manadoterkini.com, AMURANG – Mendekati penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mulai membuka posko aduan bagi karyawan yang ingin mengadu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Minsel (Disnaker) Sonny Maleke melalui Sekretaris Novie Pusung mengatakan saat ini pihaknya akan membuka posko aduan THR. “Untuk itu, sesuai aturan, tujuh hari sebelum Idul Fitri THR harus di bayar. Jika karyawan belum menerima THR, ada posko aduan untuk mengadu,” ujarnya.

Lanjutnya, pembukaan Posko aduan ini, salah satunya bertujuan untuk memastikan pembayaran THR secara lancar.”Rencananya kita akan membuka posko aduan ini sejak Selasa (4/6) besok. Hal ini akan di sosialisasikan lewat media massa dan akan di pasang baliho. Agar karyawan dan masyarakat semua bisa tahu adanya posko aduan ini,” jelasnya. Kiranya, dengan dibukanya posko aduan ini, THR bisa disalurkan kepada setiap karyawan tepat waktu.

Sementara itu, Anggota DPRD Minsel Michael Sengkey mengatakan, pihaknya sangat pesimis dengan dibukanya posko aduan ini. “Memang sudah ada instruksi dari pusat, tetapikan itu sudah jadi hak setiap karyawan untuk mendapatkan THR,” jelasnya.

Politisi Partai menambahkan, memang cukup baik untuk dibukanya posko aduan. “Akan tetapi ketika dibuka jangan hanya menerima laporan namun tidak dan tindak lanjut. Kalau memang didapati ada yang melanggar aturan, harus ditindak tegas perusahan itu. Akan tetapi, harus berdasarkan regulasi yang mengaturnya,” tandasnya.(dav)

Mitramanadoterkini.com, RATAHAN – Agen tenaga kerja yang sudah dipercaya pemerintah berniat merekrut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Mitra sebanyak- banyaknya untuk dipekerjakan di Singapura, Hong Kong, Malaysia dan Taiwan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Robby Sumual mengatakan, sampai saat ini belum ada batasan jumlah TKI yang hendak direkrut. “Belum dibatasi. Begitu informasi dari pihak agen,” ujar Sumual, Rabu (12/04).

Sumual menjelaskan secara otomatis jumlah tenaga kerja akan terbatasi dengan persyaratan. “Pastinya ada syarat-syarat. Dan pemerintah pun akan melakukan kontrol kepada pihak agen dan masyarakat yang berniat menjadi TKI,” terang Sumual.

Sumual menambahkan, ada yang menarik terkait perekrutan TKI tahun ini. “TKI akan diberangkatkan tanpa melalui transit atau diberangkatkan langsung ke negara tujuan dari Manado,” pungkasnya sembari menambahkan masyarakat yang berniat menjadi TKI bisa menghubungi pihak Disnaker untuk dipertemukan dengan agen tenaga kerja.(Jay)

manadoterkini.com, SULUT – Untuk menfasilitasi pencari kerja sesuai jenis pekerjaan dan kemampuan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggelar pameran bursa Tenaga Kerja (job fair) 2016. Kegiatan yang dilaksanakan dikawasan salah satu mall di Manado dibuka secara resmi Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw, Rabu (14/9/2016).

Wagub Kandouw mengatakan kegiatan Job Fair 2016 dalam rangka mewujudkan program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) menuju Sulut Hebat.

“Kegiatan seperti ini dalam upaya menekan angka pengangguran di daerah ini. Ini langka yang sangat strategis untuk mengentaskan kemiskinan demi terwujudnya Sulut Hebat yang bebas dari kemiskinan,” ungkap Wagub.

Untuk itu dirinya meminta kepada para pencari kerja (Pencaker) manfaatkan peluang ini, karena Job Fair ini hanya digelar setiap tahun. “Kedepan kata Wagub akan digelar empat kali dalam setahun,” kata Wagub.

