Pasla Kembali Terpilih Jadi Ketua Karang Taruna Minsel

manadoterkini.com, AMURANG – Frangky Pasla SE MSi kembali terpilih menjadi Ketua Karang Taruna Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) periode 2017 – 2022 secara aklamasi oleh peserta Temu Karya Karang Taruna di Hotel Sutanraja, Amurang,Kamis (16/11/2017).MINSEL, KARANG TARUNA

Pasla kini memimpin Karang Taruna Minsel untuk periode kedua. Dalam sambutannya, Pasla mengungkapkan terimakasihnya atas kepercayaan yang diberikan semua peserta Temu Karya Karang Taruna.

“Saya mohon Doa serta dukungannya agar dalam menjalankan amanat sebagai ketua Karang Taruna Minsel selama lima tahun kedepan dapat berjalan dan sukses,” ujarnya.

Selama kepengurusannya lima tahun mendatang, Dia menyatakan masukan-masukan dalam Temu Karya Karang Taruna menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program.FRANKY PASLA

Masukan lainnya, yakni memaksimalkan peran-peran karang taruna dalam penyelesaian masalah sosial terutama kemiskinan dan melakukan upaya rebranding karang taruna agar menjadi organisasi yang menarik bagi generasi muda masa kini. “Masukan-masukan ini akan kami padukan dengan keputusan Temu Karya Karang Taruna,” katanya.

Pimpinan Temu Karya Karang Taruna Tonny Kaeng S. Sos mengatakan, acara itu berlangsung sejak Rabu (15/11) malam hingga Kamis (16/11) sore tadi.

Acara itu menyamaikan laporan pertanggungjawaban pengurus Karang Taruna Minsel periode 2012-2017. Semua peserta adalah perwakilan dari pengurus karang taruna Kecamatan hingga kabupaten. Selain membahas pertanggungjawaban dan pemilihan ketua, Temu Karya Karang Taruna juga menggelar diskusi panel.(dav)

manadoterkini.com, AMURANG – Jika tahun – tahun sebelum anak yang masih berumur lima hingga enam tahun bisa masuk Sekolah Dasar (SD). Untuk tahun 2017 ini sudah tidak bisa lagi.

Pasalnya, Aturan baru mulai ditetapkan tentang batas umur minimal masuk sekolah dasar (SD). Bahkan tahun ajaran 2017/2018 ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) memberlakukan aturan baru bagi siswa SD kelas 1.

“Tahun ajaran 2017/2018 ini khusus untuk SD, kami menerapkan anak yang masuk harus minimal berusia tujuh tahun,” ujar Kepala Dikpora Minsel DR Fietber Raco SPd MSi kepada manadoterkini.com.

Aturan ini, lanjut Dia, sudah seduai dengan Permendikbud. “Permen itu baru disahkan tahun ini. Dalam Permen Nomor 17/2017, tentang usia minimum masuk SD. Calon peserta didik yang akan diterima adalah mereka yang sudah berusia tujuh tahun,” ujarnya lagi.

Namun, dia meneruskan, untuk usia enam tahun terhitung 1 Juli, masih dimungkinkan diterima.
“Tapi harus disertai rekomendasi dari psikolog,” jelasnya.

Dia menambahkan, pemberlakuan aturan ini bukan tanpa alasan. Menurut Dia, beberapa alasan mengapa usia masuk SD ditetapkan tujuh tahun dan minimal enam tahun, dilihat berdasarkan aspek fisik.

“Di mana pada usia tujuh tahun, anak dianggap paling siap secara fisik. Untuk memegang pensil misalnya, anak sudah lebih mampu jika harus menulis sendiri tanpa bantuan orang dewasa,” ungkapnya.

Anak yang terlalu dini masuk SD, Dia mengatakan, umumnya masih bermasalah. Khususnya di kelas satu.
“Karena dia belum siap untuk belajar berkonsentrasi. Meskipun secara kemampuan intelektualnya dia sudah cukup mampu menyelesaikan soal-soal yang disediakan,” jelasnya

Sistem data pusat tidak akan menerima atau merekam, sehingga anak tersebut tidak tercatat dan mendapatkan nomor induk siswa nasional. Aturan ini pun ditanggapi beragam oleh orang tua.

Ellen Merentek, orang tua siswa yang bersekolah di salah satu SD di Minsel berpendapat, aturan ini baik dan mendasar.

