Olly Tepati Janji, Mokodongan Dapat Jabatan Penting di Kemendagri

 

sulutmanadoterkini.com, SULUT – Kesabaran dan komitmen, itulah dua kata yang tepat yang mempunyai hubungan erat dengan dilantiknya Ir Siswa Rachmat Mokodongan, dan janji seorang Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey.

Lebih diperjelas. Dengan jabatan penting yang didapatkan Mokodongan di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) sekarang, mempunyai keterkaitan dengan Gubernur Olly Dondokambey, yang sebelumnya merupakan atasan Mokodongan, kala menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulut.

Mengapa demikian, setelah beberapa bulan dengan sabar mengabdi di Kementerian Dalam Negeri, pada Senin (27/02/2017) kemarin, Mokodongan dilantik oleh Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai Plt Deputi Bidang Pengelolaan Infrastuktur Kawasan Perbatasan, di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Jabatan Mokodongan tersebut, tentu berkaitan dengan pengaruh Olly Dondokambey pada kebijakan pemerintah pusat.

Seperti dikutip pada pernyataan Gubernur Olly, (26/06/2016) bahwa posisi yang akan didapat Mokodongan akan sesuai pangkat dan golongannya.

“Iya dong, itu pasti pak Sekprov akan ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri) nanti. Tentu, ada jabatannya bukan tidak ada, ” ujar Olly.

Olly menyampaikan hal tersebut, saat Mokodongan masih menjabat Sekprov, dan Pemprov Sulut dalam prosedur persiapan Sekprov baru. Sementara Mokodongan sendiri menjabat Sekprov Sulut, selama 6 tahun 4 bulan.

Pernyataan Gubernur selanjutnya, usai upacara HUT Provinsi Sulut ke-52 di halaman kantor Gubernur, Jumat (23/09/2016).

“Posisi Mokodongan tetap aman dan sudah ada tempat di pusat, ” tutur Dondokambey.

Dan seperti pernyataan Gubernur Olly Dondokambey tersebut diatas, jaminan terhadap posisi Mokodongan sudah terbukti sekarang, status yang melekat pada seorang Mokodongan adalah Pejabat Eselon I A di Kemendagri.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat ditemui wartawan, di Kantor Gubernur, Senin (27/02/2017) menyatakan bahwa janjinya kepada Siswa R Mokodongan, untuk memperjuangkannya di Pemerintah Pusat sudah dibuktikan.

“Memang Gubernur pam badusta, ? ” ucap singkat Gubernur OD yang bernada pertanyaan, sekaligus mengandung makna kalimat pembuktian atas kata yang perna disampaikan sebelumnya.(alfa).

Distribusi Buku di Sulut Perlu Dioptimalkan

Mokodongan :Minat baca buku menurun, pemahaman tentang kebudayaan berdampak pada generasi muda

manado
Kunjungan Komite 3 DPD-RI diterima Sekretaris Daerah Provinsi Sulut

MTerkini.com, SULUT – Sistem perbukuan mempengaruhi niat dan minat baca dari seluruh elemen masyarakat. Untuk itu, anggota Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) asal Sulut Stevanus B.A.N Liow, mengatakan distribusi buku di Sulut perlu dioptimalkan.

“RUU kebudayaan dan sistem perbukuan yang sedang digodok DPR dipandang layak menjadi undang-undang, jelas Senator asal Sulut tersebut.

Tim senator komite 3 yang diketuai Senator asal Papua Pdt. Charles Simaremare mengatakan bahwa Komite 3 direncanakan akan menuju taman budaya untuk bertemu parah tokoh budaya Sulawesi Utara.

“Komite 3 mengapresiasi antusiasme saran dan kritik serta dukungan dari Pemprov Sulut dalam penyusunan pandangan DPD terhadap kedua RUU ini, “kata Simaremare.