Wagub menegaskan kepada para perusahaan yang mengikuti ajang Job Fair ini, agar dalam perekrutan tenaga kerja harus sesuai formasi yang ada dan tenaga lokal yang harus di akomodir sesuai lowongan yang ada.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara Marsel Sendoh mengatakan Job Fair ini bertujuan untuk membantu perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

“Job Fair ini juga untuk mencari tahu kualitas pencaker serta membantu mengurangi angka pengangguran di Sulut,” tandasnya.

Sendoh berharap agar para pencaker dapat memanfaatkan peluang dalam pameran bursa tenaga kerja ini secara maksimal seperti yang disampaikan Wakil Gubernur.

“Job fair atau bursa tenaga kerja ini dilaksanakan setiap tahun agar ada sinergitas sehingga angkatan kerja di Sulut dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang pengetahuan dan ketrampilan,”pungkasnya.

Diketahui pada Job tersebut sudah 37 Perusahaan yang siap mengikuti Job Fair dengan total lowongan pekerjaan yang disediakan sebanyak 2379 lowongan. Pelaksanaan Job Fair akan berlangsung hari ini tanggal 14 -15 September besok.

Turut hadir Ketua KNPI Sulut, Jackson Kumaat, Kadisnakertrans Sulut, Marsel Sendoh, Kadisnaker Kota Manado, Jajaran Disnakertras Sulut dan para perusahaan serta pencari tenaga kerja (Pencaker).

(tim)

Disnakertrans Sulut Tingkatkan SDM Dalam Membangun Hubungan Industrial

IMG-20160525-WA0009manadoterkini.com, SULUT – Guna membahas berbagai permasalahan yang terjadi dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja untuk menjalin komunikasi yang efektif dan sinergis dalam hubungan kerja di lingkungan perusahaan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara menggelar kegiatan Pelatihan Teknik Negosiasi Hubungan Industrial Angkatan ke-III, Selasa (24/05/2016) di Hotel Quality Manado.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara Marsel Marlon Sendoh SH MSi, melalui kepala bidang pembinaan hubungan industrial dan pengupahan Cherly Suak SE mengatakan, kegiatan ini merupakan sarana tepat bagi peningkatan SDM ketenaga kerjaan di tingkat perusahaan.

“Kegiatan ini wahana yang tepat untuk berdialog dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dibidang hubungan industrial di tingkat perusahaan serta pemberdayaan ketenaga kerjaan guna membangun bangsa dan negara terlebih khusus Sulawesi Utara,” ungkapnya.

Menurutnya, tantangan hubungan industrial di indonesia adalah mengubah hubungan antara pekerja dan menejemen di tingkat perusahaan yang semula berupa konflik menjadi kerjasama berdasarkan presepsi yang sama dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial melalui peningkatan produktifitas dan kelangsungan hidup perusahaan.

Lanjut Suak, dinamika pembangunan serta permasalahan dibidang ketenagakerjaan yang kompleks seperti perjanjian kerjasama yang belum dipahami oleh semua pekerja/buruh, serta belum memadainya pemenuhan sarana hubungan industrial dan pelaksanaan upah minimum provinsi (UMP) maka, dibutuhkan pembinaan hubungan industrial secara lebih intensif, yang realisasinya seperti pelatihan saat ini.

“Kegiatan ini di desain pemerintah untuk menjawab tantangan di tingkat perusahaan. Pelatihan ini bertujuan agar pekerja dan unsur menejemen perusahan dapat duduk bersama dalam satu kelas pelatihan sehingga menikmati keuntungan bersama dalam berbagi visi, presepsi dan pengertian yang sama untuk dapat memperbaiki komunikasi dan dialog sosial antara pekerja dan menejemen di tingkat perusahaan”, jelasnya sembari berharap pelatihan ini dapat diikuti oleh para peserta sampai selesai pelaksanaan sehingga bermanfaat meminimalisir permasalahan dan hambatan di tingkat perusahaan.(alfa)

MTerkini.com, AMURANG – Semua perusahaan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) yang merekrut tenaga kerja diwajibkan untuk mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenaga kerjaan. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minsel telah memberlakukan program tersebut.

