Elly Lasut Dilantik Mendagri, Olly Dondokambey Buka Suara

Sulut
Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE

manadoterkini.com, SULUT – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Rabu (26/2/2020) akhirnya, melantik pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kepulauan Talaud, Elly Engelbert Lasut-Moktar Parapaga (E2L-Moktar).

E2L sendiri yang berpasangan dengan Moktar berhasil memenangkan Pilkada 2018.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey akhirnya angkat bicara. Olly sendiri mengaku bersyukur karena Mendagri akhirnya melantik E2L-Moktar.

“Dari awal saya sudah katakan bahwa Kementerian Dalam Negeri yang membuat surat jadi mereka yang harus menyelesaikan. Jadi mereka yang memulai mereka juga yang harus mengakhiri, jangan kasih Gubernur. Dari awal sikap saya ini, nah sekarang sudah diakhiri oleh Kementerian Dalam Negeri, jadi bersyukur mereka mau lakukan (Pelantikan),” jelas Olly. (Rizath)

Hadiri Pelantikan E2L-Mantap di Kemendagri, Ini Harapan Bupati Tetty

minsel - jakarta
Bupati Minsel Tetty Paruntu menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud

manadoterkini.com, AMURANG – Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu SE, menghadiri acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud terpilih periode 2019-2024 yakni Elly Lasut dan Moktar Parapaga, di Aula Kementerian Dalam Negeri, Rabu (26/02/2020).

Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian atas nama Presiden RI. Dalam sambutannya Mendagri mengatakan, secara resmi melantik Bupati dan Wakil Bupati Talaud. Berdasarkan SK Kemendagri.

“Saya yakin dan percaya saudara akan menjalankan tugas sebaiknya-baiknya,”ujar Mantan Kapolri ini

Selanjutnya, Mendagri meminta kepada keduanya agar amanah dalam menjalankan kepercayaan masyarakat. “Agar terjadi akselerasi pembangunan di Talaud,” sebutnya.

Kedepannya dia juga mengingatkan agar visi misi yang tertuang dalam RPJMD harus dijalankan.

“Dan keselarasan juga diperhatikan, agar nantinya tercapai keterpaduan dari pusat ke daerah, serta saya ucapakan selamat bekerja selama lima tahun kedepan,” katanya.

Usai acara Bupati Minsel mengucapkan selamat kepada Bupati dan Wabup Talaud yang dilantik semoga dapat bekerja sama membantu Sulut kedepannya.

“Semoga tetap Sinergi dalam membangun Provinsi Sulut, saya yakin beliau mampu membawa nama Talaud dan Provinsi Sulut umunya semakin dikenal luas di tingkat nasional,” harap Tetty sapaan akrab bupati dua periode ini.(dav)

Besok, Elly Lasut – Moktar Parapaga Dilantik di Jakarta

Elly - Moktar
Elly Lasut – Moktar Parapaga

manadoterkini.com, MANADO – Rabu (26/02/2020) besok, Bupati dan Wakil Bupati Talaud Terpilih, Elly Engelbert Lasut dan Moktar Arunde Parapaga, akan dilantik di Sasana Bhakti Praja Gedung C Lantai III, Kantor Kemendagri di Jakarta.

Pasangan E2L-Moktar akan dilantik berdasarkan Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71/1800/SJ dengan kode klasifikasi Amat Segera.

Radiogram yang diterima redaksi Selasa (25/02-2020) sore tadi juga menyebut Gubernur Sulut agar hadir sekaligus memerintahkan Wakil Gubernur, Sekprov, Assisten I dan Kepala Kesbangpol Pemprov Sulut hadir dalam pelantikan tersebut.

Radiogram itu sendiri baru saja diterbitkan tertanggal 25 Februari 2020 dan ditanda tangani Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dr Hadi Prabowo MM.

Elly Lasut sendiri belum berhasil dimintai tanggapan. Namun, Radiogram Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Talaud, dibenarkan Moktar Parapaga.

“Iya benar radiogram itu. Masa nda benar?” celetuk Moktar sembari tertawa saat dihubungi wartawan, sore (25/02-2020) tadi.

Moktar menyampaikan ucapan syukurnya kepada Tuhan sekaligus berterima kasih kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Kabupaten Talaud.

