Pemprov Sulut Perkuat Wilayah Perbatasan dari Sektor Perikanan

manadoterkini.com, SULUT – Dalam upaya menyelesaikan persoalan-persoalan daerah perbatasan yang ada di wilayah Sulawesi Utara, Pemprov Sulut melalui Badan Pengolahan Perbatasan adakan Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Daerah Perbatasan, di hotel Grand Puri Manado, Rabu (18/05/2016).

pemprovKepala Badan Pengelolaan Perbatasan Sulut Sonny Watung melalui Bidang ekonomi, Niko Rambitan mengungkapkan, agenda rencana dari Badan Perbatasan Sulut yang utama adalah melakukakan pengembangan melalui pengolahan hasil perikanan di wilayah perbatasan di Sulut. Dimana soal perekonomian itu diketahui pada umumnya bahwa semua daerah, kota, atau negara akan maju jika industri didaerah itu berjalan baik.

“Kita akan coba diperikanan namun tidak hanya dalam industri pengolahan perikanan, tapi juga semua sumber daya alam akan diberdayakan. Khusus pengolahan ikan itu kami sudah melihat langsung hasilnya di daerah Marampit, contoh ikan hiu itu sirip dan dagingnya, begitupun ikan Tunggiri yang cocoknya jadi siomay, bakso ikan hingga kerupuk ikan, itu sudah sampai diekspor, ” terang Rambitan.

sulutMenurutnya perencanaan program tersebut sudah sejak lama yakni tahun 2012 lalu, namun belum berjalan dengan baik dan berharap pada tahun ini bisa terwujudkan.

“Kami bekerja berdasarkan peraturan, jadi Badan Perbatasan itu hanya menyiapkan landasan kebijakan pembangunan alasan perbatasan walaupun stakeholder lain (SKPD terkait-red) nantinya yang lakukan eksekusi, ” ujarnya.

Bentuk usulan seperti pemberdayaan masyarakat wilayah perbatasan dengan adakan pelatihan pembuatan bakso ikan, yang nantinya oleh bidang perindustrian yang akan menindaklanjuti.

“Yang penting manajemen pengolahan SDA ini yang harus dilihat dari semua pihak. “

Dikatakannya pula, Badan Perbatasan ini ibarat Bappeda plus juga, plus dalam artinya yang tidak bisa dilaksanakan SKPD akan dilaksanakan Badan Perbatasan, sejauh dana tersedia.

“Badan Perbatasan itu termasuk unik atau ibaratnya Bappeda plus yang merencanakan/konsep pengembangan wilayah yang mengurus semua seperti fisik, sosial budaya, ekonomi, ” kunci Rambitan.(alfa)

Sumarsono: Wilayah Perbatasan Bagian Integral Pembangunan Nasional

Sumar
Penjabat Gubernur Soni Sumarsono

SULUT, (manadoterkini.com) – Wilayah perbatasan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Demikian penegasan Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM dalam Sosialisasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, di Hotel Gran Puri Manado, baru-baru ini.

“Karena wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional,” ucapnya.

Sebagaimana identifikasi pulau-pulau, terdapat 17.508 pulau di seluruh Indonesia dengan 7.353 pulau bernama dan 10.155 pulau belum bernama.

“Didalamnya terdapat 67 pulau yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga dan 10 pulau didalamnya perlu mendapat perhatian khusus karena terletak di perbatasan terluar, termasuk pulau Miangas dan Marore yang berada di kawasan perbatasan Indonesia-Philipina,” ungkapnya.

Lanjut Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini, Sulawesi Utara memiliki 286 pulau, 59 berpenghuni dan 227 belum berpenghuni dengan 11 pulau terluar, dimana 4 pulau berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, 4 pulau di Kabupaten Kepulauan Talaud, sementara Kabupaten kepulauan Sitaro, Minahasa Utara, dan Bolaang Mongondow Utara masing-masing memiliki 1 pulau terluar.

“Oleh sebab itu, pelaksanaan sosialisasi pengelolaan batas Negara wilayah laut dan udara saat ini bernilai penting dan strategis,” tutur Sumarsono sembari berharap momentum tersebut dijadikan Media Sharing informasi, ide dan gagasan yang konstruktif, sehingga benar-benar dapat memberikan lompatan bermakna dalam upaya optimalisasi pengelolaan batas wilayah Negara di Provinsi Sulawesi Utara.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung MSi, Kaban Kesbang dan Politik Edwin Silangen SE MA serta Kaban Perpustakaan Maxi Gagola SH MH.(alf/tim)