Pemberlakukan ini merupakan tindak lanjut dari undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS yang merupakan transformasi dari Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang sejak beberapa tahun lalu sudah mulai diberlakukan.

“Kami sudah tiga tahun lalu telah melakukan sosialisasi tentang BPJS ketenagakerjaan, dan pemerintah daerah telah melakukan penandatangan Momerandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Minsel dan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulut,” ungkap Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Minsel DR Meydi Maindoka MSi melalui Kepala Seksi Bidang Pengawasan Tenaga Kerja Jerry Masinambow kepada manadoterkini.com Kamis (11/2) sore tadi.

Menurutnya dengan diterapkan BPJS ketenagakerjaan ini di Minsel akan memberikan dampak positif kepada para tenaga kerja yang ada di Minsel.

“Manfaatnya sangat besar karena akan memberikan manfaat kepada tenaga kerja serta menjamin perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja,” tandasnya.(dav)

Disnaker Manado Minta Perusahan Wajib Bayar UMP 2,4 Juta

Atto Bulo
Disnaker Manado Atto Bulo

MTerkini.com, MANADO – Perusahan di Kota Manado diminta membayar pekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Jika kedapatan tidak membayar sesuai UMP, perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi.”Perusahan wajib menerapkan UMP baru tahun 2016 sebesar 2,4 juta. Tidak ada kata tidak, tapi wajib,” tegas Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Manado Atto Bulo kepada manadoterkini.com di ruangan kerjanya, Kamis (28/1/2016) kemarin.

Ia juga mengatakan Dinas Tenaga Kerja Kota Manado telah menyurat dan mensosialisasikan mengenai UMP yang baru di tahun 2016 ini. “Sudah disosialisasikan bahkan tim telah turun ke perusahan-perusahan. Tapi ada juga perusahan yang kooperatif langsung mengambil surat edaran di kantor,” kata Bulo.

Sementara itu menurut Bulo, tercatat di Kota Manado ada sekitar 1.500-an perusahaan yang terdaftar dan berharap mereka wajib membayar UMP baru. “Sangat jelas jika ada perusahan nakal tidak membayar UMP yang baru, kami akan berikan sanksi tegas. Kami berharap pekerja juga bisa melaporkan jika kedapatan tidak membayar UMP baru,” tutup Bulo. (chris)

TOMOHON, (manadoterkini.com) – Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon, Daniel Pantonuwu, melalui Kepala Bidang Perindustrian dan Syarat Kerja Vence Mandagi mengatakan sesuai peraturan yang ada bahwa perusahaan BUMN yang tersebar di Kota Tomohon Agar seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitry 1436 Hijriyah supaya membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR).

“Sesuai peraturan pemerintah pusat agar perusahaan Swasta dan BUMN untuk membayarkan THR wajib Tenaga kerja. Ini nanti sesuai surat edaran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon yang ada, dan kami akan pantau awal dan sesudah dibayarkan kepada karyawan. Kalau ini dilanggar perusahaan tentunya akan dapat teguran,” ujar Mandagi

Jadi diharapkan agar perusahan dapat mematuhi peraturan yang ada. “Selamat menunaikan dan menjalankan Ibadah Puasa semoga bulan suci ini membawah berkah bagi kita semua,”tutupnya.(efd)

TOMOHON, (manadoterkini.com) – Sedikitnya 268 perusahaan yang ada di Kota Tomohon mulai tahun 2015 ini diharuskan melaporkan tenaga kerjanya. Demikian dikatakan Kepala dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon Mariam Rau SH kepada manadoterkini.com.

