Hadiri Rapat Paripurna LKPJ Tahun 2018, VAP Minta Perangkat Daerah Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD

Bupati Minahasa Utara(Minut) Vonnie Anneke Panambunan STh menghadiri Rapat paripurna yang di gelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018 di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (30/4/2019).

Minut
Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan STh

“Terima kasih kepada pejabat dan seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang telah bekerja sama bahu-membahu dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan Tahun 2108. Jadikan rekomendasi ini sebagai motivasi bagi semua perangkat daerah untuk lebih memperbaiki kinerja dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi,” ujar Bupati Panambunan saat memberikan sambutan.

“Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2007 pasal 23 ayat 5 menyebutkan bahwa keputusan DPRD di sampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan,” tambah Bupati Vonnie Anneke Panambunan.

“Terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Minut serta Panitia Khusus (Pansus) LKPJ yang telah membahas dan memberikan rekomendasi guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan, dan mengatakan bahwa sudah menjadi komitmen kita semua untuk terus berupaya lebih baik dari tahun ke tahun baik peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun dalam penggunaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel,” ungkap Bupati Vonnie Anneke Panambunan STh.

Minut

Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Utara Berty Kapojos S.Sos yang membuka langsung Rapat paripurna ini mengatakan, pada tanggal 25 April 2019 lalu Bupati sudah menyampaikan LKPJ Tahun 2018 kepada DPRD Kabupaten Minahasa Utara sebagai sarana untuk mengevaluasi kerja penyelenggaran pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Selama 1 tahun anggaran.

“Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DPRD telah membentuk Panitia Khusus untuk melakukan pembahasan secara internal terhadap materi LKPJ tersebut dan untuk melengkapi materi pembahasan internal tersebut panitia khusus telah melakukan rapat kerja dengan seluruh perangkat daerah untuk melakukan klarifikasi dan pendalaman capaian kinerja serta meminta penjelasan mengenai permasalahan yang terjadi dan solusi yang di ambil selama tahun 2018″, terang Ketua Berty Kapojos.

Minut

Bahwa pada hari ini DPRD Kabupaten Minahasa Utara telah menjadwalkan 2 agenda rapat paripurna yaitu penyampaian rekomendasi LKPJ Bupati Minahasa Utara Tahun 2018 dan penyampaian laporan masa reses II tahun sidang V tahun 2019 dan penutupan masa persidangan II serta pembukaan masa sidang III tahun sidang V Tahun 2019.

Hadir dalam rapat paripurna ini Kajari Minahasa Utara Rustiningsih SH, Sekertaris Daerah Ir. Jemmy Hengky Kuhu MA, para perangkat daerah dan para camat.(advetorial)

Fraksi Golkar Perjuangkan Insentif Kumtua Dan Tunjangan ASN Kepulauan di Minut

jminutmanadoterkini.com, AIRMADIDI-Paripurna pembicaraan tingkat satu Rancangan APBD Minahasa Utara (Minut) tahun 2018 yang digelar DPRD Minut, Rabu (8/11/2017) berjalan cukup alot.

Pasalnya, Bupati Vonnie Anneke Panambunan (VAP) sempat meradang ketika dalam penyampaian pemandangan Fraksi Partai Golkar yang disampaikan Ketua Fraksi Elia Tooy menyatakan, belum menerima Rancangan APBD Minut 2018 untuk dibahas ke tahap selanjutnya, sebelum mendapatkan jawaban dari Bupati.

“Ada dua point penting yang harus diperjuangkan oleh Pemerintah Kabupaten, yaitu masalah insentif untuk hukum tua (Kumtua) dan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti guru, tenaga medis dan lainnya, yang menjalankan tugas di kepulauan menyangkut tunjangannya,” ujar Tooy.

Dijelaskan Tooy, intensif Kumtua se-Minut wajar dilaksanakan, karena beban dan tanggungjawab semakin meningkat, seperti pengelolaan dana desa, aktifitas dan kinerjanya semakin bertambah, hukum tua bekerja 1 x 24 jam. Dan untuk peningkatan TKD bagi ASN baik guru, tenaga medis dan lain-lain yang bertugas di daerah kepulauan dan pulau terluar di wilayah Kabupaten Minut, alasannya, banyak guru dan tenaga medis tidak mau bertugas di daerah kepulauan dan pulau terluar, biaya hidup bagi ASN di daerah kepulauan dan pulau terluar sangat tinggi serta banyak sekolah kekurangan guru sehingga berdampak pada pendidikan anak.

