KPK : Anggaran COVID-19 bukan untuk kepentingan Pilkada

manado
Gedung KPK (istimewa)

manadoterkini.com, SULUT – Koordinator Wilayah Pencegahan (Korwilgah) 3 KPK Aida Ratna Zulaiha mengingatkan agar Anggaran penanganan COVID-19 tidak dimanfaatkan untuk kepentingan Pilkada.

Hal itu disampaikan Aida Ratna Zulaiha saat video conference dengan Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen bersama dengan 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulut, Kamis (14/5/2020).

Zulaiha mengingatkan pentingnya penerapan mekanisme recofusing akuntabel sesuai prosedur dan pelaporan dalam pencegahan korupsi pengelolaan anggaran COVID-19 di Sulut.

“Ketepatan penggunaan refoccusing harus rasional, sesuai kebutuhan penanganan pandemi COVID-19 dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan Pilkada,” tegas Zulaiha.

Zulaiha menambahkan mekanisme pengadaan barang dan jasa akuntabel harus sesuai identifikasi kebutuhan, berdasarkan prosedur bencana tapi tidak memanfaatkan bencana untuk Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang tidak relevan, kewaspadaan terhadap kewenangan berlebih dan mencegah potensi benturan kepentingan conflict of interest.

Lebih jauh, Zulaiha menekankan pentingnya pendampingan dan pengawasan optimal dari inspektorat dan BPKP dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan terutama untuk PBJ dan kegiatan strategis. (*/Rizath)

KPK Mulai Awasi Anggaran COVID-19 Sulut

Sulutmanadoterkini.com, SULUT – Alokasi anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahap pertama untuk penanganan COVID-19 mulai diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

Hal itu setelah Koordinator Wilayah Pencegahan (Korwilgah) 3 KPK Aida Ratna Zulaiha meminta penjelasan anggaran penanganan COVID-19 di Manado, Kamis (14/5/2020) melalui video conference dengan Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen

Pertemuan melalui dialog video conference dengan topik pencegahan tindak pidana korupsi (tipidkor) pengelolaan anggaran penanganan pandemi COVID-19 dilakukan bersama dengan 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulut.

Pada kesempatan itu Sekdaprov Silangen mengapresiasi Tim Korsupgah KPK yang tanpa henti melakukan pengawalan kepada Pemprov Sulut.

Dalam laporannya ke KPK, Silangen juga memaparkan bahwa Pemprov Sulut telah melakukan recofusing anggaran penanganan COVID-19 dengan pengalokasian anggaran pada tahap pertama sebesar Rp. 95,5 miliar yang dibagi dalam tiga bidang, yaitu sektor kesehatan, sosial dan ekonomi.

“Di Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur telah melakukan MoU dengan pihak kejaksaan tinggi, BPKP Sulut dan Inspektorat. Tim ini sudah mendampingi pemerintah provinsi baik diminta ataupun tidak,” kata Silangen.

Silangen menjelaskan pada bidang kesehatan, anggaran digunakan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), obat-obatan, operasional tenaga kesehatan, pembagian masker dan hand sanitizer, rapid test, rumah singgah dan rehab rumah sakit dan laboratorium

Lanjut Silangen, pada bidang sosial, Pemprov Sulut menggunakan anggaran untuk jaring pengaman sosial/social safety net, bantuan bahan pokok dan makanan siap saji.

Lebih jauh, Edwin Silangen menerangkan pengalokasian anggaran di bidang ekonomi yang dipakai untuk pembelian produk lokal antara lain daging ayam, cap tikus (untuk bahan hand sanitizer) dari masyarakat, restrukturisasi kredit/pinjaman masyarakat dan penjualan online bahan pokok. (*/Rizath)

Olly Dondokambey Penuhi Undangan KPK

SULUT hEBATmanadoterkini.com, JAKARTA – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (6/6/2018). Olly Dondokambey memenuhi undangan KPK dalam kapasitas sebagai saksi terkait dugaan kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik (KTP-el) dengan tersangka Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung.

Bendahara Umum PDIP itu datang pada pukul 09.45 WIB dengan mengenakan kemeja batik serta celana bahan berwarna hitam. Sebelum masuk ke lobby gedung KPK, Olly mengatakan bahwa dirinya hadir hanya sebagai saksi. “Ya kan sudah dijelaskan, Irvanto ya (sama Made Oka)” ujar Olly sambil berjalan masuk Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Hanya berselang kurang dari 2 jam, tepat pukul 11.55 WIB Olly Dondokambey di dampingi Staff Pribadinya Victor Rarung meninggalkan gedung KPK. Olly Dondokambey tampak sumringah sambil tersenyum sejak tiba hingga meninggalkan gedung yang banyak ditakuti para pejabat negara tersebut.

