SULUT, (manadoterkini.com) – Penyerapan Alokasi Dana Desa yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota di Sulut, dibeberkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Pemprov Sulut.
Menurut Kaban PMPD, Muhammad R Mokoginta melalui Feibe Rondonuwu kepada wartawan, alokasi dana desa tersebar di 1506 Desa, sedangkan 125 Desa di Minahasa Utara, penyerapan paling buruk. “Dari 125 Desa di Minut, baru 23 Desa yang dicairkan. Sehingga, penyerapannya paling minim dengan persentase 18,4 Persen,”kata Mokoginta.
Alasan dan kendalanya, karena bisa dibandingkan dengan Desa di daerah lain, untuk Pemerintah Desa di Minut, rata-rata hanya lulusan SMP. “Oleh sebab itu, kendalanya, dari pihak BPMPD Kabupaten yang kurang proaktif untuk jemput bola. Seharusnya, untuk menggenjot penyerapan anggaran dana desa, BPMPD dan Keuangan turun langsung menyelesaikan kendala di lapangan. Untuk melakukan pembimbingan,” tutur Sekertaris Feibe Rondonuwu
Lebih lanjut dijelaskannya, pencairan tahap II dan III, harus ada pertanggungjawaban tahap I. Sehingga, jika pertanggungjawaban tahap I belum selesai, tidak bisa memproses pencairan tahap II, apalagi tahap III. “Dari 1506 desa, belum semuanya yang disalurkan. Kami dari BPM-PD Provinsi hanya sebatas memberikan pengarahan dan pengawasan. Untuk pelaksanaannya, ada pada kabupaten/kota masing-masing,” terang Rondonuwu seraya menyebut kalau yang bertanda tangan dalam pencairan dana desa adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Lagi dikatakannya, Dana desa dapat digunakan sesuai ketentuan, karena telah diatur sebagaimana dalam undang-undang. “Kepala desa harus berhati-hati, jangan sampai dana ini disalahgunakan,” imbuhnya.
Nantinya, Dana Desa ini diperiksa Inpektorat, seperti APBD. Sehingga bisa diperiksa juga oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Untuk kasus dalam dana desa ini, sudah ada contoh kasus, yang terjadi di Minut dan telah diproses hukum.(tim)
