasalnya, dari anggaran Rp.263.474.479.000 yang diberikan, penyerapan yang ada baru sebanyak 0,40%. Hal tersebut membuat dinas ini menjadi peringkat nomor satu penyerapan anggaran terendah.(mlz)

Sekda Targetkan 15 Persen Serapan Anggaran Triwulan Satu Tuntas

mitra
Sekda Mitra Farry Liwe

manadoterkini.com, RATAHAN – Serapan anggaran tahun 2017 menjadi salah satu target untuk dipenuhi oleh semua SKPD di Mitra. Hal ini dihimbau langsung oleh Sekda Mitra, Ir Farry Liwe MSc.

Menurut Liwe, dari total anggaran 712 milyar rupiah untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun ini, 15 persennya sudah harus terserap pada triwulan pertama.

“Makanya saya mintakan kepada seluruh SKPD yang ada untuk segera memaksimalkan semua program yang telah ditata dalam APBD agar serapan anggaran bisa berjalan sesuai dengan harapan tentunya,”harap Liwe

Juga Liwe mengingatkan kepada SKPD untuk segera menuntaskan Rencana Umum Pengadaan (RUP), agar proses pengadaan proyek-proyek fisik tahun ini bisa segera dilaksanakan.

“Ini wajib menjadi perhatian khusus untuk semua kepala SKPD.Harapan saya,agar tidak ada SKPD yang serapan anggarannya tidak mencapai target,” tandas Liwe.(Jay)

SKPD di Mitra Harus Maksimalkan‬ Serapan Anggaran

mitra
Kantor bupati Mitra

MTerkini.com, RATAHAN -Bupati Mitra James Sumedap SH, melalui Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs Piether Owu, memintakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimintakan lebih memaksimalkan serapan anggaran di masing-masing instansi, lebih khusus lagi yang masuk dalam kategori merah dan kuning agar memperhatikan realisasi anggaran tersebut.‬

“Ini menjadi perhatian dari SKPD-SKPD yang realisasi anggarannya masih sangat minim, harus lebih optimalkan kegiatan yang ada, juga dengan memaksimalkan realisasi anggaran,” ujar Owu.‬

Diungkapkannya evaluasi penyerapan serta realisasi anggaran tersebut akan dilakukan secara terus menerus dan akan dilaporkan ke kepala daerah.

Sementara itu, Kepala Bagian Pembangunan Boyke Akay, menguraikan sampai 31 April lalu, dalam laporan realisasi anggaran dari sebanyak 17 SKPD yang masuk dalam kategori merah dengan realisasi 0 sampai 18%, 7 SKPD dengan realisasi anggaran 19% sampai 22%, 13 SKPD masuk kategori hijau dengan realisasi 23% sampai 25%, sementara realisasi di atas 25% masuk kategori biru.‬

“Dari hasil evaluasi yang kami lakukan memang masih banyak SKPD yang realisasi anggaran masih masuk dalam kategori merah karena realisasinya sampai akhir bulan april belum mencapai 18%,” ujar Akay.

Ditambahkannya juga bahwa banyaknya SKPD yang belum memaksimalkan penyerapan serta realisasi anggaran tersebut dikarenakan adanya sejumlah kegiatan yang belum dilaksanakan.‬

“Selain itu juga ada beberapa SKPD yang kegiatannya sudah dilaksanakan, atau proyek yang dalam pengerjaan namun anggarannya belum direalisasikan,” tandasnya.(ger/pow)

Penyerapan Anggaran Triwulan I Tidak Maksimal, Sekdakab Minsel Warning SKPD

amurangMTerkini.com, AMURANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) terus menggenjot penyerapan anggaran yang telah ditata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016.

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Minsel Drs Danny Rindengan MSi mengaku, penyerapan anggaran pada triwulan I ini tidak terlalu maksimal. Pasalnya, sejumlah proyek fisik yang dianggarkan melalui sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru akan berjalan pada April ini.

“Kebanyakan triwulan I hanya pada pembayaran gaji. Apalagi, untuk proyek sendiri sedang berproses,” jelasnya.

Rindengan pun meminta kepada pimpinan SKPD dapat menggenjot serapan anggaran. Agar nantinya tidak akan ada Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) di APBD 2016 ini.

“Harus digenjot. Sehingga dapat diketahui mana pimpinan SKPD yang bekerja dan tidak,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minsel Steven Lumowa SE juga meminta kepada Eksekutif untuk memaksimalkan serapan anggaran.

“Serapan anggaran harus digenjot,” ujar Lumowa.

Menurutnya, jika penyerapan anggaran maksimal maka nantinya akan berdampak pada masyarakat.