Sementara itu, Bupati VAP yang sempat meradang, akhirnya menanggapi dan menjawab pandangan umum Fraksi Partai Golkar, setelah mendapat penjelasan dari Wakil Ketua DPRD Drs Denny Wowiling MSi.

“Untuk Kumtua, guru-guru, dokter, perawat itu memang harus diperhatikan. Apalagi yang di pulau-pulau. Kami pemerintah juga sangat peduli dengan mereka yang ada di kepulauan,” tegas Bupati VAP.

Lebih lanjut, Fraksi Golkar akhirnya menerima penyampaian Bupati VAP, dan menerima Rancangan APBD 2018 dibahas ke tahap selanjutnya. Usai rapat paripurna tersebut, Wakil Ketua DPRD Minut yang juga Ketua DPD II Golkar Minut Drs Denny Wowiling MSi kepada Pers Minut menyatakan, Fraksi Golkar Minut berjuang untuk kenaikan insentif Kumtua dan TKD ASN di pulau-pulau, demi kemajuan Minahasa Utara.(Pow)

Ada Selisih Pendapatan Dan Belanja, APBD-P Minut Defisit Rp903 Juta

Minut
Vonny Panambunan

manadoterkini.com, AIRMADIDI – Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 Kabupaten Minahasa Utara (Minut), terdapat selisih antara pendapatan dan belanja daerah, sehingga terjadi defisit anggaran.

Hal ini diungkapkan Bupati Vonny Anneke Panambunan, saat penyampaian pengantar nota keuangan atas perubahan APBD tahun 2017, di Rapat Paripurna DPRD, Rabu (13/9/2017).

“Dimana untuk pendapatan daerah berjumlah Rp926.030.455.339, sedangkan disisi belanja sebesar Rp926.933.932.219. Sehingga terjadi defisit sebesar Rp903.476.880,” jelas Bupati VAP-sebutan akrab Panambunan.

Disampaikannya lagi, komponen pendapatan ditargetkan sebesar Rp867.163.207.251, akan tetapi dalam perubahan APBD 2017 masih dapat dioptimalkan sehingga bertambah Rp58.867.248.088, dan setelah perubahan menjadi Rp926.030.455.339.

Sementara itu, untuk belanja pada perubahan APBD 2017 direncanakan sebesar Rp876.913.207.251, dan bertambah sebesar Rp50.020.724.968, setelah perubahan menjadi Rp926.933.932.219.

Untuk belanja daerah, masing-masing belanja tidak langsung pada perubahan sebesar Rp492.864.620.088, sedangkan belanja langsung pada perubahan sebesar Rp434.069.312.130.

Dari penyampaian nota pengantar keuangan atas perubahan APBD 2017 yang dipimpin Ketua DPRD Minut Berty Kapojos SSos, didampingi Wakil Ketua Drs Denny Wowiling MSi, dan dihadiri Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan, Sekda Minut Ir Jemmy Kuhu MA, anggota DPRD Minut dan pimpinan perangkat daerah, oleh masing-masing fraksi setuju untuk APBD Perubahan dibahas ke tingkat selanjutnya.

Pemandangan umum fraksi masing-masing, Fraksi PDIP dibacakan Lucky Kiolol, Fraksi Gerindra dibacakan Stella Nona Rimporok, Fraksi Golkar dibacakan Elia Tooy, Fraksi Demokrat dibacakan Stevano Pangkerego, Fraksi Hanura dibacakan Sonja Nanalis, dan Fraksi RKI dibacakan Denny Sompie.(Pow)

Ini Pendapat Bupati Terhadap Ranperda Hak Keuangan dan Administratif DPRD Minut

minut,DPRD, Vonny Panambunan
Caption: Ketua DPRD Minut Berty Kapoyos SSos menyerahkan dokumen Raperda yang telah disetujui menjadi Perda, kepada Bupati Vonnie Anneke Panambunan yang disaksikan oleh Pansus. (foto:Stenly Pow)

manadoterkini.com, AIRMADIDI – DPRD Minahasa Utara (Minut), yang dipimpin Ketua Berty Kapoyos SSos, didampingi Wakil Ketua Shintia Gelly Rumumpe, Sabtu (2/9/2017) akhir pekan lalu, menggelar Rapat Paripurna Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD menjadi Perda.

Akan hal ini, Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan (VAP) dalam sambutannya berpendapat, berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh panitia khusus (Pansus) maka, selaku Bupati menerima dan menyetujui ranperda inisiatif ini, untuk disahkan menjadi Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minut.

