PENJABAT Walikota Manado yang juga selaku Kepala Bappeda Provinsi Sulut Ir. Royke Roring didampingi beberapa kepala SKPD Pemkot Manado mengikuti kegiatan Launching Program Unggulan Pemerintah Provinsi “Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK)” dan Rapat Koordinasi Penyepakatan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara, 12 Maret 2016 di Ball Room Hotel Sutan Raja Kota Kotamobagu.
Rapat yang diinisiatifi oleh Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Sulut Steven Kandouw difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Sulut ini menghadirkan seluruh Bupati & Walikota se Provinsi Sulut untuk mempresentasekan program percepatan penanggulangan kemiskinan masing-masing daerah dan menandatangani kesepakatan bersama Program ODSK tersebut.
Pemerintah Kota Manado, sebagaimana dikemukakan Pj Walikota Manado, akan menjadikan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai Program Prioritas Utama hingga tahun 2021 mendatang.
“Siapapun Walikota periode 2016-2021 nanti wajib memprioritaskan Program ODSK ini. Program ini diamini akan efektif berjalan dikarenakan telah diserahkannya data by name by address warga miskin kota Manado oleh Kementerian Sosial RI. Sebagai data acuan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan2 intervensi pemerintah terhadap permasalahan masyarakat miskin,” ungkap Roring.
Sesuai data yang telah diverifikasi dan validasi (verivali) oleh Dinas Sosial Kota Manado, saat ini ada tercatat sekitar 15.912 KK (+-16.000 KK) yang berhak mendapatkan intervensi program perlindungan sosial dari pemerintah.
“Ada 31 kegiatan yang telah, sedang dan akan terus dilaksanakan oleh Pemkot Manado untuk mengimplementasi program percepatan penanggulangan kemiskinan di kota Manado,”katanya.
Salah satu yang akan dilakukan sebagai program unggulan wajib adalah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RRTLH). Program RRTLH ini akan disimultankan kegiatan2nya dengan program pencapaian 100-0-100 yaitu pemenuhan 100% air bersih, pencapaian 0% kawasan dan lingkungan kumuh, serta pencapaian 100% sanitasi kota, yang keseluruhannya bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan dari 4,7% pada tahun 2015 menjadi 2,7% pada tahun 2021.
“Anggaran yang di tata dalam APBD kota selama ini untuk penanggulangan kemiskinan tercatat sekitar 80-100 Milyar per tahun. Dalam rangka percepatan maka Pemkot Manado berencana menaikkan anggaran tsb menjadi sekitar 150-200 Milyar per tahun,” ungkapnya.
Dengan di dalamnya akan tertata sekitar 32 M/tahun anggaran untuk RRTLH (Rp. 20 jt/KK), yaitu dengan target teratasinya masalah rumah tidak layak huni sebesar 25% dari 15.912 KK pada tahun 2021 atau sekitar 4000 RRTLH (KK).
“Dengan adanya program ODSK (APBD Provinsi Sulut) yang diharapkan dapat mendanai sekitar 10% dan APBN sekitar 15% dari total pendanaan utk sekitar RRTLH 16.000 KK maka pemkot Manado semakin optimis bahwa di tahun 2021 sebanyak 8000 KK atau 50% dari jumlah KK miskin dengan permasalahan RRTLH akan teratasi dan tentu optimisme angka kemiskinan kota Manado turun menjadi 2,7 % semakin dapat terwujud,” jelas Assa.(***)
Raker Perdana Gubernur dengan Bupati/Walikota Berlangsung di Kotamobagu
GUBERNUR Sulut Olly Dondokambey SE bersama Wagub Drs Steven Kandouw menggelar Rapat kerja (raker) perdana dengan para Bupati dan Walikota se-Sulut berlangsung di Kota Kotamobagu, Sabtu malam (12/03).
Gubernur mengatakan raker ini bagi saya merupakan wujud nyata dari komitmen kita untuk terus memberikan karya san kerja terbaik bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di Bumi Nyiur Melambai, terlebih khusus dalam upaya menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan.
Kesempatan itu beberapa hal penting yang menjadi harapan Gubernur lewat Visi-Misinya “Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari Dalam Ekonomi, Berdaulat Dalam Pemerintahan dan Politik serta Berkepribadian Dalam Budaya”, seperti memerangi kemiskinan dan pengangguran, memastikan ketahanan pangan bagi putra putri sulut yang adalah masa depan kita, membangun dari pinggiran, dan memastikan kedaulatan pangan, enegi serta maritim di wilayah kepulauan dan perbatasan. Ini merupakan tantangan dan pekerjaan rumah yang belum selesai dan harus dengan segera kita selesaikan, jelas Gubernur.
