Minta Uang Rp 50 Juta, Nama Kadis PUPR Dicatut, Assa : Warga Jangan Percaya!

manadomanadoterkini.com, MANADO –  Kepala Dinas PUPR  Bart Assa mengimbau kepada warga untuk tidak percaya dengan oknum yang mengatasnamakan dirinya agar bisa mendapatkan proyek. Hal itu dikatakan Bart Assa di ruang kerjanya kepada sejumlah wartawan.

Menurutunya, Dinas PUPR memiliki wadah yang namanya E-Simpel, dimana di wadah tersebut warga bisa melihat secara transparan proses tender proyek. Lebih lanjut dikatakannya, jika ada oknum yang mengatasnamakan dirinya, itu sama sekali tidak benar, dan jika masih ada yang belum mengetahui proses tender proyek, silahkan membuka E-Simpel.

Pencatutan namanya diketahui setelah ada seorang ibu yang mencari dirinya di kantor Dinas PUPR Manado, dimana ibu tersebut mencari seorang pejabat yang bermarga Assa dan mengaku telah memberikan uang Rp50 Juta kepadanya sebagai kompensasi untuk mendapatkan paket proyek.

Dan ibu ini pun memberikan uang tersebut namun sampai sekarang proyek tersebut tidak didapatkan, “Semoga masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap modus penipuan seperti ini,”pungkas Kadis yang sangat low profile ini. (mlz)

SK Tersandung Masalah Hukum, Sangian Plt Kadis PU Minut

minut
Plt Kadis PU Minut Drs Johanis Marlon Sangian MM

manadoterkini.com, AIRMADIDI-Johanis Marlon Sangian dipercayakan sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU), menggantikan posisi SK alias Stevenson, yang tersandung masalah hukum.

Dari informasi yang ada, nota dinas sebagai Plt Kadis PU, sudah diserahkan kepada Johanis Marlon Sangian, Jumat (28/10/2016), di Kantor PU Minut.

Sangian yang saat ini juga menjabat sebagai Kadis Tata Ruang, belum berhasil dikonfirmasi terkait hal tersebut. Dan saat dikonfirmasikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Ir Sandra Moniaga MSi, mengaku dirinya baru tahu secara lisan.

“Saya juga baru dapat informasi secara lisan terkait penyerahan nota dinas itu, nanti saya akan konfirmasi lagi ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD),” terang Moniaga.

Lanjutnya, Sangian mengantikan SK alias Koloay, karena yang bersangkutan harus menyelesaikan masalah hukum yang sementara berproses.

“Kalau sudah selesai dan tidak ada masalah lain, bisa dikembalikan ke posisinya. Ini kan hanya penunjukkan pejabat,” ungkap Moniaga.(Pow)

GERAK Minta Kejari Minut Dicopot Dari Jabatannya

minutmanadoterkini.com, AIRMADIDI-Buntut dari ditetapkannya Kadis PU Minut SK alias Stevenson sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan jembatan Sampiri, dan terkait penggeledahan kantor PU terkait pengumpulan bukti tambahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Minut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sulut, Jumat (23/9/2016), menggelar aksi demo, dan mendesak agar Kepala Kejari (Kajari) Agus Sirait SH, dicopot dari jabatannya.

Menyikapi tindakan Kejari Minut, GERAK Sulut dibawah komando Jimmy Tindi, menilai Kejari Minut terlalu berlebihan dan sangat naif, karena sesuai edaran Presiden, diskresi keuangan tidak bisa dipidanakan, kalau kesalahan adminsitrasi harus diselesaikan oleh aparat internal sesuai UU Nomor 30 tahun 2014.

“Dan tindakan administrasi keuangan pemerintahan terbuka jika dilakukan tuntutan secara perdata dan tidak harus pidana. Aparat dalam melihat kerugian negara harus kongkrit yang benar-benar atas niat mencuri. Dan BPK dan BPKP jika melihat ada indikasi kesalahan administratif biasanya diberikan waktu 60 hari untuk perbaikan, serta tidak boleh dilakukan expose sebelum ada penuntutan pengadilan,” ujar Tindi, yang memimpin demo, yang juga menuangkan aspirasi lewat pres rilis.

Lanjut, dalam orasi LSM Sulut Sulut, mendesak agar dalam waktu tiga kali 24 jam Kejari Minut harus mundur. Jika tidak pihaknya akan turun dengan massa yang lebih banyak lagi.

“GERAK Sulut menilai penetapan Kadis PU Minut, tidak sesuai dengan prosedur hukum dan ketentuan UU yang berlaku. Mengingat objek yang berpotensi kerugian negara belum ada pemeriksaan dari BPKP atau akuntan publik lainnya. Dengan tindakan itu, GERAK Sulut mendesak agar Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, mencopot oknum Kajari Minut dari jabatannya,” tegas Tindi.

