Selasa, 21 November 2017

Kabupaten Boyolali Studi Banding Dalam Memajukan Kesejahteraan Pegawai di Pemprov Sulut

 

sulutmanadoterkini.com, SULUT – Sorotan keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ternyata bukan hanya pada sektor ekonomi dan pariwisata, ternyata juga pada sektor manajemen kepegawaian.

Hal ini dibuktikan dari studi banding yang dilaksanakan oleh Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah di Pemprov Sulut, Rabu (26/04/2017).

Menurut Pemimpin Rombongan, yakni Asisten Adminstrasi Drs Sugiyanto Msi, lewat pertemuan di Ruang WOC kantor gubernur, sebagaimana disampaikan Kabag Humas Roy Saroinsong, kunjungan studi banding tersebut, terkait dengan tambahan tunjangan beban kerja daerah.

“Visi misi Boyolali yaitu pro investasi, konsekuensinya Pemerintah Boyolali masih belum memberikan kesejahteraan terhadap pegawai karena terkendala aturan,” ungkap Sugiyanto.

Karena itu, Sugiyanto berharap dengan studi banding di Pemprov Sulut, mereka bisa mendapatkan reverensi untuk kemajuan kesejahteraan pegawai pemerintah Kabupaten Boyolali kedepan.

Kunjungan tersebut pun disambut baik, Kepala Biro Organisasi dan kepegawaian Pemprov Sulut, Farly Kotambunan mewakili Sekretaris Provinsi Sulut, Edwin Silangen SE MS.

Manyambut maksud dan tujuan ini, Farly Kotambunan mengatakan terkait tunjangan satuan kerja Pemprov Sulut di mulai sejak Tahun anggaran 2010, tambahan pemghasilan berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan permendagri no 14 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan.

“Tahun anggaran 2014 ada 2 SKPD Inspektorat dan BPKAD yang beralih ketambahan penghasilan berdasarkan beban kerja. Tahun 2017 sekarang ini bertambah 5 satker beralih ke tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yaitu BKD , Bappeda , Biro Umum, BP2RD itu semua khusus,” jelas Kotambunan.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan pertukaran cendramata antara Provinsi Sulut dan Kabupaten Boyolali.

Turut hadir pada pertemuan itu, Kabag Kerjasama Biro Protokol Ferry Sangian, Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan Jetje Pangemanan, kabid Pembinaan dan kesejahtraan Aparatur Andra Mawuntu, Kepala Bagian Perundang-Undangan Reita Lalian SH, dan Kapala Sub Bagian Kerjasama Biro Protokol Ivan Besouw.(alfa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*