“Harapan kami dengan ditetapkan ranperda ini menjadi perda, dapat lebih meningkatkan peran dalam pembangunan di Kabupaten Minut,” kata Bupati VAP, saat menyampaikan sambutannya di paripurna tersebut.

Sebelumnya, Bupati VAP menyatakan pihaknya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Minut, serta secara khusus kepada Pansus DPRD Kabupaten Minut, yang telah menyusun dan membahas Ranperda Inisiatif tentang Hak Keuangan dan Administrasif Pimpinan dan Anggota DPRD Minut.

“Ranperda ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017, yang telah memenuhi proses pengkajian dan pembahasan di DPRD Kabupaten Minut. Penyusunan Ranperda ini telah mempertimbangkan beberapa hal, yakni beban kerja dan tanggung jawab pimpinan dan anggota DPRD, dinamika sosial pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah,” ujar Bupati VAP.

Ranperda tersebut oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRD Minut, dalam pandangan umumnya, setuju untuk ditetapkan menjadi Perda. Ketua Pansus Ranperda Stevanus Prasethio SE sebelumnya juga menjelaskan dasar Ranperda yaitu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

“PP 18 tahun 2017 resmi diundang-undangkan pada 2 Juni 2017. Dengan demikian, aturan soal tunjangan untuk anggota DPRD yang sebelumnya diatur dalam PP 24 tahun 2004 tidak lagi berlaku. Perubahan adalah tunjangan alat kelengkapan, juga sistem penanggungjawaban biaya operasional dewan, fasilitas bagi anggota DPRD juga ditambah, dari rumah jabatan, rumah dinas, hingga kendaraan dinas. Bahkan bila pimpinan DPRD tidak memakai kendaraan dinas, mereka akan mendapat uang transportasi,” jelasnya.

Hadir pada kesempatan tersebut, selain Anggota DPRD, Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Minut diantaranya Kapolres Minut diwakili Wakapolres Minut Kompol Joyce Wowor, Dandim 1310 Bitung Letkol Inf Deden Hendayana, Sekretaris Daerah (Sekda) Ir Jemmy H Kuhu MA, serta kepala Perangkat Daerah, dan Camat Kabupaten Minut.(Pow)

Tak Hadir RDP Kepala BKPP Minut Dinilai Tidak Kooperatif

minutmanadoterkini.com, AIRMADIDI – Komisi I dan Komisi III DPRD Minahasa Utara (Minut) dibuat kecewa oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP) Drs Aldrin Posumah, yang tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), terkait soal pengangkatan 96 Sekretaris Desa (Sekdes) tahun 2010.

“Kami menilai Kepala BKPP tidak kooperatif, karena beberapa kali diundang hearing tidak pernah hadir dan hanya perwakilan saja. Kami juga malu kepada masyarakat yang menganggap dewan tidak bekerja, karena harus menunda atau menskors hearing ini, menunggu kehadiran Kepala BKPP bekerja,” tegas Anggota Komisi I Edwin Nelwan.

Senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Drs Denny Wowiling MSi, Ketua Komisi I Stendy Rondonuwu, Ketua Komisi III Jantje Longdong, Anggota Komisi I Ir Lucky Kiolol, yang menganggap RDP yang digelar Senin (21/8/2017), mubazir dilanjutkan karena Kepala BKPP Minut tidak hadir. Pihak eksekutif yang hadir saat itu, masing-masing Asisten I Drs Rivino Dondokambey, Staf Ahli, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Dr Cakra Gundo, Kabag Hukum dan perwakilan dari BKPP.

“Sebaiknya kita tunda dulu hearing ini, karena ini akan mentah semua, sebab kepala BKPP tidak hadir. Apapun alasannya Kepala BKPP harus hadir karena percuma kita bahas soal ini kalau kepala BKPP tidak ada. Karena apapun keputusan nanti itu yang akan kami rekomendasikan,” ujar Rondonuwu dan Kiolol.

Pada kesempatan tersebut, Rommy mantan Sekdes Watudambo Dua, diminta Komisi I dan III, untuk membeberkan adanya aliran dana untuk pengangkatan 24 sekdes, selain 96 sekdes yang lain.

“Yah saya dipercayakan teman-teman yang sepakat, untuk memberikan sejumlah uang kepada 3 orang pusat di Jakarta, yakni Juma, Nini dan Bachtiar. Dan ketiga orang tersebut atas rekomendasi oknum dari BKD Minut pada waktu itu, untuk meloloskan dan diangkat menjadi PNS. Nominal uang yang harus diberikan 10 juta rupiah/orang,” ungkapnya.