Saat dicegat para awak media di depan pintu gedung KPK, Olly Dondokambey menyebut materi pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan untuk kasus e-KTP sebelumnya. Namun menurut Olly, kali ini ada pertanyaan soal hubungannya dengan Irvanto dan Made Oka. Dalam kesempatan tersebut pula dirinya mengaku tidak kenal dengan penadah duit korupsi ke Novanto itu.

Sedangkan soal pembahasan anggaran e-KTP, eks pimpinan Banggar ini mengarahkan kepada Menteri Keuangan.

“Nggak ada (atensi pimpinan Komisi II). Tanya aja pemerintah, kok tanya saya. Wong nota keuangan ada. Nggak ada kontribusi itu (Banggar). Tanya di Menteri Keuangan, itu diusulkan nota keuangan apa tidak, gitu aja,” jelas Olly. (*/Rizath)

Sepakat Berantas Korupsi, Bupati VAP Tandatangani Komitmen Bersama Disaksikan Komisioner KPK

Minutmanadoterkini.com AIRMADIDI – Bupati Minahasa Utara (Minut) Vonnie Anneke Panambunan (VAP), sepakat memberantas korupsi di wilayah yang dipimpinnya, dan dibuktikan dengan menandatangani komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi, yang disaksikan langsung oleh Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan SH MH.

“Ibu Bupati Vonnie Anneke Panambunan selain mengikuti rapat koordinasi dan supervisi program pemberantasan korupsi dengan KPK, Ibu Bupati bersama dengan Bupati dan Walikota se-Sulut, juga menandatangani komitmen pemberantasan korupsi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ungkap Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdakab Minut Yansen Tulung SSTP, Rabu (21/2/2018).

Minut

Ditambahkan Tulung, Bupati bersama Gubernur, Bupati, Walikota dan Ketua DPRD melakukan pertemuan dengan KPK, untuk sama-sama sepakat memberantas korupsi di daerah masing-masing.

“Usai mengikuti rapat koordinasi dan supervisi program pemberantasan korupsi dengan KPK, Ibu Bupati juga mengikuti sosialisasi Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi, yang dihadiri kepala daerah perempuan dan istri pejabat, istri kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Sulut,” ujar Tulung.Minut

Hadir juga pada giat yang dilaksanakan di Ruangan CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sulut, Kajati Sulut, Kajari se-Sulut, Kapolda Sulut, Kapolres se-Sulut, Ketua Pengadilan Tinggi Sulut, dan Kepala PN Kabupaten/Kota Se-Sulut, serta para Sekretaris Daerah Se-Sulut dan Inspektur se-Sulut.(ADVETORIAL)

DPP Partai Golkar Menonaktifkan Aditya Moha

manadomanadoterkini.com, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menonaktifkan anggota DPR Aditya Anugerah Moha baik posisinya di DPR maupun partai.

Langkah ini diambil DPP Golkar pasca Aditya ditetapkan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu (7/10/2017) karena diduga menyuap Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono.

Dinonaktifkannya Aditya agar dia fokus pada kasus yang sedang dialaminya. “Sementara waktu dinonaktifkan karena dia tak bisa menjalankan tugas-tugasnya,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno atau Dave Laksono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2017).

Sementara, untuk pemberhentian, Golkar masih menunggu proses hukum yang berlangsung. “Posisi dia baik di DPR atau di partai akan menunggu kepastian proses hukum apakah sudah masuk ke pengadilan atau sudah sampai inkrah baru kami bisa menetukan sikap,” ujar putra mantan Ketua DPR RI Agung Laksono itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara (PT Sulut) Sudiwardono dan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Aditya Anugerah Moha sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait putusan banding perkara korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulut tahun 2010, Sabtu (7/10/2017). Penetapan ini dilakukan KPK setelah memeriksa intensif Sudiwardono dan Aditya Moha yang dibekuk tim Satgas dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (6/10/2017) malam.

“Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh hakim PT Sulawesi Utara yang juga merupakan Ketua PT Sulawesi Utara, maka KPK meningkatkan status penanganan perkara ke tingkat penyidikan serta menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu SDW (Sudiwaardono) dan AAM (Aditya Anugrah Moha),” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (7/10/2017) malam.

Atas dasar ini kemudian DPP Partai Golkar menonaktifkan Aditia Anugerah Moha. Untuk membantu proses hukum Aditya, DPP Golkar memberikan pendampingan hukum. (red/kompas)

Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Karir Ketua Pengadilan Tinggi Sulut Sudiwardono Terancam Terhenti

manadomanadoterkini.com, SULUT – KPK menangkap Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta. Sudiwardono ditangkap atas kasus dugaan suap penanganan kasus.