“Ini adalah anugerah dari Tuhan. Terima kasih juga untuk bapak presiden, pak menteri (mendagri) dan juga kepada masyarakat. Kami tak ingin lagi ada perbedaan, terkotak-kotak, yang ada saat ini adalah berkonsentrasi membangun Kabupaten Talaud bersama Pak Elly Lasut,” ujar Moktar yang mengaku sudah berada di Jakarta untuk persiapan pelantikan besok hari. (*/mlz)

manadoterkini.com, SULUT – Terkait pernyataan Angota DPRD Felly Runtuwene lewat video wawancara dengan beberapa wartawan terkait belum dilantiknya bupati Kepulauan Talaud periode 2019-2024 mendapat tanggapan dari “gedung putih”.

Lewat Kepala Bagian Humas Setda Prov Sulut Cristian Iroth, SSTP menuturkan bahwa masalah SK Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud sampai saat ini belum ada di tangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Pak Gubernur.

“Bahwa masalah penjemputan SK tidak diatur dalam UU harus dijemput Pemprov Sulut, jadi kesimpulannya bisa dijemput Pemprov dan bisa juga diantar oleh Kemendagri,” tutur Iroth menanggapi tudingan bahwa Pemprov enggan menggambil SK tersebut di Kemendagri.

Irot menjelaskan Pemprov Sulut tidak pernah berniat untuk menghambat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, ini dibuktikan dengan tindakan Pemprov menyurat ke Kemendragi perihal permohonan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Talaud.

“Bahwa dalam proses surat permohonan pelantikan, terdapat fakta hukum dari MA yang menyatakan bahwa menolak Kasasi Bapak Elly Lasut terkait surat mendagri yang menyatakan Bapak  Elly Lasut sudah 2 periode, bahwa surat yang digunakan Bapak Elly Lasut ketika mendaftar sebagai calon Bupati masih dipertanyakan keabsahannya.”

“Atas dasar tersebut, Gubernur mengirimkan surat ke Mendagri memohon petunjuk penjelasan terkait fakta hukum baru tersebut. Selain itu juga Gubernur mengirim surat ke MA memohon petunjuk terkait pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Talaud,” jelas Iroth.

Iroth berdalih Gubernur bukan memperlambat proses pelantikan namun sebagai warga yang taat hukum Gubernur meminta kejelasan agar ketika dilaksanakan pelantikan semuanya berjalan dengan lancar.

“Gubernur hanya ingin menghindari jangan sampai setelah dilaksanakan pelantikan terjadi masalah sehingga nama Gubernur terbawa-bawa dalam kasus tersebut,” tutur Irot yang mengutip pernyataan Olly Dondokambey bahwa “ketika semua sudah tidak bermasalah dan SK sudah ada ditangan Saya, dengan segera Saya akan melantik Bupati dan Wakil Bupati Talaud”. (*/Rizath)

Olly Sebut “Kasus” Bupati Talaud Belum Ada Tindakan Pemprov

taluadmanadoterkini.com, MANADO – Gubernur Sulut Olly Dondokambey, menegaskan proses permintaan pemecatan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Manalip karena dianggap melanggar Undang-Undang masih dalam proses Kementerian Dalam Negeri.

Pemprov Sulut sendiri menurut Olly hanya menjalankan perintah dari Kementerian Dalam Negeri terhadap berbagai tindakan yangmditujukan kepada Sri Wahyumi.

“Soal Bupati Talaud, Pemprov itu hanya menjalankan perintah Depdagri (Kemendagri), Pemprov sudah turun sesuai apa yang diminta dan sudah melaporkan kepada Depdagri, sementara hanya itu saja tidak ada yang lain,” jelas Olly Dondokambey, Senin, (13/8/2018).

Olly Dondokambey sendiri membantah telah mengusulkan nama pengganti Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Manalip, tetapi hanya menjawab laporan-laporan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Olly mengaku tak mudah melakukan pemecatan terhadap seorang bupati meski telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang seperti yang diinginkan berbagai kalangan hingga melakukan demo di Kantor Gubernur beberapa waktu lalu.

“Tidak segampang itu melakukan pemecatan, jadikan surat dari Depdagri sudah meminta kita melakukan evaluasi, kita sudah kirim tim Inspektorat dan BKD ke Talaud untuk melakukan investigasi dan hasilnya sudah dilaporkan ke Depdagri,” terang Olly.