Sementara itu, terkait penyusunan pandangan DPD RI terhadap RUU Kebudayaan dan Sistem Perbukuan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Ir. S.R. Mokodongan yang menerima kunjungan Komite 3 DPD RI, mengatakan bahwa dalam rangka pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, masyarakat perlu mendapatkan informasi melalui buku.

“Minat baca buku yang menurun, serta pemahaman tentang kebudayaan yang minim sangat berdampak bagi generasi muda dalam menghadapi era globalisasi,” tandas Mokodongan

Lanjut Mokodongan, Pemprov mendukung sepenuhnya Rancangan Undang-Undang (RUU) ini agar bisa menjadi Undang-Undang. Menurutnya dengan adanya UU ini dapat melindungi serta mengawal pelestarian kebudayaan dan peningkatan mutu SDM di seluruh tanah air. (alfa/mlz)

Sekprov : Tim SIWO Futsal Tingkatkan Latihan Agar Tampil Optimal di Powarnas

sekprovMTerkini.com, SULUT – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sekprov Sulut), Siswa Rahmat Mokodongan meminta kepada Tim Futsal Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Sulawesi Utara untuk terus berlatih.

Harapan ini disampaikan Mokodongan saat dirinya menonton tim futsal yang sedang melakukan latihan di lapangan Kantor Gubernir Sulut, Jumat (11/03/2016) pagi tadi.

“Saya minta untuk terus berlatih. Dan ini harus intens sehingga bisa menghasilkan yang optimal, latihannya lebih ditingkat kalau bisa ditambah frekwensi latihannya bukan hanya sore namun dipagi hari juga terus berlatih,” tandasnya.

Diketahui untuk ajang Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) ini akan dilaksanakan pada bulan Juli mendatang di Bandung, Jawa Barat.(alfa)

MTerkini.com, SULUT – Sekdaprov Sulawesi Utara (Sulut) Ir. Siswa Rahmat Mokodongan, berharap pemerintah pusat melalui Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), mempercepat pembangunan wilayah perbatasan Sulut sesuai dengan program Presiden yang membangun wilayah Indonesia dari pinggiran.

Hal tersebut disampaikan Mokodongan ketika melakukan teleconfrence bersama Presiden Jokowi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka peluncuran penandatanganan kontrak kegiatan tahun anggaran 2016 Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di kantor balai jalan Kementrian PU, Minahasa Utara, Rabu (6/1/2015).

Pada kesempatan itu, Mokodongan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan-kegiatan proyek yang dilaksanakan Kementerian PU dan PR di Provinsi Sulut, dan meminta agar akses jalan hingga ke pelosok daerah agar dibangun guna menunjang kelancaran rode perekonomian rakyat khususnya di daerah kepulauan dan perbatasan.

“Diharapkan juga, mendapat support dari pemerintah pusat seperti dari Badan Pertanahan Nasional, karena pengalaman selama ini dalam proses pembebasan lahan sering terhambat oleh karena status tanah. Kedua memohon kepada pemerintah pusat agar proses pembayaran ganti rugi tanah dapat didanai oleh pemeritah pusat, ketiga Provinsi Sulut merupakan salah satu Provinsi kepulauan, di mana Kabupaten Talaud yang berbatasan langsung dengan negara tetanga Philipina selama ini belum pernah tersentuh oleh proyek jalan nasional,” ucapnya.

Sementara pada kesempatan itu, Presiden Jokowi bersama Menteri PU dan PR Basuki Hadimuljono, langsung merespons terkait permohonan Mokodongan, sekaligus menjadikan perhatian khusus karena usulan ini sesuai dengan program Nawacita yaitu membangun dari pingiran.

Soal pembangunan bendungan Kuwil di Minut, Menteri Basuki Hadimuljono, mengatakan pembangunannya akan menjadi prioritas.

Selain itu, diingatkan supaya gunakan kontraktor lokal agar dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga Sulut.