“Anak saya masuk sekolah umur enam tahun. Mungkin secara kemampuan otak sudah bisa, tapi secara emosional masih harus dituntun. Sedangkan kurikulum sekarang sudah begitu sulit,” pungkasnya.(dav)

Lima Rumah di Desa Tokin Rusak Parah Dihantam Puting Beliung

manadoterkini.com, MOTOLING-Hujan deras disertai angin puting beliung menghantam pemukiman di Desa Tokin, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Minggu (4/9) kemarin. Musibah ini mengakibatkan Lima rumah milik warga rusak parah.

rumah rumahCamat Motoling Timur Sonny Umboh menjelaskan, hujan deras yang disertai angin puting beliung itu terjadi pukul 02.00 WITA. “Akibat hujan deras disertai angin puting beliung, terjadi kerusakan terhadap beberapa rumah warga. Kerusakan terparah terjadi pada bagian atap,” kata Umboh kepada manadoterkini.com Senin (5/9) ini.

Rumah yang rusak itu milik warga yakni Keluarga Punuh Pinatik, Butu Sumampow, Raranta Repi, Paat Kumolontang, dan Lombok Kumolontang.

“Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Kerugian materil belum dapat dipastikan, saat ini korban dibantu oleh warga lainnya masih mengemasi rumah kediamannya,” imbuhnya.

Umboh mengaku telah memerintahkan Kumtua serta staf Kecamatan dan warganya terjun ke lokasi untuk membantu warga yang terkena musibah.

“Saya langsung meminta Kumtua dan staf serta warga untuk kerja bakti memperbaiki rumah yang rusak,” tandasnya.(dav)

manadoterkini.com, AMURANG-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Frangky Lelengboto ST memberikan perhatian khusus bagi ketersediaan dan harga sembilan bahan pokok (Sembako) menghadapi bulan puasa yang akan dijalankan umat muslim awal Juni mendatang.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, Disperindakop Minsel wajib mengawasi kenaikan harga sembako yang biasanya dilakukan sepihak oleh para pedagang menjelang bulang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

“Kondisi seperti ini selalu terjadi di hari-hari besar keagamaan, seperti bulan puasa dan Idul Fitri yang dirayakan umat muslim, ataupun Natal oleh umat Kristen. Ini tidak boleh diabaikan oleh Disperindagkop. Jangan sampai masyarakat sudah menjerit baru Disperindakop action,” ungkpanya.

Hal senada disampaikan anggota DPRD Minsel Ryan Suratinoyo. Menurut dia, Disperindagkop harus pro aktif, melakukan pengawasan di pasar, ataupun menggelar operasi pasar.

“Apalagi di awal bulan puasa, harga mulai merangkak naik. Jangan sampai ada pengusaha atau pedagang yang menimbun sembako agar mendapatkan untuk sebesar-besarnya saat harga naik. Ini juga harus diawasi,” tukasnya.

Anggota Fraksi Partai Gerindra ini juga mendesak pemerintah mengontrol ketersedian bahan bakar minyak (BBM) di Pertamina.

“Berkaca di tahun-tahun sebelumnya, antrian BBM di SPBU sangat panjang. Dan rakyat dibuat sibuk. Pemerintah harus terus mengotrol pertamina, agar suplai BBM nanti tidak bermasalah. Begitupun ketersediaan listrik agar terus dipantau. Jangan sampai, bulan puasa listrik mati menyala. Pemerintah harus menjamin ketersediaan sembako, BBM dan listrik untuk rakyat,” tandasnya.(dav)

Catatan David ‘Waseng’ Masengi

WasengHARI ini, tepatnya tanggal 27 Januari 2016, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) genap berusia 13 tahun. Tidak banyak yang mengetahui, perjuangan pembentukan Kabupaten Minsel adalah betul-betul perjuangan yang begitu dramatis.

Pada 12 agustus 1999, beberapa kelompok generasi muda Minsel seperti, LSM Swara Kawanua pimpinan Jeffry Rawis, Gerakan Pemuda Peduli Tumpaan (GELIAT) pimpinan Lucky Wongkar, Gerakan Pemuda Peduli Amurang (GALIA) pimpinan Inyo Rumondor, dan Generasi Muda Lolombulan Motoling pimpinan DR Ferry Liando menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Propinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan diterima oleh anggota DPRD AHJ Purukan.

Dari aksi demo ini, keesokan harinya mendapat respons positif dari DPRD propinsi dan langsung diekspose oleh beberapa media lokal.

Dalam aksi tersebut, terjadi juga sedikit ketegangan antara pendemo dan pihak keamanan. Bahkan sampai terjadi kejar-kejaran.

Menindaklanjuti aksi demo di Manado Pada 15 Agustus 1999, para pendemo bersama tokoh agama, tokoh masyarakat seperti Anton Tenges, Berti Setligt, PH Rembang dan Hengki Rumengan mengadakan pertemuan di Amurang dan membentuk Badan Musyawarah Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan (BMPPKMS).