Perjalanan karier Sudiwardono cukup mentereng. Sejumlah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi pernah dipimpinnya.

Pria kelahiran Yogyakarta ini pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Gresik pada 2007. Sudiwardono juga sempat menjabat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sampai 2014.

Juni 2014, S2 Magister Humaniora itu dipercaya menjabat Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Jayapura. Kariernya berlanjut sampai akhirnya menduduki posisi Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak Maret 2016.

Kini, karir Sudiwardono terancam terhenti setelah dia ditangkap KPK. Selain Sudiwarsono, KPK juga menangkap seorang anggota DPR yang diketahui bernama Aditya Anugerah Mora.

Sudiwardono diduga menerima suap dari Aditya untuk mengamankan kasus hukum yang sedang menimpa sang ibunda Marlina Moha Siahaan. Marlina tercatat menjadi terdakwa atas kasus korupsi.

Pada OTT kali ini, KPK juga menyita uang senilai 101 ribu dolar Singapura atau setara dengan Rp 1 miliar. Uang ini dibagi ke dalam tiga bagian. Salah satunya ditemukan di sebuah mobil. (red/kumparan)

KPK Tetapkan Aditia Moha dan Ketua Pengadilan Tinggi Sulut Tersangka

manadomanadoterkini.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara (PT Sulut) Sudiwardono dan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Aditya Anugerah Moha sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait putusan banding perkara korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulut tahun 2010, Sabtu (7/10/2017). Penetapan ini dilakukan KPK setelah memeriksa intensif Sudiwardono dan Aditya Moha yang dibekuk tim Satgas dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (6/10/2017) malam.

“Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh hakim PT Sulawesi Utara yang juga merupakan Ketua PT Sulawesi Utara, maka KPK meningkatkan status penanganan perkara ke tingkat penyidikan serta menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu SDW (Sudiwaardono) dan AAM (Aditya Anugrah Moha),” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (7/10/2017) malam.

Aditya Moha diduga menyuap Sudiwardono dengan nilai kesepakatan SGD 100.000. Diduga suap ini diberikan Aditya kepada Sudiwardono untuk memuluskan penanganan putusan perkara korupsi di tingkat banding dengan terdakwa mantan Bupati Bolaang Mongondow, Marlina Moha Siahaan, yang juga Ibunda Aditya.

“Diduga pemberian uang terkait penanganan perkara banding dengan terdakwa Marlina Moha Siahaan untuk mempengaruhi putusan banding dalam perkara tersebut serta agar penahanan terhadap terdakwa tidak dilakukan,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (7/10/2017).

Uang dugaan suap Rp 1 miliar ‎tersebut diberikan Aditya kepada Sudiwardono dalam beberapa tahapan. Pemberian awal terjadi sekira pertengahan Agustus 2017 dengan nilai total sekira SGD 60 ribu di daerah Manado. Kemudian, pemberian kedua yakni sebesar SGD30 ribu terjadi di sebuah hotel di Jakarta, pada Jumat (6/10/2017) malam.

Transaksi suap kedua terendus tim Satgas KPK yang langsung membekuk Sudiwardono dan Aditya Moha serta tiga orang lainnya. Satgas juga mengamankan uang senilai SGD 11 ribu di mobil Aditya yang diduga bagian dari total komitmen feekeseluruhan.

“Penyerahan kedua, Jumat (6/10) diserahkan SGD 30 ribu di Jakarta yang kemudian diamankan tim KPK dalam operasi tangkap tangan,” tegas Syarief.

Seperti diberitakan sebelumnya, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim Satgas pada Jumat (6/10/2017) malam dilakukan di Jakarta.

“OTT-nya di Jakarta, terkait dengan penegakan hukum di Sulawesi Utara (Sulut),” ucap Febri, Sabtu (7/10/2017).

Atas tindak pidana yang diduga dilakukan, Sudiwardono yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Aditya Moha yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (red/BeritaSatu)

Karir ADM di Dunia Politik Begitu Gemilang

admmanadoterkini.com, SULUT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di Jakarta. Oknum yang ditangkap salah satunya merupakan aparat penegak hukum diduga bekerja di Pengadilan Tinggi Sulut dan anggota DPR. Diduga kuat Anggota DPR yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah politisi Partai Golkar Aditia Anugerah Moha. Politisi muda ini merupakan peraih suara terbanyak ke senayan Dapil Sulut.

Siapakah “Didi” sapaan Aditia Anugerah Moha?

Aditya Anugerah Moha besar dari keluarga politik dan bakat politiknya sudah terbina sejak muda. Pada umur 22 tahun yang relatif muda, Didi sudah terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara mewakili Golkar.