Diketahui, proyek-proyek yang BPJN XI Manado berjumlah 123 paket dengan total anggaran Rp.2,441 Triliun lebih. (alfa)

Percepat Pengentasan Kemiskinan, Mokodongan : Langkah Strategis dan Tepat Sasaran

Kemiskinan1 kemiskinan 2MTerkini.com, SULUT – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulut SR Mokodongan mengatakan bahwa penanggulangan kemisikinan demi tercapainya kesejahteraan secara menyeluruh di Indonesia, terkhususnya di bumi Nyiur Melambai ini merupakan hal yang sangat penting.

“Sebagai penyelenggara pembangunan kita harus mengambil langkah yang strategis serta tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan,” ujar Mokodongan saat rapat koordinasi program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulut di ruang rapat Bappeda Sulut, Kamis (07/01/2016).

Dijelaskannya, untuk Sulut angka kemiskinan mencapai 217.000 jiwa atau sekitar 8,98 persen dari jumlah penduduk. Dimana 159 ribu jiwa tinggal di daerah pedesaan, dan 58 ribu jiwa lainya berada di perkotaan. “Program pemerintah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran diharapkan akan mempercepat turunya angka kemiskinan,” jelas Mokodongan.

Mokodongan mengharapkan bahwa rapat ini tentunya dapat melahirkan ide, serta gagasan yang konstruktif, dan memberi kontribusi nyata dalam pembangunan Sulawesi Utara kedepanya, sambil mengapresiasi dan berterimakasih atas antusiasme para peserta rapat dalam pengentasan kemiskinan. “Semoga hasil dari rapat ini akan memberikan output dan outcome yang mampu menjawab dinamika pelaksaanaan penanggulangan kemiskinan,” tandas Mokodongan.(alfa)

Mokodongan Serahkan Surat Penunjukan PLh Walikota Tomohon

penyerahan SK Gubernur
Penyerahan SK Gubernur sebagai PLH Walikota Tomohon oleh Sekprov kepada Arnold Poli

MTerkini.com, SULUT – Arnold Poli akhirnya masuk dalam buku sejarah Kota Tomohon sebagai Walikota meski hanya sebagai Pelaksana Harian (Plh). Dimana Poli yang kini menjabat Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Kamis (07/01/2016) sekitar Pukul 11.10 WITA menerima surat penunjukan dari Penjabat Gubernur Sulut Soni Sumarsono.

Surat penunjukan tersebut diserahkan oleh Sekdaprov Ir Siswa Rahmat Mokodongan disaksikan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Jemmy Kumendong, Pejabat Pemkot Tomohon dan Kabag Humas Roy Saroinsong.

Mokodongan pun meminta Poli dapat melaksanakan tugas dengan baik meski hanya satu hari. “Saya yakin pak Poli bisa melaksanakan tugas sebaik mungkin. Dan saya minta kepadanya (Arpol-red) untuk mempersiapkan proses pelantikan Penjabat Walikota Tomohon yang sempat tertunda,”ujar Mokodongan.

Sementara itu, pelantikan Penjabat Walikota Tomohon, akan dilaksanakan Jumat besok.”Dipastikan Jumat besok pelaksanaan Pelantikan Pejabat Walikota Tomohon akan digelar ,” ungkap Mokodongan.

Selanjutnya Mokodongan berharap kepada Pelaksana Harian Walikota Tomohon selama kurun waktu berapa jam ini, bagimana Tomohon harus kondusif, tapi roda pemerintah di Kota Tomohon harus berjalan sebagaimana mestinya. “Saya yakin Pak arpol ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik,” pungkasnya.(alfa)

Mokodongan : Tahun 2016, ASN Harus Tingkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Pemprov SulutMTerkini.com, SULUT – Apel kerja perdana lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut), Senin (4/1) kemarin, dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Ir Siswa Rahmat Mokodongan. Dalam sambutannya meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar di Tahun 2016 lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan pada Januari ini setelah evaluasi, setiap SKPD akan mendapat penilaian kinerja yang nantinya menjadi acuan,” ungkap Mokodongan kepada wartawan usai memimpin apel.