Sementara terkait dengan kondisi kemiskinan di daerah ini, Gubernur katakan sejak tahun 2015 lalu, jumlah penduduk miskin mencapai 217,150 jiwa yang bertambah sekitar 8,61 ribu jiwa, sedangkan persentase penduduk miskin sulut pada bulan September 2015 sebesar 8,98 persen, sedangkan kecenderungan meningkatnya jumlah dan prosentase penduduk miskin terindikasi lebih banyak terjadi di perdesaan di banding perkotaan. Diperdesaan 12,10 persen (159,140 jiwa) sedangkan perkotaan sebesar 5,26 persen (58,00 jiwa). Ini menunjukan masalah kemiskinan di sulut masih dominan merupakam fenomena perdesaan, terang Gubernur.
Sementara persentase perbandingan penduduk miskin antar kab/kota di sulut pada Tahun 2015 menurut OD, Bolmong 8,91%, Minahasa 8,81%, Sangihe 12,19%, Talaud 10,27%, Minsel 10,08%, Minut 8,02%, Bolmut 9,61%, Sitaro 11,36%, Mitra 16,1%, Bolsel 15,28%, Boltim 6,92%, Manado 4,88%, Bitung 6,45%, Tomohon 6,57%, dan Kota Kotamobagu 5,98%. Olly mengakui ketika persentase penduduk miskin diperkotaan mengalami penurunan, justru persentase penduduk miskin perdesaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sekitar 1,5-2% dalam kurun waktu 3 tahun.
Untuk itu Gubernur mencanangkan program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (OD-SK) merupakan strategi dalam menanggulangi kemiskinan. dengan mempertajam program perlindungan sosial, meningkatkan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, menciptakan pembangunan yang inklusif.(***)
Gubernur Canangkan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan
GUBERNUR Sulut Olly Dondokambey bersama Wagub Drs Steven Kandouw (OD-SK), Sabtu (12/03) lalu melakukan kunjungan kerja pertama di Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel), pasca dilantiknya menjadi Gubernur-Wagub pada bulan Pebruari lalu.
Kedatangan Orang nomor satu dan orang nomor dua Sulut di kabupaten yang berbatasan langsung dengan provinsi Gorontalo telah mencanangkan program operasi daerah selesaikan kemiskinan (ODSK), penyerahan bibit kelapa unggul serta pemyerahan secara simbolis bantuam renovasi 65 unit rumah tidak layak huni (RTLH) untuk tiga kabupaten yakni Bolsel, Sangihe dan Mitra
Gubernur mengatakan, ditengah derasnya upaya percepatan pembangunan yang dilaksanakan guna pencapaian kesejahteraan rakyat, sampai dengan saat ini kita masih diperhadapkan pada berbagai permasalan mendasar diantaranya penanggulangan kemiskinan.
“Untuk Provinsi Sulut sampai dengan bulan September Tahun 2015 angka kemiskinan mencapai 217,150 jiwa atau sekitar 8,98 persen dari jumlah penduduk Sulut, yang pemyebarannya jauh lebih tinggi di daerah perdesaan yakni mencapai angka 159,140 jiwa, atau 12,10 persen, dibandingkan dengan daerah perkotaan sebesar 58,000 jiwa atau 5,26 persen,” jelas Dondokambey.
Guna menyikapi hal tersebut OD-SK sebagai pemimpin baru Sulut telah mengambil berbagai langkah nyata salah satunya lewat program strategi penanggulangan kemisinan daerah – operasi daerah selesaikan kemiskinan (SKPD- ODSK) ini, yang implememtasinya akan di jabarkan melalui beberapa lrogram strategis, khususnya di bidang pendidikan, pertanian, perindag, koperasi-UMKM), tenaga kerja dan pemberdayaan perempuan, kata Ketua DPD I PDIP Sulut ini, sembari menambahkan Outcam dari pelaksanaan program ini kiranya mampu menurunkan persentase kemiskinan di Sulut secara signifikan, bahkan diharapkan mampu memenuhi target RPJNM 2015-2019 untuk Sulut yakni pada angka 5,1 persen.
Lanjut, saat tiba di lokasi kegiatan di Kantor DPRD kompleks perkantoran panango Bolsel, Gubernur dan Wagub disambut sekaligus dengan tiga adat oleh Bupati Herson Mayulu. Tiga adat dimaksud yaitu adat Bolango, Gorontalo dan adat Mongondow.
Turut hadir dalam acara tersebut ketua TP PKK Sulut ibu Rita Dondokambey Tumuntuan, wakil TP PKK Sulut dr. Katrika Devi Tanos, ketua DPRD Sulut Andrey Angouw, unsur Forkopimda dan pejabat eselon II lingkup pemprov sulut.(aldi/advetorial)