Dari hasil investigasi tersebut menurut Olly akan dijadikan acuan oleh Kementerian Dalam Negeri melakukan tindakan lebih lanjut, meski tidak menutup kemungkinan dilakukan pemecatan.

Seperti diketahui Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Manalip dinilai telah melakukan tindakan yang melanggar Undang-Undang seperti menonjobkan 305 ASN esleon II, III dan IV Jabatan Usai Pilkada, Pelaksanaan APBD 2015 tak sesuai hasil konsultasi, sarankan masyarakat kibarkan bendera Filipina, perjalanan ke luar negeri tanpa izin mendagri, meninggalkan daerah usai Pilkada tanpa izin. (Rizath)

Bupati Talaud Terancam Diberhentikan Sementara

manalip
Bupati Kabupaten Kepualauan Talaud Sri Wahyuni Manalip.(ist)

manadoterkini.com, SULUT – Ketidakhadiran Bupati Kabupaten Kepualauan Talaud Sri Wahyuni Manalip saat kunjungan kerja DPR RI di daerah yang berbatasan langsung dengan Negara Philipina beberapa waktu lalu, berbuntut panjang. Gubernur Olly Dondokambey SE “marah besar” kemudian menegur sang Bupati ini dengan melayangkan surat teguran secara resmi. Surat tersebut menurut Kepala Biro Pemerintahan dan Otda DR Jemmy Kumendong, Jumat (10/11/2017) sudah ditandatangani Gubernur Sulut dan sudah dikirim.“Iya, surat teguran tersebut sudah dikirim,”ungkap Kumendong.

Diketahui, kunjungan DPR RI ke Kabupaten Kepulauan Talaud sangat strategis berikut program Nawacita dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun dari daerah pinggiran. Apalagi, daerah kabupaten kepulauan Talaud merupakan daerah perbatasan yang rawan terhadap berbagai ancaman, termasuk ancaman masuknya teroris.

Dilayangkannya surat tersebut, berdasarkan UU RI nomor 22 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU RI nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang mana dalam pasal 77 ayat 2 menyebutkan, kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan keluar negeri tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf (i) dikenai sanksi PEMBERHENTIAN SEMENTARA.

Dalam lanjutan pasal (3) menyebutkan, kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut atau tidak berturut turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf (j) dikenai sanksi teguran tertulis oleh Presiden untuk gubernur dan atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan atau wakil bupati atau walikota dan atau wakil walikota.

Kemudian dalam pasal 91 ayat (6) gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan kepada penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten kota.

Sampai berita ini diturunkan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Manalip, tidak berhasil dikonfirmasi.Diketahui, saat kunjungan DPR RI ke Talaud, bupati tidak berada ditempat menyusul keberangkatannya ke Amerika Serikat meski tidak memberitahukan kepada Gubernur Sulut sebagai perpanjangan tangan atau wakil pemerintah pusat di daerah. Fungsi gubernur dalam hal ini adalah melakukan pengawasan pemerintahan di daerah termasuk di Kabupaten/Kota.(*/mlz)

Akui Masih Banyak Kendala, Talaud Raih WDP

LHP
Bupati menerima LHP.(ist)

manadoterkini.com, MANADO – Pemkab Talaud hanya bisa mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap LKPD tahun 2015 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulut, Jumat (10/6/2016).

Bupati Talaud Sri Wahyumi Manalip (SWM), yang menerima langsung LHP dari Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Endang Tuti Kardiani, SE, MM turut didampingi Sekdakab Adolf Binilang, Asisten II, Asisten III serta pejabat lainnya.

Diakuinya masih terdapat sejumlah kendala, seperti pengelolaan aset, sehingga Talaud masih memperoleh WDP.

“Namun demikian, hasil ini tetap patut disyukuri dan menjadi motivasi untuk memperbaiki setiap koreksi BPK agar tahun – tahun berikutnya menjadi jauh lebih baik lagi,” ujar SWM.

Atas hasil itu, SWM mengatakan terima kasih kepada BPK RI dan kepada seluruh jajaran pemkab Talaud yang sudah bekerja ekstra keras.(tim)

MTerkini.com, MELONGUANE – Sejak lama Pemkab Talaud diduga kerap menyerobot tanah warga. Warga mengaku kecewa dan melaporkan pihak Pemkab dalam hal ini Bupati ke aparat penegak hukum.