Terpilih sebagai ketua BMPPKMS adalah Anton Tenges dan Sekretaris PS Rembang.

Dengan adanya organisasi ini, sudah mulai tersusun dan terencana perjungan Kabupaten Minsel. Tapi perjuangan tetap berlanjut. Dari organisasi ini dibentuk tiga tim yakni tim konsolidasi, tim sosialisasi dan tim adminstrasi. Berbagai macam tugas dan tanggung jawab dilaksanakan oleh ketiga tim ini.

Kemudian atas desakan BMPPKMS, DPRD Minahasa dengan surat nomor 170/DPRD/122/2000 menyampaikan rekomendasi kepada Bupati Minahasa waktu itu. Intinya bupati merespons hasil pembahasan Pansus DPRD Minahasa.

Kemudian, perjungan ini sempat terdiam alias stagnan karena belum juga direspons oleh bupati. Bahkan nampak BMPPKMS sempat tidak ada kekuatan lagi.

Kemudian, 29 April 2000, berkumpul generasi muda se-Minsel dan mendeklarasikan Forum Generasi Muda Minahasa Selatan (FORGEMISS).

Dari beberapa deklator yang hadir waktu itu, seperti, Moddy Lelengboto, John Sorongan, Petrus Ulaan, Ferry Liando, Rommy Pondaag, Meidy Sumerah, Setly kohdong, Fangky Wongkar, Royke Paat dan lainya

Disepakati, Moddy Lelengboto sebagai ketua dan Meidy Sumerah sekretaris FORGEMISS.

Dua organisasi perjuangan yang sudah terbentuk yakni, BMPPKMS dan FORGEMISS sendiri tidak bersaing tapi justru saling melengkapi.

BMPPKMS sering disebut gerakan moral dan pemikir, sedangkan FORGEMISS sebagai gerakan massa dan pendobrak.

Kemudian sejarah mencatat 30 September 2000, terjadi pertemuan pertama antara organisasi BMPPKMS dan FORGEMISS di Amurang.

Dari hasil pertemuan tersebut disepakati dibentuknya panitia penghubung.

Kemudian dibentuklah Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan (P3KMS). Organisasi ini dipimpin oleh Hengky Rumengan dan Berty Setlight sebagai ketua dan sekretaris.

Organisasi ini berfungsi sebagai menyatukan perjuangan BMPPKMS dan FORGEMISS.

Perjuangan terus berlanjut dan mendapat dukungan dari Kerukunan Keluarga Kawanua (K3) di Jakarta sehingga membentuk Forum Minahasa Selatan (FOR-Minsel) dikoordinir oleh Welly Rawung.

Organisasi semakin kuat dan perjuangan semakin kencang sehingga sempat muncul sekelompok warga yang menolak keinginan pembentukan Kabupaten Minsel. Bahkan kelompok ini dikabarkan diback-up oleh salah satu partai politik yang ada.

Setelah adanya kelompok pe-nentang dan adanya pro kontra, panitia dan pemerintah sepakat menggelar kongres atau semacam referendum untuk menentukan perjuangan pembentukan Kabupaten Minsel.

Dipilih sebagai ketua panitia kongres waktu itu adalah Ferry Liando dan Royke Paat sebagai sekretaris.

25 April 2001, digelar Kongres Rakyat yang dilaksanakan di Motoling yang dihadiri sekitar 1.000 orang. Peserta Kongres setiap desa utusan lima orang yang terdiri dari hukumtua, sekdes, BPD, tokoh generasi muda dan tokoh agama. Ditambah undangan lainnya dari akademisi.

Meski dalam kongres ada pro kontra namun berdasarkan argumentasi fakta, peserta kongres tetap menyepakati percepatan pembentukan Kabupaten Minsel, disertai beberapa catatan antara lain adanya strukturisasi panitia dan diakomodirnya tokoh-tokoh yang sempat menolak masuk dalam panitia bersama.

Keesokan harinya tepatnya 26 April 2001, panitia kongres membawa hasil kongres ke DPRD propinsi dan ingin bertemu dengan AHJ Purukan, anggota DPRD Sulut dari Minsel.

Kebetulan saat itu ada sidang paripurna, panitia dan warga berhasil menerobos masuk ruangan sidang dan mendesak agar Purukan membacakan hasil kongres saat paripurna berlangsung. Tetapi Purukan sendiri menginginkan agar pimpinan sidang yang membacakan hasil kongres rakyat di Motoling.