Menariknya pihak Kejari Minut, tak satupun yang turun menemui pendemo, bahkan pintu kantor Kejari tertutup rapat. Dan usai menggelar aksi dan berorasi di depan kantor tersebut, akhirnya ratusan pendemo membubarkan diri secara tertib.

Sementara itu, Kajari Minut Agus Sirait SH, yang dihubungi wartawan mengatakan, bahwa aspirasi meminta dirinya dicopot, silahkan disampaikan ke Kejagung, karena yang menempatkan dirinya adalah Kejagung. Dan penggeledahan Kantor PU Minut, menurutnya sudah sesuai prosedur.

“Kalau langkah penggeledahan kantor PU Minut yang kami lakukan salah, silahkan lapor. Karena Kejaksaan juga punya lembaga pengawas internal dalam mengawasi SOP penggeledahan, jika tidak puas silahkan lewat pra peradilan,” tandasnya.(Pow)

manadoterkini.com, MOTOLING-Aroma kongkalingkong proyek pembangunan jalan antara Desa Lalumpe – Keroit ke Desa Toyopon Kecamatan Motoling Barat menyengat. Betapa tidak, proyek berbanderol Rp 13,5 miliar yang belum setahun selesai dikerjakan, kini telah rusak parah. Diduga, pengerjaan proyek tersebut tidak sesuai bestek dan pekerjaannya asal jadi.

Hal ini diungkapkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Michael Sengkey SE.

Menurut Sengkey, banyak warga yang meminta dia untuk mempertanyakan hasil kerja dari kontraktor asal Kota Manado itu.

“Saat reses pun, banyak warga yang mempertanyakan soal kualitas jalan tersebut,” kata Sengkey.

Dari pengamatannya, pengerjaan proyek tersebut memang mencurigakan. Di banyak titik, aspal jalan sudak rusak. Setelah diteliti, ketebalan aspal tidak masuk akal.

“Bagaimana jalan itu tidak rusak, aspalnya sangat tipis,” tukas politisi partai Golkar ini.

Kendati proyek itu terlihat tidak beres, namun warga di tiga desa itu masih memberikan kesempatan kepada pihak kontraktor untuk memperbaiki pekerjaannya.

“Warga meminta kontraktor untuk memperbaiki bagian-bagian jalan yang telah rusak. Kami kira perusahaan tidak rugi untuk memperbaiki pekerjaan mereka yang asal jadi. Kan anggarannya sangat besar,” tukasnya lagi.

Lanjut Dia, beberapa waktu lalu dia telah memberitahukannya kepada Kepala Dinas PU Minsel Ir Jootje Tuerah. Namun, hingga kini laporannya tersebut belum ada tindak lanjut.

“Kepala Dinas PU sudah tahu, sebab saya yang memberitahukan kepadanya. Tapi sampai saat ini tidak ada action dari perusahaan maupun Dinas PU,” semburnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Minsel Ir Joutje Tuerah ST MM ketika dikonfirmasi tidak bisa dihubungi.(dav)

 

MTerkini.com, AMURANG-Untuk memenuhi kebutuhan warga dan memperlancar aktifitas di malam hari, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) telah mengalokasikan dana sebesar 750 juta rupiah untuk pemasangan lampu jalan.
Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Minsel Ir Jootje Tuerah ST MM melalui Kabid Tata Ruang Jerry Zadrak ST, lokasi pemasangan lampu jalan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 ini, berada di ruas jalan trans Sulawesi Kelurahan Pondang – Desa Lopana.
“Target kami untuk Tahun ini pemasangan lampu akan dilanjutkan dan dimulai dari persimpangan Pinaling – Jembatan Pentu Desa Lopana. Anggaran sudah tertata dalam APBD 2016 sebesar 750 juta rupiah,” katanya.
Sementara itu, Camat Amurang Timur Alfrets Polii, merespon positif program tersebut, karena lampu jalan merupakan satu kebutuhan masyarakat. “Sangat banyak manfaat dengan dilakukannya pemasangan lampu jalan. Misalnya dengan adanya lampu jalan, bisa membantu warga dalam penerangan serta pemerintah desa dalam meminimalisir terjadi tindakan kejahatan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Hukum tua (Kumtua) Desa Lopana Deddy Rantung. Menurut Dia pemasangan lampu jalan, menjadi bukti keberhasilan Pemkab Minsel dalam meningkatkan pembangunan.
“Yang pasti selain sangat membantu masyarakat, dengan adanya pemasangan lampu jalan akan memberi nilai tambah untuk keindahan Pusat Kota Kabupaten Minsel lebih khusus Amurang Raya,” tutupnya.(dav)

SULUT, (manadoterkini.com) – Penjabat Gubernur Sulut, Dr Soni Sumarsono MDM, menginstruksikan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemprov Sulut untuk membuat posko sebagai siaga di musim penghujan. “Dinas PU harus siap menghadapi semua masalah yang terjadi di Sulut. Seperti menyangkut Tanggap Darurat, PU Sulut harus buat posko,” ujar Sumarsono saat memberikan materi kegiatan sosialisasi sistem pemeriksaaan internal pemerintah yang digelar oleh Dinas PU Sulut.

