MTerkini.com, MANADO – Meski telah dilakukan pelantikan terhadap Kepala Lingkungan (Pala) di Kota Manado, namun penolakan sejumlah warga masih saja terjadi. Seperti diungkapkan tokoh masyarakat Malalayang II, Jekson Sulangi SH kepada manadoterkini, Jumat (12/02/2016).
“Pala merupakan perpanjangan tangan Pemerintah di Kota Manado. Makanya, kriteria seorang pemimpin di lingkungan harusnya menjadi penutan. Bagaimana mau mengatur warga sedangkan dalam keluarga tidak bisa diatur. Itu salah satu contoh,”kata Sulangi.
Lanjut pria yang berlatar belakang pengacara tersebut, polemik yang terjadi setiap rekrutmen Pala karena tidak adanya payung hukum tetap dan mengikat serta proses yang menjadi kriteria yang longgar.
“Kriteria Pala harusnya menjadi harapan warga. Karena selama ini tidak mengikuti harapan warga di lingkungan. Padahal sebetulnya Pala merupakan pengabdian dalam tanda kutip. Meski pun pengabdian ada imbalan terhadap kerjanya tersebut,”ungkap Sulangi.
Diakuinya, honor Pala di Kota Manado yang berada diatas upah minimum provinsi menjadi magnet bagi warga berlomba-lomba ingin menjadi Pala.
“Tidak bisa dipungkiri honor Pala yang terbilang fantastis membuat warga berlomba-lomba menjadi Pala. Karena dengan honor Rp 2,5 juta pastinya sunggu luar biasa jika dibandingkan dengan daera lain di Sulut. Belum lagi program lainnya yang dikelola di lingkungan,”terang Sulangi.
Kenapa perlu dipilih langsung oleh masyarakat, agar supaya program pemerintah bisa sinergi hingga ke lingkungan.
“Kalau pun dipilih masyarakat, tidak akan ada lagi unsur suka tidak suka atau titipan pejabat. Dan pasti program bisa berjalan dengan baik,”katanya.
Bagitu pun dengan program lainnya. Seperti halnya meningkatkan pendapatan daerah. “Bayar pajak saja perlu dukungan masyarakat. Kalau warga tidak mendukung Pala, pastinya tidak sedikit warga yang menunggak pajak,” tutur Sulangi.
Dia kemudian menambahkan kalau sudah saatnya Pala itu dipilih warga, kerena yang mereka yang mengetahui persis kriterianya. “Jadi ada baiknya Pala itu dipilih masyarakat. Jika terjadi perbedaan pendapat pastinya itu biasa, namun proses demokrasi itu jalan. Karena yang terpilih pastinya suara terbanyak,”pungkasnya.(ald)