Sedangkan untuk program kegiatan di tahun 2016 titik tolaknya adalah hasil kerja di tahun 2015 lalu. “Tahun 2016 kita sudah menentukan rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka ASN,” katanya sembari mengingatkan ASN/PNS agar mengutamakan pelayanan masyarakat.(alf)

Mokodongan : Apel Perdana Tahun 2016, ASN Harus Tingkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

MTerkini.com, SULUT – Pasca libur Tahun Baru, ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sulut mengikuti apel perdana Tahun 2016 yang digelar Pemprov di halaman Kantor Gubernur, Senin pagi (04/01/2016). Bertindak selaku Inspektur Upacara Sekprov Sulut Ir Siswa R Mokodongan sedangkan Komandan Upacara Kabid Keamanan dan Kerawanan Pangan BKP Provinsi Sulut Ir Elano Ratag MSi.

Pemprov Sulut
Sekprov Sulut SR Mokodongan bertindak sebagai Inspektur Upacara

Pada kesempatan itu Mokodongan mengajak, seluruh ASN lingkup Pemprov mengawali Tahun 2016 ini dengan gebrakan semangat baru dalam bekerja dengan menjadikan realitas kinerja dan pengalaman di sepanjang Tahun 2015 lalu dengan beragam dinamika dan dimensinya, sebagai titik tolak untuk melakukan langkah kerja dan karya nyata yang semakin baik di tahun baru.

Pada tataran implementasinya, Mokodongan minta dalam minggu berjalan ini, untuk segera menuntaskan kesiapan administrasi penyelenggaraan pemerintahan sepanjang Tahun 2016, sambil memperhatikan ketentuan yang berlaku, tanpa mengabaikan kebijakan dan program kerja strategis lainnya.

Pemprov Sulut
Suasana Apel perdana Awal tahun 2016

Mokodongan berharap, dalam triwulan pertama SKPD atau unit kerja memberikan sumbangsi pencapaian prestasi bagi daerah, namun harus realistis benar-benar menyentuh kebutuhan dan sejalan dengan Visi pembangunan daerah. Juga dalam rentan triwulan kedua sampai dengan triwilan ketiga kedepan, Mokongan harapkan kinerja ASN lingkup Pemprov mampu memperlihatkan optimalisasi di berbagai sektor utamanya penyerapan anggaran maupun capaian pendapatan daerah, sehingga secara akumulatif yang pada akhirnya Tahun 2016 nantinya kita mampu menuai prestasi kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Pemprov Sulut
Pejabat saling berjabatan tangan

Mokodongan juga menginformasikan, “Untuk tunjangan kinerja daerah (TKD) Tahun 2016 tidak ada kenaikan artinya masih sama seperti Tahun 2015 lalu,” tandasnya.(alfa/advetorial)

Tutup Kegiatan komunikasi Penataan Ruang, Sekprov Sulut : Ini Perlu Disosialisasikan

Sulut
Kadis PU JE Kenap dampingi Sekda Provinsi SR Mokodongan

SULUT, (manadoterkini.com) – Penjabat Gubernur Sulawesi Utara Soni Sumarsono diwakili Sekdaprov Siswa R Mokodongan dalam sambutannya mengatakan, Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang berlaku sejak april 2007, merupakan landasan penyelenggaraan penataan tata ruang yang menggantikan undang-undang nomor 24 tahun1992, di Hotel Lion, Kamis (17/12) kemarin.

Mokodongan juga Mengatakan, ketentuan dalam undang-undang ini, pada prinsipnya adalah menyempurnakan undang-undang yang lama sesuai dengan paradigma dan isu-isu strategis yang terus berkembang.

“Tahun 2008, pemerintah telah menyelesaikan salah satu regulasi pendukung yang diamanatkan undang-undang penataan ruang, yaitu peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN). Perlu dipahami bahwa ini merupakan lingkup nasional dalam jangka waktu 20 tahun kedepan, jelasnya.