Tidak hanya itu, Gubernur juga memintah Dinas PU Sulut dapat bekerjasama dengan PU Kabupaten/Kota. “Agar PU Provinsi bisa saling bersinergi dengan baik,”tandasnya.

Kepala Dinas PU Sulut J Kenap dalam laporan kepada Gubernur telah membangun posko namun masih kurang Call Center. “Kita sudah membangun posko, namun yang masih kurang yaitu Call Center. Tapi kita akan mengupayakannya pengadaannya,”kata Kenap.

Terkait instruks Gubernur, Dinas PU Sulut akan melakukan pengawasan kepada Dinas PU Kabupaten/Kota. “Saya juga akan segera menindak lanjuti menyangkut pengawasan kepada Dinas PU Kabupaten/Kota. Kita juga berhak mengawasi dan menegur Kabupaten/Kota apabilah menyalahi aturan. Karena Dinas PU Provinsi mewakili Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat di Daerah,” jelasnya.(alfa)

AMURANG, (manadoterkini.com) – Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Minsel menindaklajuti surat edaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait penghematan anggaran sebesar 15 persen dari anggaran yang ada disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Menurut pengakuan Kadis PU Minsel Joutje Tuerah, pihaknya menyikapi penghematan anggaran dengan volume proyek dikurangi. “Ya, kita di Dinas PU Minsel ada pengurangan anggaran senilai 20 milyar rupiah, untuk penghematan. Meki begitu untuk pengerjaan proyek tidak ada masalah,” ujar Tuerah

Tuerah mengakui memang ada pengaruh ke kontraktor, tapi tidak signifikan. Karena hanya volume pekerjaan yang dikurangi. Contohnya proyek jalan yang direncanakan awal 200 meter, menjadi 100 meter.

“Nah 100 dianggarkan dan ditambah tahun anggaran berikutnya. Dan ini akan menjadi prioritas utama yang sisa volume pekerjaan tadi diatas. Hal ini dinilai tidak akan menimbulkan hutang,” ungkapnya.(mlz)

AMURANG, (manadoterkini.com)-Hingga saat ini warga yang tinggal di Desa Makasili dan Desa Makasili Lolombulan Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) menjerit. Pasalnya, sudah bertahun-tahun dua desa tersebut krisis air bersih. Sehingga, untuk kebutuhan mandi, mencuci bahkan minum, warga terpaksa menggunakan air sungai dan mata air pegunungan.

Berdasarkan lantauan manadoterkini.com, hampir semua rumah warga Desa Makasili dan Desa Makasili Lolombulan tidak ada sumur gali untuk menimba air maupun sumur suntik. Sedangkan untuk mengambil air minum, warga setempat harus menempuh jarak sekitar 1 Km bahkan bisa lebih.

“Kalau di pegunungan kami membuat lubang kecil seukuran drum pelumas Pertamina. Biasanya drum tersebut kami potong separuhnya dan separuhnya kami tanam untuk menahan agar lubang yang kami bikin itu tidak longsor atau dimasuki serangga. Mata air pegunungan itu dimanfaatkan untuk air minum,” kata Wildy Lempas warga setempat, sembari menambahkan, kondisi krisis air bersih sudah berlangsung lama.

Warga pun mulai mengeluh dengan kondisi tersebut karena harus mengambil air bersih di tempat yang jauh dari pemukiman.

“Itu yang kami lakukan beberapa tahun terakhir. Air besih di desa ini memang minim dan itu kiranya bisa menjadi perhatian instansi terkait,” keluhnya.

Senada diutarakan Rommy, warga lainnya yang menyebut, adanya program air bersih baik dari pemerintah kabupaten, propinsi atau kementrian, kiranya memprioritaskan pembangunannya di dua desa tersebut.