“Agar fasilitas publik yang dibangun dan dianggarkan dalam APBD akan langsung dirasakan masyarakat,” tandas politisi yang juga Ketua DPC PDI-P Minsel ini.(dav)

MTerkini.com, AMURANG-Percepatan serapan anggaran lewat realisasi kegiatan tampaknya sulit diwujudkan Pemkab Minahasa Selatan (Minsel). Bagaimana tidak, sampai detik ini belum ada satu pun proyek yang selesai tender dan siap dikerjakan.

Hal ini diakui Kepala LPSE Minsel Roy Sumangkut kepada manadoterkini.com.
Diapun menyebut kalau hingga saat ini baru satu SKPD yang telah memasukan rencana kegiatan.
“Sampai sekarang sebagian besar SKPD belum memasukan,” katanya.

Alhasil dengan kondisi itu, baru Dinas PU yang masuk ke proses lelang. Itu pun belum tuntas karena masih bergulir. “Padahal ini sudah diwanti-wanti Ibu Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE,” ketusnya.

Sumangkut juga mengakui situasi ini akan sulit mencegah keterlambatan pelaksanaan proyek. Ia pun memprediksi kejadian seperti tahun-tahun sebelumnya akan berlanjut, mengingat SKPD lambat memasukan data mereka.

“Mestinya akhir Februari atau paling lambat awal Maret, semua proses lelang sudah selesai dilakukan. Dengan begitu pekerjaan sudah bisa dimulai dan anggaran akan terserap. Tapi kalau begini, jangan harap bisa berubah. Kita akan kejar-kejaran dengan waktu lagi,” tandasnya, sembari meminta kepada SKPD yang belum memasukannya agar segera di masukan.(dav)

Injury Time Akhir TA 2015, SKPD Minsel Pacu Pencairan Dana

AMURANG, (manadoterkini.com)-Tahun Anggaran (TA) 2015 tinggalenghitung hari, tampak sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel), sejak Senin 28 hingga Rabu 30 Desember 2015 ini masih berpacu pencairan dana dari kegiatan fisik dan non fisik.

minselSeperti terpantau manadoterkini.com di kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (DPKPAD) Minsel, terlihat seluruh PPTK dan Bendahara disibukan dengan proses pencairan dana. Bahkan menariknya, sampai-sampai Kepala SKPD sendiri ikut turun langsung mendampingi Bendahara mereka dalam proses pencairan mulai dari penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) hingga Bank SulutGo Cabang Amurang.

Beberapa pimpinan SKPD saat dimintai keterangan mengaku bahwa, proses pencairan dana tersebut kebanyakan menyangkut Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), Perjalanan dinas, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang sudah terlaksana diantaranya proyek fisik.

“Kan masih ada waktu sampai (30/12) hari ini. Ini menyangkut serapan anggaran. Kasihan kegiatan yang sudah terlaksana terus uangnya masuk Silpa. Jadi kami harus berupaya mencairkanya,” ujar beberapa Kepala SKPD diiakan para Bendahara.minsel

Hal ini dibenarkan Kepala DPKPAD Minsel Denny Kaawoan dan Sekretaris Evert Kawalo. Keduannya mengakui tak sedikit berkas yang sudah berproses tetapi belum bisa dicairkan. Sebab itu, Pemerintah Daerah (Pemda) telah memberikan kelonggaran hingga Rabu (30/12) ini Kalaupun ada kegiatan yang tidak sempat dicairkan dananya, maka itu akan dijadikan Silpa. Akan tetapi, semua hutang tahun ini aturanya tidak bisa dibayarkan tahun anggaran berikutnya.

“Makanya kami minta SKPD secepatnya memproses berkas permintaan dana,” ungkap Kaawoan dan Kawalo seraya menambahkan bahwa serapan APBD Boltim tahun ini sudah diatas 90 persen.(dav)

Penyerapan Anggaran, Sekot Bitung Minta SKPD Harus Lebih Proaktif

Sekda bitungBITUNG, (manadoterkini.com) – Sekretaris Daerah Kota Bitung Drs. Edison Humiang,M.Si, didampingi Kepala Badan BPK-BMD Frangky Sondakh dan Kepala Bappeda kota Bitung Albert Sarese memimpin rapat percepatan evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bertempat di Balai Pertemuan Umum (BPU) kantor Walikota Bitung, Selasa (3/11).

Dalam rapat evaluasi ini, Sekot membahas tentang sejauh mana realisasi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) di tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terutama mengenai penyerapan anggaran yakni APBD, dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU).

“Rapat evaluasi ini selain penyerapan anggaran juga membahas persiapan SKPD untuk tahun 2016 harus menyiapkan pelaksanaan surat keterangan tentang penetapan bendahara di masing-masing SKPD,”kata Humiang.