“Kami sangat kecewa, sejak lama kami melaporkan hal ini ke bupati tapi dicuekin, maksud kami ketika tanah kami diambil untuk kepentingan umum tolong bicara terlebih dahulu, dan jangan main serobot, makanya kami mewakili keluarga melaporkan pemkab termasuk bupati ke pihak yang berwajib, “ucap Debby Mamudi pemilk tanah.

Senada dengan itu kuasa hukum keluarga Mamudi, Sry Mulyani Benharso SH mengatakan pihaknya telah melakukan upaya mediasi namun tidak direspon pihak Pemkab Talaud. “Kami telah berusaha tapi nihil makanya lebih baik diteruskan saja, dan kami berharap pihak aparat serius dalam menangani hal ini, karena cukup lama kami menunggu pihak Pemkab Talaud untuk berdialog dengan kami tapi lagi lagi gagal entah apa kendalanya,”ungkap Benharso.

Sementara pihak Pemkab Talaud ketika dihubungi bungkam seribu bahasa seakan lari dari tanggungjawabnya termasuk Bupati Sry Manalip juga belum berhasil dihubungi untuk dimintai keterangan soal permasalahan ini. (vic)

Warga Minta Bahiu Maju di Pilkada Talaud

talaudMTerkini.com, MELONGUANE – Sosok Drs Jhon Bahiu untuk warga Porodisa sebutan untuk Kabupaten Talaud, sepertinya tak asing lagi. Sejumlah warga mengakui kemampuannya dan berharap agar kembali ke tanah leluhurnya untuk menjadi pemimpin.

“Kami minta pak bahiu maju dan menjadi pemimpin di tanah porodisa, sudah lama kami merindukan figur sepeti pak bahiu, cerdas, mapan, berani, jujur dan merakyat, beliau kerap membantu warga dalam banyak hal, termasuk mempersatukan warga talaud diluar daerah, beliau harus bertarung dalam pikada talaud tahun mendatang, “beber Alfa dan Marson warga Talaud, Kamis (3/3/2016).

Senada dengan itu sejumlah tokoh masyarakat dari kerukunan warga Talaud diluar daerah juga meminta Drs Jhon Bahiu untuk bersedia maju untuk menjadi pemimpin di tanah Porodisa. “Saatnya beliau turun ke talaud, kami semua mendukung dan menginginkan sosok yang bersih dari KKN, “tandas para tokoh masyarakat antusias.

Sementara Drs Jhon Bahiu (job) ketika dimintai keterangan mengaku siap untuk maju dalam pilkada mendatang. “Jika ini keinginan warga maka saya harus menghargai itu dan jika Tuhan berkenan maka semua akan jadi sesuai kehendakNya, “tegasnya. (vic)

 

MTerkini.com, MELONGUANE – Pernyataan keras dilontarkan tokoh muda Talaud, Tito Tatoda. Menurutnya Bupati Talaud harus laki-laki agar tegas mengambil suatu keputusan.

Tatoda yang ditemui manadoterkini.com, belum lama ini mengatakan selama ini banyak persoalan di Talaud tidak tuntas penangannya, karena bupati kerap cuci tangan dan terkesan menghindar.

“Kedepan Talaud harus memilih pemimpin laki-laki bukan perempuan. Dan harapan kami kiranya terwujud karena menyangkut kepentingan publik. Dimana mana warga selalu mengatakan menyesal memilih perempuan, mereka bahkan mengatakan kedepan nanti papan satunya lelaki yang tegas dan berwibawa,” tegas Tatoda prihatin.

Tak hanya itu kata Tatoda Bupati harus selektif memilih pejabat. “Yang tak kalah penting adalah para pemimpin SKPD, mereka itu harus putra daerah dan tentu yang punya kemampuan untuk memimpin bukan yang kerjanya kerap berangkat keluar daerah. Hal ini harus disikapi bupati agar para oknum pejabat tersebut ketika ia kembali harus mampu mempresentasikan apa yang didapatnya diluar daerah agar warga percaya para oknum pejabat tersebut keluar daerah dalam rangka tugas bukan sekedar jalan jalan, “pungkas Tatoda. (vic)