manadoterkini.com, AMURANG – Rencana Pemerintah untuk menarik guru PNS di sekolah swasta di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) hingga saat ini masih belum diterapkan. Pasalnya, hal tersebut dinilai bakal menimbulkan banyak polemik dan masalah baru.
“Penarikan guru sudah didengungkan sejak lima tahun lalu oleh menteri karena masalah kekurangan guru. Salah satu solusi yang muncul saat itu adalah penarikan guru PNS di swasta. Namun setahun setelahnya kita lakukan rakor untuk tindaklanjuti itu dan wilayah indonesia timur tidak menerima itu. Jadi belum bisa kita eksekusi karena bakal timbul masalah-masalah baru,” ujar Kepala Dikpora Minsel DR Fietber Raco Spd MSi saat ditemui di ruang kerjanya.
Salah satu contoh masalah yang bakal muncul, menurut Raco adalah terkait jabatan kepala sekolah.”Ada sekira 234 SD di Minsel, 45 persennya atau sekira 80-an sekolah adalah SD swasta, sedangkan SMP ada 10 sekolah swasta. Jika kepala sekolah di SD dan SMP swasta ditarik ke negeri maka akan kehilangan jabatan. Itu akan berbuntut masalah juga kedepannya,” ungkapnya.
Lanjut Dia, belum lagi jika semua guru PNS di swasta ditarik, maka akan tersisa satu atau dua guru honorer yang belum berkualitas. “Apakah itu tidak akan berdampak pada siswa di sekolah tersebut. Ketika mereka tidak terlayani, maka akan melanggar UUD 31 tentang setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang juga mesti sesuai dengan undang-undang 20 tahun 2003 dimana pendidikan itu harus bermutu,” imbuhnya.
Untuk itu, pihaknya sampai saat ini belum menerapkan penarikan guru swasta tersebut karena menimbang banyak masalah tersebut.
“Jadi untuk Minsel memang belum menerapkan itu karena berbagai faktor yang ada. Apalagi untuk wilayah seluruh Minahasa contohnya sekolah GMIM bakal terancam ditutup kalau itu diterapkan penarikan guru itu,” tandasnya.(dav)
