Kamis, 19 September 2019

Tindaklanjut Rekomendasi BPK, Bupati Tetty Minta Pimpinan, Sekertaris dan Bendahara SKPD Tidak Keluar Daerah

minselmanadoterkini.com, AMURANG – Membangun pemerintahan yang baik, menjadi komitment Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE dan Wakil Bupati (Wabup) Frangky Donny Wongkar SH, dalam transparansi pengelolaan keuangan daerah guna untuk mencapai predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun 2016.

Menurut Wabup Minahasa Selatan (Minsel) Frangky Donny Wongkar SH mengatakan bahwa, hal tersebut disampaikan Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE dalam pertemuan dengan Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) Endang Tuty Kardiani SE MM, bersama auditor BPK dan Asisten III Drs James Tombokan, Kepala DPKPAD Minsel Drs Denny Kaawoan SE dan SKPD terkait di ruang kerja bupati pada Jumat (20/5) kemarin.

“Rapat ini penting dan serius harus ditangani dengan baik karena nantinya kaitan opini yang akan diberikan BPK,” ujar Wongkar.

Dia mengatakan, Bupati juga telah mengintruksikan kepada para Pimpinan, Sekertaris dan Bendahara SKPD sebagai pengguna anggaran segera menyelesaikan tindak lanjut temuan BPK.

Menyangkut laporan dan pertangungjawaban keuangan tahun anggaran 2015, Bupati mengingatkan seharusnya sejak 31 Desember, laporan satu tahun anggaran itu sudah beres, tetapi masih ada SKPD yang belum menyelesaikannya.

“Sekarang sudah akan masuk pada bulan Juni ,masa tidak selesai, ini kerja atau main-main,” tukasnya.

Terkait untuk membawa Minsel untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) Bupati juga mengingatkan ada  beberapa catatan yang harus diselesaikan.

“Kepada Kepala, sekertaris dan bendahara SKPD untuk berada ditempat, dan sesuai intruksi dari ibu bupati agar temuan tersebut harus segera ditindaklanjuti,” tandasnya.(dav)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*