Sementara itu, RDP langsung diskors dan akan dilanjutkan kemudian, dan dimintakan lintas komisi agar Kepala BKPP Minut Aldrin Possumah, harus hadir. Akan hal ini, Asisten I Drs Rivino Dondokambey berjanji apa yang dimintakan kepada pihak eksekutif, akan disampaikan kepada Bupati Vonnie Anneke Panambuan.(Pow)

Proyek Talud di Desa Kaweruan Tanpa Papan Proyek

minutmanadoterkini.com, AIRMADIDI – Proyek talud penahan longsor di Desa Kaweruan Kecamatan Likupang Selatan (Liksel) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dipertanyakan. Pasalnya, pelaksanaan proyek tersebut tanpa papan proyek, sehingga tidak diketahui besaran anggarannya, siapa pelaksananya dan berapa lama pengerjaannya.

“Sangat disayangkan jika proyek tersebut dilakukan tanpa ada papan proyek. Pelaksanaan pembangunan harus transparan berapa anggarannya, dari mana anggarannya, siapa pelaksana dan berapa lama volume pengerjaannya, agar masyarakat tahu,” tegas Anggota DPRD Minut Ir Lucky Kiolol, menanggapi informasi adanya pelaksanaan proyek tanpa papan proyek.

Sebelumnya, salah satu warga yang ditanyakan soal proyek tersebut mengaku, mengetahui pekerjaan pembuatan tanggul penahan longsor itu sudah berjalan sekitar hampir satu bulan, namun tidak tahu proyek tersebut dikerjakan oleh siapa.

“Jika ada papan proyek tentunya akan diketahui oleh kami masyarakat, siapa pelaksana pengerjaan proyek tersebut, termasuk berapa anggaran dan lama pekerjaannya. Setahu kami, setiap proyek harus ada papan proyeknya,” ungkap warga.(Pow)

Kasasi Ditolak Anggota DPRD Minut Dijemput Paksa Kejari

Minutmanadoterkini.com, AIRMADIDI-Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Drs Munawir Djubaedi SH MH (55) dari Partai PPP, yang adalah warga Desa Kema III Kecamatan Kema, Selasa (23/5/2017) dijemput paksa Tim Intelejen Kejari Minut dan Tim Intelejen Kejari Minahasa, di Kantor BKN Provinsi Sulawesi Utara.

Munawir Djubaedi dijemput paksa setelah turunnya amar putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) RI tanggal 14 tahun 2016 Nomor: 764 K/PID.SUS/2015 atas perkara rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (SD) Cokroaminoto Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara.

Amar putusan MA, menolak permohonan kasasi dari terpidana dan menyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi, dan menghukum terpidana 1 (satu) tahun penjara subsider 2 bulan penjara, serta membayar uang pengganti sebesar Rp4 juta, subsider 1 bulan penjara.

Dimana, Djubaedi saat itu bertindak sebagai Direktur CV Firfa, menyatakan telah menyelesaikan 100% pekerjaan, sehingga mencairkan dana anggaran Rp49.250.000, sesuai kontrak. Namun, oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan adanya pekerjaan yang kurang senilai Rp16,8 juta.

Hal ini dijelaskan oleh Kajari Minut Rustiningsih SH MSi  bersama Kajari Minahasa Saptana Setyabudi SH MH, dalam keterangan pers pada sejumlah wartawan (Pers Minut) di aula kantor Kejari Minut.

“Kami berkoordinasi dengan Kejari Minut untuk mengetahui keberadaan terpidana. Setelah intelejen dari Kejari Minut dan Minahasa melakukan pengintaian beberapa hari di Kantor DPRD Minut, terakhir keberadaan tersangka diketahui berada di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Provinsi Sulut. Penangkapan terpidana berjalan lancar, karena dia bersikap kooperatif, terpidana akan langsung dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Papakelan Tondano untuk menjalani vonis,” jelas Setyabudi, seraya menambahkan soal status terpidana yang adalah Anggota Dewan Minut, pihaknya tidak perlu lagi menyurat ke lembaga tersebut, karena sudah terbit perintah eksekusi dari MA.

Sementara itu, Kajari Minut Rustiningsih SH MSi, mengatakan Kejari Minahasa meminta bantuan Kejari Minut, karena terpidana adalah warga Minut.