Didi juga aktif berorganisasi di organisasi sayap kepemudaan Golkar, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebagai Ketua Bolaang Mongondow (2007-2010) dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) (2010-2015).

Pada Pileg 2009 Didi mencalonkan diri menjadi calon legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dan duduk di Komisi IX yang membidangi kesehatan, kependudukan dan tenaga kerja.

Pada Pilkada 2011 Didi maju sebagai Calon Bupati Bolaang Mongondow didukung oleh Golkar dan Demokrat namun kalah oleh Salihi Mokodongan..

Di DPR-RI Didi dikenal aktif dan mendukung pemekaran Provinsi Bolaang Mongondow dari Sulawesi Utara dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Tabungan Perumahan Rakyat dan RUU Palang Merah Indonesia.

Pada Pileg 2014 Didi kembali terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan bertugas di Komisi XI yang membidangi keuangan, perbankan dan perencanaan pembangunan.

Setelah sempat menjadi anggota di Komisi VI DPR-RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, serta standarisasi nasional, pada Juni 2017 Didi kembali bertugas di Komisi XI DPR-RI.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim Satgas pada Jumat (6/10/2017) malam dilakukan di Jakarta.

“OTT-nya di Jakarta, terkait dengan penegakan hukum di Sulawesi Utara (Sulut),” ucap Febri, Sabtu (7/10/2017).

OTT ini diduga terkait perkara berkaitan dengan kasus mantan Bupati Bolaang Mongondow Marlina Moha Siahaan yang terjerat kasus korupsi yang diputus terbukti bersalah di Pengadilan Tipikor lalu ada komunikasi untuk diputus bebas di Pengadilan Tinggi.

Dalam OTT, penyidik juga mengamankan barang bukti diduga suap dalam bentuk mata uang asing yang kini masih dalam tahap penghitungan. (redaksi)

ADM Terkena OTT KPK, Golkar Tunggu Konfirmasi Resmi KPK

manadomanadoterkini.com, SULUT – Diduga kuat salah satu yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah politisi Partai Golkar. Dari berbagai sumber menyebutkan nama Aditia Anugerah Moha. Politisi muda ini merupakan peraih suara terbanyak ke senayan Dapil Sulut.

Atas tertangkapnya kader partai berlambang pohon beringin, sejumlah petinggi Partai Golkar dibuat kaget. Bahkan saat ini mereka menunggu konfirmasi resmi dari KPK. Aditia sekarang duduk di kursi Komisi XI DPR, Aditya Moha, terciduk KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). Partai Golkar mengaku kaget atas penangkapan Moha.

“Kita kaget atas kabar berita ini,” ucap Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily saat dimintai tanggapan wartawan, Sabtu (7/10/2017).

Kuat dugaan ADM tertangkap OTT KPK berkaitan dengan kasus mantan Bupati Bolaang Mongondow Marlina Moha Siahaan yang terjerat kasus korupsi.

Terdakwa divonis hukuman lima tahun penjara setelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Bolmong pada tahun 2010 silam.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim Satgas pada Jumat (6/10/2017) malam dilakukan di Jakarta.

“OTT-nya di Jakarta, terkait dengan penegakan hukum di Sulawesi Utara (Sulut),” ucap Febri, Sabtu (7/10/2017).

Seperti diketahui, Aditya Anugerah Moha terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (Golkar) mewakili Dapil Sulawesi Utara setelah memperoleh 77,264 suara. Aditya, yang akrab dikenal oleh pendukungnya dengan panggilannya Didi, adalah putra mantan Bupati Bolaang Mongondow, Marliha Moha Siahaan. (red/dtc)

KPK OTT Hakim dan Anggota DPR Asal Sulut

manadomanadoterkini.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di Jakarta. Oknum yang ditangkap salah satunya merupakan aparat penegak hukum diduga bekerja di Pengadilan Tinggi Sulut.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim Satgas pada Jumat (6/10/2017) malam dilakukan di Jakarta.

“OTT-nya di Jakarta, terkait dengan penegakan hukum di Sulawesi Utara (Sulut),” ucap Febri, Sabtu (7/10/2017).

OTT ini diduga terkait perkara di Manado, yang diputus terbukti bersalah di Pengadilan Tipikor lalu ada komunikasi untuk diputus bebas di Pengadilan Tinggi.

Dalam OTT, penyidik juga mengamankan barang bukti diduga suap dalam bentuk mata uang asing yang kini masih dalam tahap penghitungan.

Sementara itu dari berbagai sumber, anggota DPR tersebut diduga Kuat berinisial ADM politisi Partai Golkar. Diduga kuat berkaitan dengan kasus hukum mantan Bupati Bolaang Mongondow yang sementara berproses di Pengadilan. (red/dtc/tn)