“Air bersih merupakan kebutuhan utama kami, karena dipakai untuk memasak dan untuk minum. Kami berharap, kondisi ini kiranya bisa secepatnya diberikan solusi, agar air bersih bisa dengan mudah kami dapati,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Minsel Ir Jootje Tuerah ST yang dikonfirmasi menjelaskan, program pemerintah kabupaten memang memfokuskan untuk pembangunan fasilitas penunjang air bersih. Untuk wilayah Amurang, Tareran dan Tumpaan, sudah ada program tersebut dimana warga yang ditentukan mendapatkan meteran air secara gratis. Namun, jalur pemasangan meteran tersebut harus dilalui pipa dari PDAM Minsel.

“Kami tentu akan memprioritaskannya. Tapi, pengerjaannya tergantung dari ketersediaan anggaran yang ada. Warga kiranya bersabar, karena program pembangunan pemerintah kabupaten ke depan masih berlanjut dengan memprioritaskan pembangunan desa,” ujarnya.(dav)

AMURANG, (manadoterkini.com)-Pembangunan jalan boulevard yang ada di pesisir pantai amurang pada Jumat (10/4) ini sudah mulai dikerjakan. Bahkan rencananya, jalan tersebut akan dikerjakan dari Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang sampai di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur. Hanya saja tahap awal yang akan dikerjakan adalah jembatan Ranowangko.

Menurut Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu SE melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Minsel Ir Joutje Tuerah ST, untuk tahun 2015 ini, total anggaran yang disediakan Pemkab di APBD sebesar Rp 11 Miliar.

“Itu sudah termasuk tiang pancang atau pirdisi Kelurahan Uwuran ke Kelurahan Bitung. Ditambah jalan yang panjangnya 50 meter, termasuk juga jalan yang menghubungkan jalan boulevard dengan Trans Sulawesi, proyek ini juga merupakan salah satu proyek unggulan dari ibu Bupati,” ujar Tuerah.

Lanjut Dia, untuk proyek pembangunan jembatan ranowangko akan memiliki lebar 15 meter dengan panjang 70 meter.

“Memang untuk tahun ini pembangunan jembatan baru sampai pada pir atau tiang di dua sisi, sedangkan untuk badan jembatan nanti akan dianggarkan pada tahun 2016 mendatang hal ini karena pembangunannya bersifat multi years,” ujarnya lagi.

Dia juga menambahkan kalau jalan boulevard tersebut, nantinya akan dilengkapi dengan area publik yang dapat dimanfaatkan menjadi lokasi wisata serta pusat kuliner. Supaya bisa menjadi nilai tambah dan turut menjaga kebersihan pantai yang ada pesisir pantai amurang.

“Nantinya dengan adanya jalur dua arah di Trans Sulawesi dan jalan boulevard bisa merubah wajah Amurang menjadi ibukota Kabupaten dan tentunya dapat memberi dampak bagi denyut nadi perekonomian lokal, untuk itu kami minta kepada warga untuk dapat memberikan dukungan atas rencana ini,” tutupnya.(dav)

AMURANG, (manadoterkini.com)-Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Minsel saat ini telah mengalokasikan Rp 7 Milliar lewat APBD untuk pembayaran pembebasan lahan pelebaran jalan antara Uwuran – Kapitu.

Hanya saja sejumlah warga pemilik lahan, mengaku kecewa terhadap proses ganti rugi tersebut. Pasalnya, harga yang akan di bayar Dinas PU Minsel tidak sesuai atau sangat murah.

“Terus terang kami kecewa karena harga yang diberikan Dinas PU terlalu murah,” keluh sejumlah warga sambil meminta nama mereka jangan dipublikasikan.

Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas PU Minsel Ir Jootje Tuerah ST yang didampingi Kabid Tata Ruang Jerry Zadrak ST yang dikonfirmasi sejumlah wartawan mengatakan, pertemuan yang dilakukan pihaknya dengan warga kelurahan Uwuran Satu, Uwuran Dua dan Buyungon sebagai pemilik lahan, terkait biaya ganti rugi lahan masih akan dilakukan ulang pada Kamis (16/4) mendatang.

Menurut Tuerah, hal ini akan mereka lakukan karena belum adanya kesepakatan besaran harga permeter lahan yang akan dibebaskan.

“Kami telah memberikan penawaran harga untuk besaran biaya ganti rugi lahan sebesar Rp 270.000 per meter persegi. Namun tawaran tersebut, oleh warga belum disetujui, sehingga perlu dibicarakan kembali pada pertemuan berikutnya. Seharusnya dalam rapat yang sudah kita lakukan bersama masyarakat belum lama ini, jika ada yang merasa keberatan dengan harga yang kami usulkan, harus menyampaikan standart harga yang diinginkan yang disertai dokumen pendukung, sehingga kami bisa melakukan kajian apakah sesuai atau tidak, dan bisa dilakukan penetapan harga jika sudah ada persetujuan masing-masing pihak,” tandasnya.(dav)