“Kami berkoordinasi soal ini, dan tentunya kami harus membantu,karena vonis terhadap terpidana telah mempunyai kekuatan hukum tetap,” tegas Rustiningsih.(Pow)

PAW Personil PKPI Berproses di DPRD Minut

minut
Ketua DPRD Minut Berty Kapojos SSos (kiri) dan Ketua DPC PKPI Minut/Ketua Fraksi RKI Denny Sompie SE (kanan)

manadoterkini.com, AIRMADIDI-Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Minut dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Paulus Longdong, sudah sampai dimeja ketua dewan.

“Prosesnya sudah sampai DPRD, dan masih ada tahapan proses selanjutnya, ini terus kami kawal. PAW ini dilakukan karena anggota dewan Paulus Longdong tersandung masalah hukum, dan nantinya yang akan menggantikannya dalam PAW adalah Wellem Katuuk,” ungkap Ketua DPC PKPI Minut Denny Sompie SE, yang juga adalah Ketua Fraksi Restorasi Keadilan Indonesia (FRKI) di DPRD Minut, Kamis (30/3/2017).

Sementara itu, Ketua DPRD Minut Berty Kapojos SSos, yang juga dikonfirmasi soal PAW tersebut membenarkannya.

“Iya prosesnya sudah sampai DPRD, dan nantinya Saya yang akan menandatangani persetujuannya, untuk diteruskan kepada bupati. Namun, saat ini bekas PAW sementara diverifikasi,” terang Kapojos.(Pow)

Ini Nama-Nama Ketua Di AKD DPRD Minut

minselmanadoterkini.com, AIRMADIDI-Rapat Paripurna Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Kamis (9/3/2017), sukses menetapkan nama-nama yang diusulkan menjabat sebagai ketua maupun anggotanya.

Adapun nama-nama personil dewan yang duduk di kursi ketua, masing-masing;
1.Ketua Komisi I : Stendy S Rondonuwu (Demokrat)
2.Ketua Komisi II : Drs Moses Corneles (PDIP)
3.Ketua Komisi III : Jantje Londong (Gerindra)
4.Ketua Badan Legislasi (Baleg) : Arlens Pungus (Hanura)
5.Ketua Badan Kehormatan (BK) : Josep Dengah SSos (Hanura)
(Pow)

3 Fraksi Setuju, 2 Tak Beri Tanggapan,  Paripurna Tatib DPRD Minut Alot

DPRD Minutmanadoterkini.com, AIRMADIDI – Penetapan Tata Tertib (Tatib) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa Utara (Minut), melalui Rapat Paripurna, Senin (6/3/2017) berlangsung alot. Bahkan 2 Fraksi, masing-masing Gerindra dan Restorasi Keadilan Indonesia tidak memberikan tanggapan, sementara 3 Fraksi lainnya yakni PDIP, Golkar dan Demokrat, menerima serta menyetujuinya.

“Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, untuk produk hukum termasuk Peraturan DPRD harus qorum 2/3 anggota yang ada. Kita harus sesuai aturan,” ujar Ketua Fraksi Restorasi Keadilan Indonesia Denny Sompie, sembari mengatakan pihaknya tidak memberikan tanggapan.

Hal tersebut disampaikan DenSom, karena menurutnya Paripurna Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Minut Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Minut, terkait kehadiran anggota dewan belum memenuhi syarat. Dan, sesuai daftar hadir pada saat itu ada 18 anggota dewan.

Berbeda pendapat dengan DenSom, Ketua Fraksi PDIP Moses Corneles, mengikuti aturan, berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2014.

“Sesuai dengan tatib tersebut, sangat jelas peraturannya, harus qorum 1/2 tambah satu. Kita mengikuti aturan ini saja,” kata Corneles.

Pendapat Corneles, mendapat dukungan dari Fraksi Demokrat dan Golkar. Sementara, rapat paripurna harus diskors oleh Ketua DPRD Berty Kapojos SSos, yang didampingi Wakil Ketua Drs Denny Wowiling MSi.

Menariknya lagi, pada rapat tersebut bukan hanya hujan interupsi saja, namun adu argumentasi antara anggota dewan terus berlangsung sampai di depan meja pimpinan dewan, karena saling memberikan pendapat sesuai aturan yang ada.

Akhirnya, rapat paripurna yang berlangsung hingga malam hari, diputuskan pimpinan DPRD, persetujuan atas rancangan peraturan DPRD tentang perubahan atas peraturan DPRD Kabupaten Minut Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tatib DPRD Minut, sah.(Pow)