Menurutnya, seluruh perusahaan yang ada di Kota Tomohon di wajibkan untuk melaporkan seluruh tenaga kerjanya di masing masing perusahaan. “Dari 268 perusahaan yang terdaftar di kota Tomohon baik Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap data jumlah tenaga kerja secara tertulis,” ujar Rau.

Ditambahkan Rau dari total jumlah tenaga kerja yang terdata di kota bunga ini terbagi dalam 2562 orang pria dan untuk perempuan sebanyak 2527 orang yang tersebar dari 268 perusahaan jasa maupun perdagangan.

Ditanya apakah ada tenaga kerja asing yang terdaftar di kota Tomohon, Rau menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada tenaga kerja asing yang terdaftar atau terdeteksi kerja di perusahaan yang ada di kota Tomohon.(efd)

TOMOHON, (manadoterkini.com) – Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon Mariam Rau kepada manadoterkini.com, menuturkan Senin depan tanggal 22 desember 2014 akan turun memantau realisasi pembayaran THR di sejumlah perusahaan terkait dengan surat edaran ini. “Kami akan turun memantau langsung perusahan yang belum merealisasikan THR,”katanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.PER-04/MEN/1999 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi pekerja di Perusahaan, 1). Tunjangan Hari Raya adalah pendapatan akhir tahun pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/keluarga menjelang hari raya keagamaan. 2). Besarnya Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud diatas diatur Sbb; 2.1 ) Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih sebesar satu bulan upah. 2.2) Pekerja yang telah mempunyai masa kerja tiga bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan di berikan secara proposional dengan perhitungan masa kerja kali satu bulan upah per 12_ 2.3) Upah satu bulan sebagaimana yang di maksud diatas adalah upah pokok ditambah tunjangan-tunjangan tetap. 3) Pembayaran Tunjangan hari raya THR wjib dibayarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hariraya keagamaan. (fbi)

MANADO, (manadoterkini.com) – Kadisnaker Manado Atto Bulo menyatakan, berdasarkan PER.04/MEN/1994 ,setiap orang yang mempekerjakan orang lain dengan imbalan upah wajib membayar THR, entah itu berbentuk perusahaan, perorangan, yayasan atau perkumpulan. “PER.04/MEN/1994 pasal 2, pengusaha diwajibkan untuk memberi THR Keagamaan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan atau lebih secara terus-menerus. Peraturan ini tidak membedakan status pekerja apakah telah menjadi karyawan tetap, karyawan kontrak atau karyawan paruh waktu,” jelas Bulo.

Sementara soal besaran THR diatur dalam pasal 3 ayat 1 PER.04/MEN/1994. “Kita sedang layangkan edaran ke setiap pelaku usaha yang ada di kota Manado terkait dengan pemberian THR menurut ketentuan wajib dibayarkan oleh pengusaha selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan. Pasti kita akan awasi hal itu karena tim juga turun,” kata Bulo.

Dilain pihak, Wakil Walikota Harley AB Mangindaan, mengingatkan perusahan di Kota Manado, untuk tidak membuat keresahan bagi pekerja atau kariawan menjelang Natal 25 Desember. “Saya mengimbau pembayaran THR tepat waktu sebab hari raya besar itu setahun sekali tentulah perusahaan harus juga memberikan yang terbaik bagi karyawannya supaya bisa menjaga silaturahmi dengan karyawan. Sebab kinerja sangat ditunjang dengan pemenuhan hak-hak karyawan,” ungkap Wawali.

Lanjutnya, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) telah telah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan sehingga para pelaku usaha wajib perhatikan pekerja. “Saya juga tidak segan-segan turun memantau kondisi pekerja. Saya sarankan laporkan pasti akan ditindaklanjuti, karena di Pemkot Manado sendiri ada Dinas Tenaga Kerja yang pasti akan pantau hak dan kewajiban setiap pelaku usaha serta pekerja,” terang Wawali.(tim)