Selanjutnya, perjuangan tetap konsolidasi ke dalam dan semakin kencang mendapat penolakan dan tantangan dari elit-elit parpol.

Bahkan sejak Maret tahun 2000, Bupati Minahasa sempat tidak merespons karena ada wacana juga muncul propinsi Minahasa waktu itu. Makanya, 11 september 2001, Berdasarkan desakan masyarakat, dan panitia, Bupati Minahasa, mengeluarkan surat nomor 458/B.Min/IX/2001

Tentang hasil kajian awal pemerintah daerah pembentukan Kabupaten Minsel yang diserahkan ke DPRD Minahasa.

Surat yang disampaikan ke DPRD, direspons baik oleh DPRD dan tanggal 28 September 2001, menggelar rapat paripurna.

Hasil rapat tersebut adanya persetujuan prinsip dengan mengeluarkan surat nomor 19 tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Minsel.

Menariknya saat paripurna, salah satu fraksi partai politik melakukan walk out saat paripurna berlangsung.

Meski begitu, adanya surat persetujuan prinsip dari DPRD ini tetap diserahkan ke bupati dan menyampaikan menyampaikan usulan ke gubernur tentang pembentukan Kabupaten Minsel, tanggal 26 Nov 2001, dengan surat No. 530/B.Min/X11/XI

Moment itu juga, bupati mengeluarkan surat Pembentukan panitia lewat SK Bupati no 36 tahun 2002 21 Januari 2002.

Dibentuklah, panitia pembentukan Kabupaten Minsel (P2KMS) yang diketuai oleh Ketua Inyo Koloay MBA

Dan Sekretaris Berty Setlight. Panitia ini memiliki dua tugas yakni,

1. Membantu Pemda Kabupaten Minahasa berhungan dengan proses pembentukan Kabupaten Minsel.

2. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat calon Kabupaten Minsel.

Selanjutnya, DPRD Sulut mengeluarkan SK DPRD no 6 tahun 2002, tentang persetujuan dukungan terhadap percepatan pembentukan Kabupaten Minsel.

Berdasarkan surat itu, gubernur menindaklanjuti surat tersebut ke Mendagri dengan mengirim surat no. 135/1/71.

Setelah dikirim surat ke Mendagri, Mendagri pun sempat tidak merespons.

Akhirnya panitia mengutus lima orang untuk ke Jakarta. Tim lima tersebut masing-masing, Inyo Koloay, Hengky Rumengan, Berty Setlight, Ferry Liando, dan John Sorongan.

Pada tanggal 1 April 2002 Karena Mendagri belum merespons, tim lima didampinig penjabat penghubung (HD Waworuntu )yang diutus bupati pergi ke Komisi II DPR-RI dan menemui Ketua Komisi II, Prof Dr Manase Mallo.

Dari hasil pertemuan tersebut, Komisi II mengusulkan agar usulan tersebut lewat DPR-RI. Dengan menggunakan usulan inisiatif.

Pertemuan dengan Komisi II tidak mendapat halangan karena difasilitasi oleh Berny Tamara yang adalah anggota DPR-RI asal Sulut yang juga adalah Penasehat Forminsel di Jakarta.

Setelah usulan inisiatif ke DPR-RI, panitia membuat pertemuan dengan tokoh masyarakat Minsel di Jakarta 13 April 2002. pertemuan tersebut dilaksanakan di AMI/ASMI yang juga dihadiri oleh Lucky Korah.

Setelah surat masuk ke DPR-RI, ditindaklanjuti oleh kehadiran Komisi II pada bulan Mei 2002 saat melakukan peninjaun tahap awal di Minsel.

Hasil peninjauan itu diarahkan ke Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

Kemudian 11-13 september 2002, DPOD secara resmi mengunjungi Minsel.

23 Desember 2002, bertempat di Hotel Hilton Jakarta, Komisi II DPR-RI, mengundang pihak Depdagri untuk membahas rancangan UU pembentukan Kabupaten Minsel.

Pada 25 Februari 2003, lewat rapat paripurna DPR-RI menetapkan Minsel sebagai daerah otonom baru di Indonesia melalui UU No 10 tahun 2003.

Hampir 100 orang yang pergi yang didalamnya panitia dan masyarakat Minsel untuk menghadiri sidang paripurna pengetukan Kabupaten Minsel. Usai diketuk, panitia dan masyarakat menggelar ibadah syukur di salah satu rumah makan di Jakarta.(tim/*)

Pilkada Minsel Resmi Diikuti 3 Paslo, Panwaslu Minta KPUD Tetapkan JOS – Asli

Minsel
Panwaslu minta KPU Minsel akomodir JOS-Asli

AMURANG, (manadoterkini.com) – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) menetapkan Johny RM Sumual SE SH MSi dan Anne S Langi (JOS-Asli) berhak maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Minsel yang akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2015 mendatang.

