MTerkini.com, MANADO – Merasa dipermainkan Pemkot Manado, membuat kesabaran petugas PPK, PPS dan KPPS pada titik puncak, karena honor dan oprasional belum juga direalisasikan. Tak heran seluruh petugas penyelenggaraan add hoc yang mencapai ribuan ini menuntut pertanggungjawaban dari Penjabat Walikota Manado Roy Roring dan jajaraanya.
Pasalnya, mereka telah bekerja keras meluangkan waktu dan tenaga menyukseskan pesta demokrasi yang adalah agenda nasional.”Kami mempertanyakan komitmen Pemkot Manado dibawa pimpinan Royke Roring,” koar para PPK, PPS dan KPPS tersebut.
Bahkan dalam pekan mereka petugas add hoc dari tingkat kecamatan, kelurahan sampai lingkungan termasuk Linmas KPPS akan melakukan aksi demontrasi ke Kantor Wali Kota Manado dan DPRD Manado.
“Pemkot Manado jangan bermain api. Semua PPK sudah mengkoordinir semua PPS dan KPPS untuk turun demo,” tegas Juliana Sukimin Ketua PPK Sario yang ditunjuk menjadi juru bicara PPK se-Kota Manado.
Informasi menyebutkan, dalam surat edaran berkop Pemkot Manado yang diterima KPU dan diteruskan kepada PPK, PPS dan KPPS tanggal 15 Februari silam ditulis bahwa pemerintah baru akan mencarikan dana hibah (pergeseran) pada tanggal 22 sampai 23 Februari.
Namun ternyata pemerintah diduga melakukan pembohonggan lantaran hingga kini dana yang dijanjikan tersebut belum juga dicairkan dengan banyaknya alasan yang dinilai kurang masuk akal.
Untuk diketahui, Sabtu (27/2) sore, sejumlah PPK menggelar pertemuan terkait nasib honor mereka yang terkatung-katung akibat dipermainkan Pemkot Manado.
Hadir dalam pertemuan itu diantaranya Anggriany (PPK Singgkil), Marlene Kotambunan (PPK Pal Dua), Marcella Supit (PPK Wenang), Deasy Roring (PPK Mapanget), Donny Wehantouw (PPK Sario).
Salah satu langkah memperjuangkan nasib mereka dengan melakukan aksi demo besar-besaran, mencapai ribuan petugas penyelenggaran add mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan sampai lingkungan dan Linmas pecan ini.(*/ald)