Terkiat dengan kinerja SKPD, Humiang meminta agar lebih proaktif sehingga bisa terealisasi pembangunannya. “Pimpinan harus lebih meningkatkan peranan kinerja dan proaktif dalam mengawasi penyerapan serta percepatan evaluasi anggaran ditiap SKPD-nya. Selain itu sistem layanan publik penting adanya koordinasi antar instansi terkait guna memaksimalkan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat agar lebih optimal,” pungkas Humiang.(ref)

BITUNG, (manadoterkini.com) – Sekretaris Daerah Kota Bitung Edison Humiang mengingatkan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daearh (SKPD) harus lebih pro aktif dalam penyerapan anggaran serta kelengkapan administrasi. “Pimpinan harus pro aktif dalam mengawasi penyerapan serta evaluasi anggaran ditiap SKPD-nya,“ ujar Humiang dalam rapat kerja yang diikuti kepala SKPD di Pemkot Bitung.

Wakil Walikota M. J. Lomban, SE, M.Si yang memimpin rapat kerja tersebut mengatakan, tahun anggaran 2015 tidak lama lagi segera berakhir, dimana APBD telah mengalami perubahan, ia menginstruksikan agar tiap SKPD segera mempercepat melakukan Penyerapan Anggaran terutama dalam proyek infrastruktur.

“Jika pihak ketiga telah melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan maka bagi kita wajib memberikan 30 persen dari anggaran yang ada,” kata Lomban.

Tambahnya lagi dengan dilaksanakannya penyerapan anggaran ini maka akan mempercepat pertumbuhan ekonomi sehingga pendapat asli daerah akan meningkat. Ia juga mengingatkan untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan publik terutama pengurusan administrasi kependudukan dan perijinan.(onx)

SKPD Wajib Kejar Penyerapan Anggaran

Wakil Gubernur SulutSULUT, (manadoterkini.com) – Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil mengingatkan seluruh SKPD lingkup Pemprov Sulut untuk mengejar realisasi penyerapan anggaran dan fisik. Mengingat pada rapim TEPRA bulan Juni lalu masih banyak SPKP maupun UPTD/Balai mendapat rapor merah. Hal itu disampaikan Wagub kepada sejumlah wartawan di Kantor Gubernur Senin (27/7) kemarin.

Karena itu untuk evaluasi dan pengawasan anggaran per 31 Juli 2015 diharapkan, ada perubahan penyerapan anggaran maupun fisik, harap kansil.

Karo Pembangunan Farly Kotambunan SE menyatakan, pihaknya secara rutin tiap bulan memantau paket-paket konstruksi yang ada pada setiap SKPD.

Tiap minggu para PPTK wajib melaporkan kegiatan realisasi keuangaan maupun fisik kepada PA/KPA lewat Sekretaris atau KTU Dinas/Badan dan Biro untuk melaporkan di Sekretariat TEPRA yaitu pada Biro Pembangunan, jelas mantan Karo Umum.

Kotambunan menambahkan menjadi harapan Wagub untuk bulan depan minimal 40 persen belanja langsung (belanja publik) bisa terealisasi.

Sementara terkait dengan penyerapan anggaran Sulut Kotambunan mengakui secara Nasional Sulut masih berada di atas rata-rata. Karena itu kita harus punya kiat-kiat khusus untuk meningkatkan penyerapan anggaran tersebut antara lain agar paket lelang yang sudah ada segera dilakukan lelang, jangan di tahan-tahan, kemudian SKPD tiap minggu membuat laporan internal control kepada pimpinan, tandas mantan Kepala UPTD Samsat Manado.(alfa)

LOLAK, (manadoterkini.com) – Serapan anggaran rendah membuat Pemkab Bolmong memacu tiap SKPD meningkatkan kinerjanya. “Penyerapan anggaran yang tinggi menimbulkan multiplayer efek yang berdampak pada daya beli meningkat, menurunkan inflasi dan lain sebagainya,” tegas Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Drs Farid Asimin MAP.

“Penegasan itu penting dilakukan sebab memasuki triwulan III penyerapan anggaran masih dibawa 50 persen. Saya pun telah memberikan ultimatum kepada pimpinan SKPD untuk memacu kegiatan anggaran,” tambah Sekda.

Sementara itu memasuki pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) harusnya realisasi anggaran sudah di atas 50 persen. Selain itu juga kegiatan atau program SKPD secepatnya dipacu. Jangan terjadi program yang sudah direncanakan kemudian kurang diprioritaskan. Ini akan menjadi faktor utama dalam penilaian kinerja pimpinan SKPD.(cha)