Hal tersebut disampaikan pada sidang musyawarah penyelesaian sengketa Pilkada Minsel JOS – Asli, yang digelar di Kantor Panwaslu Minsel, Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Sabtu (19/9) sore kemarin.

Sidang yang berlangsung sangat alot ini dipimpin oleh Ketua Panwaslu Minsel Eva Keintjem SPd dan Franny Sengkey serta Maydi Mamangkey. “Kami mengabulkan gugatan pemohon dan menetapkan JOS – Asli sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minsel 2015, dan meminta kepada KPUD Minsel untuk mengeluarkan surat penetapan kepada paslon JOS – Asli untuk ikut serta dalam pilkada,” papar Keintjem selaku pimpinan sidang musyawarah.

Pimpinan musyawarah menyampaikan bahwa keputusan ini telah sesuai dengan peraturan, yaitu peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nomor 8 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.(dav)

AMURANG, (manadoterkini.com)-Warga Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) terancam krisis air bersih. Pasalnya, banyak didapati sumur milik warga mulai kering akibat kemarau panjang di sejumlah wilayah.

Misalnya sumur milik warga di Kecamatan Tumpaan dan Amurang Raya mulai kering, bahkan ada yang ditutup karena sudah tidak didapati air. Kondisi tersebut mengharuskan masyarakat mengambil alternatif lain untuk mencukupi kebutuhan air.

Seperti yang dikeluhkan Frida Mondoringin warga Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang dirinya mengaku sumur miliknya mulai kekeringan akibat kemarau sejak tiga bulan terakhir dan itu sudah mulai menyulitkan mereka mencari air bersih. Sumur yang dijadikan sumber air tidak bisa digunakan karena sudah terlanjur kering.

“Kami biasa mengambil air di dalam sumur. Ini memang menyulitkan, karena hampir semua sumur milik warga di sini tak berair lagi, tambah lagu Pam beberapa hari terakhir ini tidak jalan,” ujarnya.

Hal yang sama dirasakan warga di Kelurahan Ranoyapo Juliana Ubis, ibu rumah tangga. Dia mengatakan, pompa air yang digunakan tidak bekerja karena volume air sumur terus berkurang.

“Lihat saja saat ini sumurnya sudah kering. Kami warga terpaksa mengambil air di rumah warga lainnya yang sumurnya masih berair,” katanya.

Kondisi krisis air pun terjadi di Kecamatan Tumpaan. Wenda Kalo, warga Tumpaan Dua mengungkapkan, keberadaan sumur sebagai sumber air tidak difungsikan akibat kekurangan air. Mereka pun kuatir karena jika hujan belum turun dalam waktu dekat, pasti kondisi kekeringan akan lebih parah.

“Ini kiranya bisa menjadi perhatian pemerintah. Apalagi saat ini, air dari PDAM Minsel tidak berjalan maksimal,” keluhnya.

Sementara itu, Kadis Pekerjaan Umum (PU) Minsel Jootje Tuerah menuturkan, pemerintah kabupaten saat ini sedang mengerjakan sejumlah program yang berbasis air bersih untuk mencukupi kebutuhan warga. Hal itu kata dia sebagai upaya untuk membantu warga, terlebih khusus di wilayah yang sulit mendapatkan air.

“Kekurangan air saat ini memang menyeluruh di beberapa wilayah akibat kemarau panjang. Mudah-mudahan, program pembangunan sarana air bersih yang sementara dikerjakan bisa membantu warga di musim kemarau ini,” ungkapnya.(dav)

AMURANG, (manadoterkini.com) – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Frangky Lelengboto ST menegaskan sebagai wakil rakyat, dirinya tetap bertekat mewujudkan setiap aspirasi masyarakat.

“Memang kita harus akui posisi kita sebagai legislatif ada ditangan eksekutif. Namun sebagai wakil rakyat kita wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat agar ditindaklanjuti. Dan perlu diingat, DPRD dan Bupati adalah sama-sama sebagai pemerintah daerah,” tukasnya.

Dia juga mengakui banyak aspirasi dari masyarakat, hanya saja dengan keterbatasan anggaran menjadi tugas penting sebagai wakil rakyat.

“Tentunya itu membutukkan kerja keras kita sebagai anggota DPRD untuk mewujudkan aspirasi rakyat. Dengan posisi sebagai budgeting, legislasi dan pengawasan, justru itu kita sebagai legislator harus kerja keras lagi,” tandasnya.(dav)