Lanjut Mokodongan, kebijakan dan ketentuan ini perlu terus disosialisasikan kepada mayarakat luas, agar masyarakat serta stakeholders dapat menjalankan perannya dalam penataan tata ruang. Karena itu diharapkan lewat kegiatan Pembentuk Pelopor tata ruang ini dapat menumbukan motivasi dan sikap proaktif masyarakat untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan penata ruang, kunci Mokodongan sembari mengatakan Para siswa yang mengikuti kegiatan ini mendapat pengetahuan tentang pembentukan awal tata ruang dan bisa menjadi indicator citra penataan ruang.

Pada kesempatan itu, Sekprov Siswa R Mokodongan yang didamping Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara Ir JE Kenap MSi, secara simbolis memberikan sertifikat kepada lima orang pelajar peraih juara karya jurnalistik penataan ruang daerah,yakni kepada Juara 1, Vesty Dianty Lengkey dari SMA N 1 Airmadidi, Juara 2, Bellavista Christly Undap dari SMK Kristen 2 Tomohon, Juara 3, Miracle Cristine Kirojan dari SMA N 1 Airmadidi, Juara 4, Shania E B Wuwung dari SMA N 7 Manado, dan Pricillia Deva Ilato dari SMK N 2 Manado.

Diketahui, peraih juara pertama, kedua dan ketiga, nantinya akan diutus mewakili Sulut dalam kegiatan Pelopor Tingkat Nasional tahun 2016. Kegiatan ini juga diikuti 160 siswa sekolah SMA /sederajat dan 30 Guru pendamping dari Lima kabupaten/kota, yakni Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon dan Kota Bitung.(alfa)

Duduki Kantor Gubernur, Sekprov Dukung Tuntutan Pemuda GMIM

Pemuda GMIM Pemuda GMIMSULUT, (manadoterkini.com) – Aksi damai yang dilakukan Pemuda GMIM, Jumat (23/10) kemarin yang berakhir di Kantor Gunbernur Sulut. Tak ayal, tuntutan Pemuda GMIM yang melarang penutupan dan pembakaran gereja di Indonesia, mendapat dukungan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Ir Siswa R Mokodongan.

Dukungan tersebut disampaikan langsung Mokodongan, saat menerima aksi solidaritas Pemuda GMIM yang telah menduduki loby Kantor Gubernur.

Dikatakan Mokodongan, Pemprov Sulut melalui Penjabat Gubernur Dr Sumarsono MDM telah mengambil langkah-langkah antisipatif, sehingga dampag pembakaran gereja yang terjadi pecan lalu, di Aceh Singkil Provinsi Nanggro Aceh Darusalam, tidak merembes sampai di daerah Nyiur Melambai.

“Gubernur sudah mengeluarkan lima poin himbau bersama Presidium Pimpinan umat beragama, terkait dengan peristiwa tersebut agar warga Sulut tetap tenang dan tidak terpancing dengan gerakan-gerakan sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab yang sengaja untuk memecah belah persatuan dan keutuhan bangsa,” tegas salah satu putra terbaik Bumi Totabuan ini.

Sebelumnya, Ketua Pemuda Sinode GMIM, Pnt Toar Ulfers Pangkey ST MT, dalam orasinya meminta Pemerintah Provinsi Sulut, tidak tutup mata dengan persoalan yang terjadi di Aceh Singkil Provinsi Nanggro Aceh Darusalam. “Stop pembakaran dan penutupan rumah ibadah. Pemerintah harus membangun kembali gereja yang dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut,”kata Pangkey.

Untuk diketahui juga aksi solidaritas Pemuda GMIM sebelumnya telah dilakukan di Dewan Provinsi, dan diterima Wakil Ketua Dewan Stevanus Vreeke Runtu, Amir Liputo, James Karinda, serta mantan Ketua Pemuda Sinode GMIM Billy Lombok.(tim)